PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN

KEJAHATAN TRANS NASIONAL DAN UPAYA

PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI

I. POKOK PERMASALAHAN

Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan “Trans National Crime” dan apa upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulanginya ?

II. POKOK-POKOK PERSOALAN

1. Bagaimana pengaruh negatif globalisasi dan perkembangannya ?

2. Bagaimana perkembangan “Trans Nastional Crime” yang terjadi di Indonesia ?

3. Bagaimana upaya Polri dalam mengantisipasi perkembangan “Trans National Crime” sebagai akibat pengaruh globalisasi ?

III. POKOK-POKOK PEMECAHAN PERSOALAN

1. Pengaruh Negatif Globalisasi dan Perkembangannya

a. Pengertian umum.

Globalisasi berasal dari kata “Global” yang berati secara umum dan keseluruhan ; taksiran secara bulat ; secara garis besar ; meliputi seluruh dunia. Globalisasi berarti proses menuju ruang lingkup dunia atau proses mendunia yang tidak terbatas oleh batas-batas negara (borderless) maupun oleh waktu (timeless).

Istilah globalisasi dan pasar bebas sekarang sangat popular. Namun, tampaknya orang tidak menyadari bahaya yang terkandung dalam gagasan yang sekarang dikampanyekan oleh kaum neoliberal. Tidak banyak yang memahami bahwa gagasan globalisasi dan pasar bebas itu pada hakekatnya adalah bentuk baru dari perkembangan kapitalisme.

Di masa lalu, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan pasar bagi barang-barang yang yang diproduksinya, maka kapitalisme berubah menjadi imperialisme dan kolonialisme. Akan tetapi, sama halnya dengan bentuknya yang lama, imperialisme dan kapitalisme, kolonialisme bentuk baru sekarang ini berwujud globalisasi dan pasar bebas yang sudah hampir dipastikan akan juga menghasilkan penghisapan dan penindasan, atau setidak-tidaknya terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang jauh dan dalam antara si kaya dan si miskin.

b. Perkembangan globalisasi.

Globalisasi sering dikaitkan dengan demokratisasi politik atau leberalisasi ekonomi, atau semacam glasnots dan perestroika di Rusia yang dipopulerkan oleh pemimpin Rusia Gorbachev yang memelopori revolusi damai negeri Beruang Merah.

Pengertian globalisasi yang meliputi demokratisasi politik dan atau liberalisasi ekonomi adalah benar adanya, dimana hal ini ditandai dengan : (1) wacana memasuki era ekonomi dunia perdagangan bebas ; (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang menyangkut teknologi tinggi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, yang telah menyebabkan dunia seolah-olah tanpa batas ; (3) kebebasan berkreasi dan mengeluarkan pendapat dalam proses demokratisasi ; (4) tuntutan keadilan, penegakan hukum dimana hukum dijadikan sebagai panglima (supremasi hukum), tuntutan pelestarian lingkungan hidup dan menjunjung tinggi serta menegak-hormati hak asasi manusia.

Perkembangan globalisasi yang menuntut dan berakibat terhadap keterbukaan dan transparansi serta tuntutan akuntabilitas publik dari penyelenggara pemerintahan dalam segala aspek kehidupan, disamping telah memberi dampak positif juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut menyangkut aspek kehidupan sosial dan budaya serta aspek keamanan, yakni timbulnya berbagai jenis kejahatan Trans Nasional.

c. Pengaruh negatif globalisasi.

Kemudahan-kemudahan dalam segala aspek kehidupan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komputer, internet, informasi dan komunikasi serta transportasi, telah menyebabkan mudahnya melakukan berbagai interaksi ekonomi, bisnis dan kegiatan lainnya dengan memanfaatkan media tersebut, yakni media kumputer yang dihubungkan dengan komputer lain melalui sarana internet (satelit), dengan menggunakan saluran komunikasi telepon.

Dampak globalisasi adalah kejahatan yang akan meningkat kualitasnya terutama canggihnya teknologi yang ada ditambahh dengan sumber daya manusia yang sudah terdidik dan terlatih, dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, beragam variasi kejahatan memicu timbulnya kejahatan komputer yang semakin hari semakin berkembang.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur aksesibilitas berbagai kemajuan Iptek tersebut telah dijadikan peluang oleh para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah-celah yang sulit dijangkau oleh hukum, sementara hasil kejahatan yang diperoleh dapat berjumlah sangat besar dan hanya memerlukan waktu yang sedemikian singkat, sedangkan untuk mengungkapnya memerlukan waktu yang sangat panjang dan rumit, karena menyangkut kendala prinsipil menyangkut kedaulatan negara dan sistem hukum yang berbeda antara suatau negara dengan negara lainnya.

Begitu hebatnya propaganda kaum neoliberal, menyebabkan bahaya yang sangat besar dan sudah ada di depan mata tidak tampak sama sekali. Seperti halnya, bahaya persaingan bebas yang hanya akan memenangkan pihak yang kuat saja, free fight competition and survival of the fittest, dan pada tahap berikutnya akan menjadikan jenjang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin lebar. Sekalipun sebenarnya selalu dikhawatirkan bahaya kesenjangan tersebut, namun dalam konteks globalisasi dan pasar bebas, bahaya tersebut seolah-olah hilang sirna denngan sendirinya.

Bahaya proses free fight competition and survival of the fittest dan berbagai akibat turutannya, seperti proses akumulasi dan sentralisasi kapital serta proses proletarisasi kekuatan ekonomi lemah dan menengah, yang merupakan bahaya dasar dari kapitalisme, sama sekali terlupakan.

Di samping hal tersebut, batas negara dan yurisdiksi. Kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya, di sisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas negara selama dilengkapi dengan dokumen keimigrasian yang memadai, sehingga sangat sulit bagi suatu negara dalam mengungkap suatu kasus yang bersifat Trans Nasional.

2. Perkembangan “Trans National Crime” di Indonesia.

a. U m u m.

Trans National Crime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian internasional dan sangat meresahkan masyarakat dunia saat ini. Perkembangan dunia di era globalisasi telah mengubah tata hubungan antar negara, termasuk kawasan Asia Tenggara. Berbagai perkembangan dan perubahan yang perlu diamati adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, terutama perkembangan teknologi informasi / komunikasi dab transportasi yang telah menyebabkan dunia menjadi transparan.

Segala sesuatu yang terjadi di suatu belahan dunia dapat diketahui seketika di belahan dunia lainnya. Batas antar negara juga serasa menjadi kabur, sehingga tak satupun negara yang dapat mengisolasi diri dari pengaruh negara lainnya dan tidak dapat menutupi apa yang telah dan sedang terjadi di negerinya.

Kemajuan pesat karena globalisasi. Disamping berdampak positif, juga mempunyai dampak negatif dalam bidang sosial budaya maupun keamanan, khususnya kriminalitas. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya jenis dan bentuk kejahatan, baik kejahatan konvensional, berdimensi baru dan kejahatan bentuk baru, dengan berbagai modus operandi. Kejahatan Trans Nasional sampai saat ini belum ada batasan yang pasti, namun telah disepakati bahwa yang termasuk kejahatan Trans Nasional adalah kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam konvensi-konvensi internasional.

b. Aspek kejahatan “Trans Nasional”.

Menurut konvensi PBB, suatu kejahatan dianggap bersifat Trans Nasional apabila memenuhi kriteria atau prasyarat sebagai berikut :

1) terjadi di dua negara atau lebih.

2) terjadi pada suatu negara, tetapi mulai dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasan berlangsung di negara lain.

3) terjadi di suatu negara tetapi melibatkan sebuah kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di lebih satu negara.

4) terjadi di satu negara tetapi memiliki efek penting di negara lain.

c. Jenis-jenis kejahatan “Trans Nasional”.

1) Perdaganagan gelap obat terlarang / Narkoba (Illicit drug trafficking).

2) Pencucian uang (money laundering)

3) Terrorisme.

4) Perdagangan manusia (trafficking in persons : woman, children, illegal immigrats)

5) Penyelundupan senjata api (arm smuling)

6) Pembajakan di laut (sea piracy).

7) Kejahatan siber (cyber crime).

8) Pemalsuan uang (counterfeiting).

d. Perkembangan kejahatan “Trans Nasional” di Indonesia.

Kejahatan “Trans Nasional “ yang terjadi di Indonesia mencakup kedelapan jenis kejahatan di atas, antara lain :

1) Perdagangan wanita dan anak-anak (trafficking in person). Bisnis perbudakan ataupun perdagangan wanita untuk diperdagangkan sebagai pekerja seksual komersial (PSK) di dalam dan di luar negeri, bermodus operandi penipuan, dimana kepada para calon dijanjikan akan dipekerjakan di hotel atau di rumah makan.

Para wanita muda tersebut banyak dipekerjakan di Singapura dan Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ataupun pekerjaan lainnya dan masuk negara tersebut sebagai tenaga kerja Indonesia illegal (pendatang haram). Sedangkan yang tidak diberangkatkan ke kedua negara tersebut, dipekerjakan secara paksa di Batam, Dumai, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun- Riau, sebagai pramuria yang sekaligus sebagai “pramunikmat” alias WTS.

Penyelundupan TKI secara gelap atau tidak sah ke Singapura dan Malaysia telah berlangsung sedemikian rupa, melalui berbagai pelabuhan rakyat yang tersebar di seluruh perairan propinsi Riau, khususnya Batam, Tanjung Pinang, tanjung Balai Karimun dan Dumai, melalui para tekong. Pengurusan administrasi, mulai dari pengurusan KTP sampai dengan pembuatan Paspor dikerjakan oleh kelompok sindikat yang melibatkan oknum RT, RW, Lurah dan Camat sampai dengan petugas imigrasi, serta sindikat yang berada di negara tujuan.

2) Pembajakan di laut (sea piracy). Pembajakan di laut juga paling banyak terjadi di perairan perbatasan antara Indonesia (Riau) dengan Singapura (Selat Philipe) dan Malaysia (Selat Malaka). Pembajakan dilakukan tidak hanya mengambil barang-barang berharga milik penumpang ataubun crew kapal, tetapi yang dibajak adalah kapalnya, yang dalam waktu singkat telah berganti warna cat, berganti nama lambung kapal dan berganti surat-surat kepemilikan.

3). Pemalsuan uang (counterfeiting). Pemalsuan di Indonesia sudah terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya di kota-kota ibukota propinsi saja, tetapi juga terjadi di ibukota kabupaten. Pemalsuan dilakukan mulai dengan cara-cara sederhana dan konvensional, sampai dengan menggunakan peralatan modern, komputerisasi, mesin cetak dan pewarnaan sistem komputer, serta menggunakan kertas asli Peruri.

Pelaku pemalsu uang tradisional – konvensional biasanya dilakukan oleh orang per-orang ataupun kelompok kecil, namun untuk pemalsuan yang dilakukan secara modern yang menggunakan bahan kertas / plastik Peruri, penggunaan mesin cetak dan sistem pewarnaan yang komputerisasi, dilakukan oleh sindikat kejahatan yang terorganisasi secara rapi dan besar, seperti yang terjadi di Surabaya dan Jakarta yang melibatkan seorang Pamen TNI AD berpangkat Kolonel. Adapun mata uang Rupiah yang sering dipalsukan adalah pecahan Rp. 10.000,- , Rp. 20.000,- dan pecahan Rp 50.000,; serta akhir-akhir ini ditemukan juga pecahan plastik Rp. 100.000,- palsu.

4) Terrorisme. Berbagai kejadian yang bernuansa terror, mulai dari ancaman peledakan sampai dengan peledakan rumah-rumah ibadah, seperti Gereja Santa Anna dan Santa Maria di Jakarta, peledakan Atrium di Senen, peledakan menjid Istiqlal, peledakan Gereja HKBP di Batam, percobaan peledakan Gereja di Pangkalan Kerinci kabupaten Kampar di Riau, peledakan BCA, peledakan bom di depan rumah keduataan Malaysia dan Filipina dll., merupakan kegiatan aksi terror yang banyak terjadi pasca kerusuhan Mei 1998.

5) Penyelundupan senjata api (arm smuggling). Penyelundupan senjata api, khususnya dari luar negeri ke dalam negeri, maupun antar pulau di Indonesia, khususnya penyelundupan ke daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Ambon / Maluku dan Papua (Irian Jaya) kerap kali terjadi sebagai bentuk solidaritas kesukuan, keagamaan ataupun solidaritas ideologi.

Penjualan narkotika jenis ganja dari Aceh yang dijual antar pulau ataupun dijual ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, hasil penjualannya dibelikan senjata dan diselundupkan ke Aceh dengan berbagai cara. Sementara di Ambon lebih banyak dilakukan oleh simpatisan RMS yang berada di Belanda ataupun di Filipina.

6). Pencucian uang (money laundring). Para pengusaha judi dan pengedar Narkoba di Indonesia, khususnya yang membuka usahanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam dan Bandung, serta kota-kota besar lainnya, dalam mengelola uang hasil kegiatannya tersebut, disalurkan untuk membuka usaha lainnya, seperti hotel, diskotik, karaoke, panti pijat, departement store / super market dan real estat. Para pengusaha tersebut disamping berada di “belakang layar” dalam menjalankan usahanya, juga di-backing-i oleh oknum aparat keamanan baik TNI maupun Polri, dan birokrasi pemerintahan.

7) Kejahatan komputer (cyber crime). Beberapa permasalahan penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer yang berakibat terhadap sistem hukum pidana setidak-tidaknya dapat digolongkan menjadi dua golongan, antara lain :

a) Computer-related economic crime, meliputi (1) fraud by computer manipulation, (2) computer spionage, software piracy and high technology theft, (3) computer sabotage, (4) theft of services, and (5) unauthorized access to DP-system.

b) Computer-related infringement of privacy, yaitu penyalah gunaan komputer yang mengancam hal-hal pribadi atau mengganggu privacy anggota masyarakat karena adanya expanded possibilities of collecting, storing, accessing, comparing, selecting, linking, and transmitting data, oleh teknologi canggih komputer.

8) Perdagangan gelap Narkoba (illicit drug trafficking). Jaringan peredaran Narkoba meliputi jaringan produksi, distribusi dan konsumsi. Indonesia tidak hanya sebagai daerah transit dan pemasaran saja, tetapi sudah sebagai daerah produsen narkotika dan jenis psikotropika tertentu, seperti ganja, shabu-shabu dan ekstasi. Beberapa kasus membuktikan bahwa pabrikasi psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi telah diproduksi di dalam negeri, dengan distribusi pemasaran tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke luar negeri.

3. Upaya Polri dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan “Trans Nasional” di Indonesia, sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi.

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.

Untuk menjadikan Polisi yang baik (professional), setidak-tidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

1) Polisi harus direkrut secara baik (well recruitment) melalui seleksi calon Polri pada umumnya, dan calon-calon penyidik Polri pada khususnya, test psikologi, penelusuran bakat dan minat (placement test);

2) Polisi harus dididik secara baik (well educated) berdasarkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif globalisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan Trans Nasional. Spesialisasi pendidikan kejuruan ataupun kekhususan melalui Dikjur di dalam ataupun di luar negeri;

3) Polisi juga harus dilatih dengan baik (well trained), menyangkut penanggulangan kedelapan jenis kejahatan Trans Nasional, sehingga mampu dan terampil dalam mencegah dan menyidik kasus-kasus tersebut hingga tuntas;

4) Untuk memperoleh Polisi yang mampu, terampil dan profesional di bidang tugasnya, diperlukan dukungan sarana dan prasarana alat-alat utama (Alut) maupun alat-alat khusus (Alsus) kepolisian yang baik dan memadai (well equipped);

5) Pengadaan peralatan dan pemberian kesejahteraan terhadap anggota Polisi dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan dukungan anggaran yang baik (well paid), sehingga peralatan tercukupi dan gairah kerja anggota Polisi termotivasi.

b. Efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum akan efektif apabila setidak-tidaknya empat unsur penegakan hukum dapat terpenuhi secara baik, meliputi :

1) substansi hukumnya memenuhi aspirasi masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum;

2) hukum ditegakkan sesuai dengan cita-cita hukum, dan dijalankan oleh aparatur penegak hukum yang profesional, proporsional, jujur, bersih dan berwibawa;

3) sarana dan prasarana hukum dipenuhi dan memadai untuk mendukung jalannya proses hukum yang berdasarkan pada scientific investigation of crime;

4) membangun budaya hukum masyarakat yang sadar dan taat atas hukum, melalui upaya-upaya pembinaan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Agar substansi hukum sesuai dengan aspirasi pencari keadilan dan kepastian hukum, Polri melalui wakil-wakilnya dalam fraksi TNI-Polri di DPR RI, secara proaktif mengusulkan ratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahata Trans Nasional, mengusulkan perubahan dan pembentukan undang-undang yang belum mengatur tentang kedelapan jenis kejahatan Trans Nasional.

Koordinasi dan kerjasama antar unsur criminal justice system, sehingga tercapai keterpaduan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), serta didukung oleh moralitas dan mentalitas penegak hukum yang berbudi luhur, jujur, bersih, berwibawa dan berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung jalannya proses hukum secara baik dan benar, dengan pengalokasian anggaran bidang hukum dalam GBHN yang memadai, melalui saran dan usul Polri beserta aparat penegak hukum lainnya yang disalurkan melalui mekanisme wakil-wakil rakyat di DPR RI.

Pembangunan hukum tidak cukup dengan pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempersiapkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui program pembinaan hukum yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sehingga diperoleh suatu sinergi.

c. Kerjasama internasional.

1) Kerjasama Bilateral

a) Government to Government.

Hubungan kerjasama yang dirintis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain yang diantaranya menyangkut tugas Kepolisian, baik atas inisiatif pemerintah Indonesia maupun tawaran negara sponsor.

b) Polri to Government.

Kerjasama Polri dengan pemerintah negara tertentu dibidang Kepolisian yang terkait pula dengan tugas lain dari negara tersebut.

c) Polri to Police

Kerjasama antara Polri dengan Kepolisian negara tertentu, baik yang bersifat sementara ataupun berkelanjutan.

d) Polri to UNO

Kerjasama Polri dengan badan PBB dalam rangka tugas Kepolisian, baik di dalam negeri maupun internasional ataupun tugas-tugas perdamaian internasional (peace keeping operation), baik di bawah pengawasan PBB ataupun di luar PBB.

2) Kerjasama Regional dan Internasional.

Kerjasama antar Polisi negara-negara kawasan Asean (Aseanapol) dan kerjasama Polisi internasional (ICPO), kerjasamanya dituangkan dalam bentuk :

a) Memory of Understanding (MOU).

b) Practical Arrangement (Petunjuk dan Tata Cara Praktis)

c) Tactical Arrangement (Petunjuk dan Tata Cara taktis).

d) Technical Arrangement (Petunjuk dan Tata Cara Teknis).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Bahaya yang terkandung dalam globalisasi dan pasar bebas pada hakekatnya adalah bentuk baru dari kapitalisme dan merupakan neo-kolonialisme. Globalisasi dan pasar bebas dipastikan dapat menghasilkan penghisapan dan penindasan gaya baru atau setidak-tidaknya akan menghasilkan kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Perkembangan globalisasi di Indonesia diawali oleh kesadaran intelektual muda / mahasiswa terhadap demokratisasi politik, dan berkembang ke berbagai dimensi kehidupan, terutama terhadap reaksi krisis ekonomi, krisis etika dan moral, kris kepemimpinan dan krisis kepercayaan.

b. Globalisasi menuntut profesionalisme dan skill, transparansi, kredibilitas dan reputasi, aksesibilitas dan fleksibilitas, serta akuntabilitas para penyelenggara negara terhadap rakyat. Globalisasi dalam perkembangannya, disamping membawa dampak positif, juga berdampak negatif menyangkut aspek social-budaya yang menghasilkan penyakit masyarakat dan berbagai bentuk kriminalitas, sebagai dampak free fight competition and survival of the fittest.

c. Perkembangan kejahatan trans nasional yang terjadi di Indonesia seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi, melalui kemajuan Iptek, khususnya teknologi informasi, komunikasi, teknologi komputer dan internet (satelit) serta teknologi transportasi. Kejahatan trans nasional yang sering terjadi meliputi kejahatan peredaran narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya yang dilakukan secara illegal; kejahatan perdaganagan wanita dan anak ; penyelundupan senjata api dan bahan peledak ; kejahatan terror ; pembajakan atao perompakan di laut ; pemalsuan uang kertas ; dan berbagai jenis kejahatan dengan menggunakan media komputer.

d. Upaya Polri dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan trans nasional, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri, dengan well reqruitment, well educated, well trained, well equipped and well paid, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum dengan upaya proaktif Polri mengusulkan ratifikasi konvensi-konvensi internasional, revisi dan usul pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan trans nasional, penegakan dan pembinaan hukum yang terintegrasi dengan unsur criminal justice system, peningkatan sarana dan prasarana hukum serta membangun kesadaran dan ketaaatan masuarakat di bidang hukum. Kerjasama regional dan internasional di bidang kepolisian.

2. S a r a n

Untuk kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam Trans National Crime pada khususnya, dan kejahatan lain pada umumnya, pertama, agar yang dapat dijadikan alat bukti (petunjuk) tidak hanya bukti tertulis saja, tetapi juga termasuk bukti rekaman kaset, video, compact disk (CD), digital vidio disc (DVD), data base, server, microchips dan perlalatan elektronik lain yang dapat menyimpan memori suatu peristiwa pidana yang terjadi atau hal yang ada kaitannya dengan suatu pidana. Kedua, agar dibentuk suatu badan (seperti halnya Labfor Polri) yang dapat menilai apakah hasil rekaman atau data tersebut orisinal dan dapat dijadikan alat bukti petunjuk atau hasil suatu rekayasa multi media elektronik. Ketiga, merumuskan undang-undang Kejahatan Trans Nasional dalam undang-undang tersendiri, termasuk teknis dan taktis penanggulangannya serta ketentuan kerjasama internasional.

Lembang, 30 Mei 2002

Drs. MOH. ASEP SYAHRUDIN, MSi.

Kompol. Nrp. 66060435

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan kemajuan pada era globalisasi ini yang diprediksikan menjadi ancaman global yang akan sangat berpengaruh bagi pelaksanaan tugas Polri antara lain sebagai berikut :

1. Antisipasi dampak perdagangan bebas;

2. Masalah demokratisasi;

3. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk;

4. Masalah lingkungan hidup;

5. Masalah hak azasi manusia;

6. Perlindungan akan hak kekayaan intelektual ( Intelectual Property Rights );

7. Peningkatan kejahatan antar negara ( Trans National Crime ).

Ad. 1. Antisipasi Dampak Perdagangan Bebas

Pengaruh liberalisasi perdagangan sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun 40 an yang ditandai dengan era industrialisasi, kemudian semakin nyata setelah pada tahun 1986 ketentuan tentang bea masuk dan perdagangan disepakati di Uruguay.

Penataan bea masuk ini atau yang biasa disebut General Eggreement on Tariff and Trade ( GATT) , atau “kesepakatan perdagangan bebas” berupaya untuk membangun system tarif yang adil dengan cakupan yang luas atas berbagai komoditi tarmasuk komoditi pertanian. Kesepakatan ini berupaya untuk menerobos kebijakan-kebijakan proteksi dan monopoli yang semula ditrapkan oleh semua negara berkembang untuk melindungi sektor industrinya, baik manufaktur maupun jasa yang relatif masih lemah/ infant dan belum siap untuk bersaing dengan industri negara-negara maju.

Untuk mengawal pelaksanaan dari kesepakatan tersebut selanjutnya pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh draft GATT tadi disepakati dan selanjutnya dibentuk Dewan Perdagangan Dunia atau WTO . Dalam perkembangan lanjut negara –negara maju juga mendesak kesepakatan akan jasa perdagangan untuk disetujui atau yang lazim disebut General Agreement on Trade in Services ( GATS ). Sektor jasa ini meliputi sektor keuangan , komunikasi (periklanan, kehumasan, dll), transportasi, ansuransi hingga transportasi.

WTO ini sangat powerfull didalam mengawal keputusan-keputusan dibidang GATT dan GATS dan memberikan sanksi bagi negara-negara yang tidak mematuhinya. Disatu sisi ketentuan/ kesepakatan ini memberi peluang akan tersedianya pasar global atau pasar raksasa tetapi tentunya hanya akan dikuasai oleh negara-negara kaya yang mampu mengikutinya, sebaliknya negara miskin dan lemah hanya akan menjadi penonton dan pembeli atau pengutang saja. Hal ini dapat kita lihat pada kenyataan hingga saat ini dimana WTO gagal merealisir hasil kesepakatan Doha 2005 yang dilanjutkan dengan pertemuan Hongkong (Des-2005) dan pertemuan Jenewa dan St Petersburg (Juli 2006), guna menyepakati pengurangan subsidi kepada produk pertanian dan proteksi terbatas terhadap hasil pertanian unggulan dari beberapa negara berkembang seperti Indonesia . Negara maju dan kaya seperti Amerika , Eropa dan Jepang memberikan subsidi yang sangat besar terhadap petaninya didalam segala hal.( bunga bank yang murah, subsidi pupuk dan bibit murah, penggunaan pupuk dan peralatan modern, irigasi yang sangat memadai) membuat hasil pertanian dan peternakannnya sangat tinggi kualitasnya dan biaya produksinya dapat ditekan. Sudah barang tentu hasilnya akan menguasai pasaran dunia jauh lebih murah dibanding produk serupa yang dihasilkan oleh negara berkembang

Disisi lain kesepakatan ini juga memunculkan masalah baru dalam sistem penggajian dan ketentuan syarat kerja bagi produk-produk yang berorientasi eksport dibanding produk domestik yang secara tidak langsung menyulitkan perkembangan industri dalam negeri. Dalam hal lain ketentuan akan utang pun telah ditata sedemikian rupa melalui badan-badan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Monoter Internasional (IMF) dengan persyaratan tertentu yang hingga saat ini terbukti tidak manjur untuk mengatasi keterpurukan ditanah air. Resep yang ditawarkan oleh IMF dalam formula “ Structural Adjustmen Program’ yaitu trio privatisasi, deregulasi dan liberalisasi banyak menjebak negara-negara berkembang yang bermasalah menjadi sangat tergantung kepada IMF. Kita sendiri sudah melihat dampat dari liberalisasi perdagangan untuk komuditas CPO dan beras ditanah air pada saat akhir-akhir ini. Apabila sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar maka harga minyak makan akan melambung tinggi

dan petani tidak mau kesawah lagi karena pasaran sudah dipenuhi beras import yang harganya jauh lebih murah dari produk dalam negeri.

Ad. 2. Masalah Demokratisasi

Gelombang demokratisasi global menurut Samuel Huntington (1995) bermula pada tahun 1974, ketika negara-negara dengan pemerintahan otoriter diseluruh dunia mendapat desakan untuk mendemokrasikan sistem pemerintahannya/ kekuasaannya. Gerakan ini mendapat dorongan besar pada saat runtuhnya Uni Soviet gara-gara perestroika dan glasnotnya Mikhael Gorbachev, yang disusul dengan runtuhnya tembok Berlin dan naiknya Lech Walensa sebagai presiden Republik Polandia.

Selanjutnya demokrasi menjadi sesuatu yang harus diseluruh dunia tetapi tanpa acuan yang jelas, dimana hampir semuanya berkiblat kearah demokrasi ala Amerika Serikat , yakni kebebasan dalam porsi yang maksimal dan mekanisme pengaturan yang kompleks tetapi efektif sehingga kebebasan tersebut dapat berfungsi secara efektif.

Banyak negara didunia yang belum menyiapkan diri seperti di negara maju tadi, tetapi masyarakat karena kemajuan komunikasi dan informasi sudah menginginkan kondisi serupa itu terjadi ditanah air.

Dibeberapa negara berkembang demokrasi berjalan menuju kematangan secara bertahap yang menurut Sorensen 1993 sebagai “ demokrasi terbatas “ yaitu dimana sistem politiknya mempunyai elemen-elemen demokrasi secara terbatas pada unsur kompetisi, partisipasi dan kebebasan menuju demokrasi yang lebih liberal . Pada era Suharto hal ini diterapkan dalam koridor yang sempit, dimana demokrasi dijalankan denga pola yang tetap misalnya pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun. Lembaga eksekutif, judikatif dan legislatif dikembangkan. Partai politik berkembang, media massa tumbuh tetapi tetap dalam koridor yang cukup sempit terutama dalam tiga hal sebagaimana yang disampaikan oleh Sorensem tadi. Kompetisi terbatas karena dimonopoli oleh pemerintah , partisipasi masyarakat melalui partai cenderung mobilisasi, dan kebebasan yang terbatas karena hampir satu arah saja dari pemerintah kemasyarakat. Demokrasi “terbatas “ akan dapat bertahan selama pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Sebaliknya demokrasi ini akan menemui jalan buntu ketika pembangunan berhadapan dengan kegagalan. Riant Nugroho D 2005 menunjuk Singapura, Malaysia dan RRC sebagai contoh keberhasilan dari implementasi demokrasi terbatas.

Dampak dari pemikiran ini juga terasa ditanah air dimana kekisruhan politik hampir selalu terjadi pada saat menjelang pilkada dan pemilu, penentuan caleg DPR, DPD, DPRD dalam arena persidangan DPR ataupun MPR, menjelang dan saat munas parpol, pemilihan gubernur, bupati/walikota bahkan hingga tingkat kepala desa. Kesemuanya menjadi beban bagi aparat kepolisian didalam upaya mengamakan pelaksanaann demokrasi secara lebih tertib, dimana kekurang matangan masyarakat tadi berimbas kepada suasana ketidak tertiban karena keinginan dari sementara orang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Misalnya perbedaan pendapat tentang disyahkannya Undang-undang anti Pornografi dan porno aksi, unjuk rasa buruh yang menentang perubahan undang-undang No 13, tuntutan masyarakat Papua untuk menutup perusahaan Freeport di Jakarta , Makassar dan Abepura yang berakhir ricuh, unjuk rasa para kepala desa yang menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun unjuk rasa guru bantu yang gagal diangkat menjadi CPNS, perusakan kantor perwakilan majalah Play Boy Indonesia di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, beberapa bulan yang lalu menjadi fakta nyata makin lemahnya disiplin dan ketaatan masyarakat akan tatanan hukum dan penyampaian pendapat secara benar, tertib dan bertanggung jawab. Disisi lain pemilihan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung serta kedudukan dari DPR yang juga dipilih secara langsung menyulitkan presiden mengendalikan pemerintahan (kabinet presidentil) dan mensukseskan program-programnya apabila presiden yang terpilih bukan berasal dari partai yang mayoritas menguasai parlemen.

Ad. 3. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk.

Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi membuat dunia ini semakin kecil, masyarakat dari belahan barat dapat berada diwilayah timur dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sebaliknya dari belahan timur ke barat dan utara keselatan .

Kemajuan dunia kesehatan dan pendidikan serta kesejahtraan masyarakat, mengakibatkan banyak hal yang positip bagi masyarakat. Dunia pengobatan memberi terapi penyembuhan bagi berbagai penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan atau sangat sulit dibrantas, seperti penyakit malaria, tuberclosis maupun penyakit kusta serta penyakit generatif lainnya. Perhatian pemerintah dan dunia akan kesehatan warga juga tercermin dalam wujud pembukaan sarana dan fasilitas kesehatan diseluruh wilayah bahkan kedaerah-daerah yang dulunya sangat terisolir. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam menangani masalah-masalah kesehatan sejak dini.

Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 menurut BPS adalah sebagai berikut :

· Jumlah penduduk tahun 2000 adalah 205,8 juta jiwa bertambah menjadi 273,7 juta pada tahun 2025.

· Percepatan pertambahan penduduk 1,49 % pertahun menjadi 1,36% dan 0,98% pada tahun 2020-2025.

· Crude Birth Rate turun dari 21 per 1000 penduduk menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir tahun proyeksi.

· Crude Date Rate diperkirakan tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

· 58, 9 % penduduk tinggal di pulau Jawa pd thn 2000 turun menjadi 55,4 % pada thn 2025 dimana luas pulau Jawa hanya 7% luas Indonesia.

· Penduduk pSumatera naik dari 21.0 % menjadi 23,1% dan Kalimantan dari 5,5 % menjadi 6,5 % pada tahun 2025.

· Masa harapan hidup naik dari 67,8 tahun menjadi 73,6 tahun pada periode 2020-2025 sedang angka harapan hidup terendah adalah 60,9 tahun untuk NTB dan tertinggi 73 tahun untuk DI Jogyakarta pada tahun 2000 menjadi 70,8 tahun dan 75,8 tahun untuk daerah yang sama pada akhir tahun proyeksi.

Proporsi usia penduduk akan tersusun sebagai berikut:

· Proporsi anak-anak usia 0-14 tahun turun dari 30,7% menjadi 22.8% pada thn 2025.

· Proporsi usia kerja 25-64 tahun meningkat dari 64,6% menjadi 68,7%.

· Proporsi usia lanjut 65 tahun keatans akan meningkat dari 4,7% menjadi 8,5.

· Beban ketergantungan (dependency ratio) turun dari 54,70 % menjadi45,57% pada thn 2025, berarti beban ekonomi usia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif semakin menurun.

· Persentase penduduk berusia diatas 65 tahun akan tersebar lebih banyak dilima propinsi yaitu: Jawa Tengah, DI Jogyakarta; Jawa Timur; dan Sulawesi Utara dengan jumlah rata-rata diatas 10 persen. Kelima provinsi ini dapat dikatagorikan sebagai propinsi penduduk tua (aging population).

· Persentase penduduk usia muda 0-14 tahun pada kurun waktu yang sama di lima propinsi tersebut menjadi terendah ditanah air dengan figur sebagai berikut : Jateng 23%; DI Jogyakarta 16,5%; Jawa Timur 18,1%; Bali 19,6% dan Sulawesi Utara 20,1 %.

Selain hal-hal sebagaimana disebut diatas juga perlu diperhatikan pola atau tingkat urbanisasi yang sangat tinggi untuk tujuan pulau Jawa dan Bali, bahkan 4 (empat) propinsi besar yaitu Jakarta , Jabar, Yogyakarta dan Banten diperkirakan akan memperoleh kenaikan angka urbanisasi rata-rata diatas 80 % dari kondisi sekarang ini.

Dalam rapat koordinasi Depnakertrans pada tanggal 8 Maret 200 Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno memperkirakan bahwa pada tahun 2050 penduduk Indonesia akan mencapai jumlah sebesar 308 juta jiwa. Saat sekarang saja untuk kebutuhan bahan pangan diperlukan 54juta ton /tahun, yang akan meningkat himgga 101 juta ton/tahun pada tahun 2005. Sedang penduduk dunia dari 5,5 millyard tahun 1995 diperkirakan akan meningkat menjadi 8 milyard pada tahun 2025.

Gambaran tentang perkembangan penduduk atau proyeksi penduduk hingga tahun 2025 yang akan datang (bahkan hingga tahun 2050) menyiratkan banyak hal, yang harus diwaspadai dan perlu diantisipasi guna keberhasilan tugas Polri dimasa mendatang , antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Besarnya jumlah warga yang akan dilayani Polri serta komposisi usia yang akan menentukan jenis pelayanan yang diperlukan,

2. Penyebaran penduduk sebagai akibat dari mobilitas penduduk yang perlu diperhatikan guna mendekatkan petugas dengan warga yang akan dilayani yang ditandai dengan munculnya pemukiman baru, pemekaran wilayah dll,

3. Tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan warga yang akan menetukan pola fikir, pola tindak serta pola sikap warga didalam memenuhi kebutuhan hidup, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah,

4. Kematangan berfikir dan bersikap sebagai hasil pemahaman dari nilai-nilai budaya serta ajaran agama yang dari tiap warga.

5. Kesemua hal ini perlu diperhatikan karena pada saatnya nanti akan mendorong perkembangan ditengan masyarakat dengan kecepatan yang berbeda disemua kawasan, yang ditandai dengan munculnya daerah industri baru, kota-kota besar yang berkembang menjadi metropolitan bahkan megapolitan dan kota-kecil berkembang maju, pulau Jawa akan menjadi kota pulau, Sumatra dan Nusa Tenggara akan menampung jumlah penduduk yang bertambah. Daya dukung kawasan akan menjadi permasalah besar disamping masalah transportasi, pelayanan umum dan ketertiban masyarakat.

Ad. 4. Masalah Lingkungan Hidup

Sebagai konsekuensi dari pembangunan dan pertambahan penduduk yang demikian pesat maka kebutuhan untuk lahan bagi keperluaan pemukiman dan infra struktur pendukungnya juga turut meningkat . Disisi lain kebutuhan akan bahan pangan juga turut meningkat yang memaksa penduduk membuka lahan pertanian baru, yang dalam banyak hal tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana kawasan perkebunan, hutan lindung maupun lereng gunung turut dirambah . Kegiatan masyarakat yang kurang terkontrol seperti pembangunan pemukiman dikawasan pebukitan rawan longsor atau bantaran sungai, perambahan tanah perbukitan atau lahan perkebunan, pembakaran hutan dan ladang berpindah-pindah, pembalakan liar, pencurian kayu jati atau penambangan liar dan penggunaan zat kimia yang tidak terkontrol akan menimbulkan kerusakan lingkungan .

Disamping upaya-upaya yang dilakukan masyarakat secara umum, para pengusaha maupun pemerintah juga melaksanakan pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahtraan rakyatnya. Sebagian dari kegiatan tersebut berjalan dengan benar tetapi tidak kurang juga kegiatan yang dilaksanakan secara salah atau berlebihan bahkan tidak memikirkan sama sekali kelestarian lingkungan.

Kesemua langkah yang salah ini akan menimbulkan malapetaka dan kerugian bagi negara maupun masyarakat itu sendiri disebabkan kecerobohan dan keserakahan manusia yang akhirnya dapat menimbulkan penggundulan hutan, kerusakan lingkungan dan bencana alam berupa tanah longsor, kebanjiran dan penyakit yang melanda ternak maupun manusia, disamping masalah kelangkaan air pada masa yang akan datang,. Sudah banyak upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah masing-masing negara melalui penentuan standarisasi langkah-langkah penanganan lingkungan, melalui paket kebijaksanaan atau melalui upaya penindakan. Masyarakat juga turut aktif melaksanakan pengawasan melalui komunitas adat seperti subak melalui kearifan lokal, maupun melalui LSM seperti WALHI. Secara internasional LSM seperti Green Peace, Sierra Club, maupun World Wild Fund (WWF) terus juga actif untuk memperjuangkan masalah lingkungan hidup diseluruh dunia.

Tetapi dalam kenyataannya hasil himbauan maupun pelaporan dari LSM ini masih jauh dari harapan bahkan peranan masyarakat adat juga sudah hampir hilang gaungnya. Hal ini terbukti banyak laporan masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan berbagai alasan, antara lain masalah tailing dari PT Freeport di Papua, kerusakan lingkungan oleh PT Newmont di Sulawesi Utara dan NTB, kerusakan lingkungan didaerah bekas PT Timah di Pulau Bangka dan Belitung, kerusakan pada bekas galian batubara yang dilakukan oleh penambang resmi maupun yang illegal didaerah Kalimantan Selatan dan Timur.

Disamping itu pencemaran akibat buangan bahan kimia dari industri atau limbah rumahtangga juga masih cukup tinggi, seperti pencemaran teluk Jakarta, pencemaran sungai Indragiri di Riau maupun sungai-sungai lainnya di Pulau Jawa maupun Sumatera. Beberapa hal yang telah menjadi concern dunia dalam menghadapi lingkungan ini antara lain menyangkut kelestarian hutan terutama yang menjadi paru-paru dunia seperti hutan di Indonesia dan beberapa negara lainnya . Untuk ini lembaga PBB dan WTO telah mengeluarkan ketentuan asal kayu untuk perdagangan kayu internasional sesuai ketentuan sertifikasi Eco Labelling yang bertuliskan environment friendly menyulitkan negara berkembang untuk memamfaatkan kayu dari hutannya sendiri. Sebaliknya Kyoto Protocol juga telah menuntut semua negara didunia untuk mangurangi industinya yang manghasilkan gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Diharapkan pada tahun 2012 negara-negara maju sudah harus dapat mengurangi emisi gas dari jumlah tahun 1990 untuk Eropah sebanyak 8%, Amerika sebanyak 7%, Jepang sebesar 6% Hingga saat ini, USA dan Australia belum bersedia memenuhi ketentuan ini dan hingga kini masih menolak untuk menandatangani ketentuan diatas.

Selain hal tersebut masalah gas buang sebagai sisa pembakaran bahan bakar yang tidak ramah lingkungan (berasal dari fossil), yang demikian pesatnya penggunaanya pada akhir-akhir ini (terutama akibat permintaan Cina), menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon yang dari tahun ketahun semakin melebar dan menimbulkan efek rumah kaca atau lebih lazim disebut dengan istilah pemanasan global atau global warming patut menjadi perhatian kita. Pemanasan global ini telah menaikkan temperatur bumi naik dan mencairkan lapisan salju di kutub yang berakibat pada peningkatan permukaan laut. Disamping hal tersebut pemanasan ini juga berpengaruh kepada perubahan iklim yang cukup ekstrim seperti munculnya El Nino yang menimbulkan musim panas kering yang berkepanjangan dan musin penghujan yang menimbulkan gelombang dan curah hujan yang sangat tinggi. Perhatian dunia terhadap bahaya akibat pemanasan global ini cukup tinggi, terbukti PBB sudah memasukkannya dalam agenda bahasan pada sidang umum yang lalu dan Desember yang akan datang Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Konfrensi PBB tentang Perubahan Iklim ( Climate Change ) yang akan diselenggarakan di Bali.

Perhatian kepolisian juga harus ditingkatkan dan ditujukan kepada upaya untuk menegakkan peraturan dibidang perlindungan terhadap pencemaran lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan penambangan liar tangpa izin (Peti) maupun langkah pelestarian hutan melalui pencegahan penebangan liar dan pembrantasan illegal loging. Seperti yang terjadi dikawasan Sumut, Riau, Jambi dan kawasan Indonesia lainnya Kedepan hal ini masih akan tetap dihadapi Polri baik dalam wujud yang sama maupun wujud yang lebih canggih, karena kebutuhan manusia akan lahan untuk tinggal dan berusaha, bahan baku industri perkayuan dan kertas atau tanaman industri serta sumberdaya alam terbarukan maupun tidak terbarukan baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk kepentingan perdagangan.

Ad.5. Masalah HAM

Tuntutan akan penghargaan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia sudah mengemuka diseluruh dunia sejak beberapa dekade yang lalu. Hal ini terutama ditandai dengan ditetapkannnya deklarasi tentang hak azasi manusia, yang dikenal dengan sebutan ”declaration of human right’, yang selanjuutnya disusul dengan ketetapan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai jabaran dari deklarasi tersebut.

Untuk Indonesia upaya untuk menerapkan isi deklarasi tersebut telah dilaksanakan jauh hari, melalui pencantuman beberapa hal yang penting dan asensi dari hak dasar ini kedalam pasal-pasal dari Undang Undang Dasar 1945. Tetapi didalam implementasinya Masyarakat tanah air maupun dunia internasional belum melihat praktek nyata dari pasal-pasal tadi didalam dunia nyata. Hal ini terjadi baik didalam masa pemerintahan orde lama pada era Soekarno, maupun pada zaman orde baru di era Soeharto dengan berbagai alasan, kesulitan maupun tantangan didalam perwujudannya ditanah air.

Pada saat sekarang beberapa kemajuan sudah semakin terasa ditanah air baik dalam kaitannya dengan masalah kesetaraan gender maupun penghormatan terhadap hak azasi manusia, yang antara lain ditandai dengan :

1. Semakin banyaknya jabatan jabatan dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada pihak wanita, baik untuk tingkat nasional maupun daerah dan untuk berbagai bidang pekerjaan;

2. Telah dikeluarkannya undang-undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Komnas HAM, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomer 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

3. Disamping undang-undang tersebut perhatian terhadap wanita dan anak-anak juga cukup berkembang dengan dikukuhkannya Organisasi Kemasyarakatan yang memperhatikan perempuan seperti Komnas Perempuan dan dikukuhkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Kejahatan dalam rumah tangga.

4. Walaupun produk pengatur serta institusi y ang mengurusinya telah dibentuk, namum dalam kenyataan nya masalah pelanggaran hak azasi manusia serta kekerasan terhadap anak-anak maupun kejahatan dalam keluarga masih cukup tinggi. Kita masih menemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak mulai penganiayaan ringan hingga meninggal dunia, penganiayaan perempuan/ istri sampai pembunuhan. Disisi lain masih banyak ditemukan kasus-kasus yang ditengarai sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang menjadi atensi nasional bahkan internasional seperti

· Masalah Trisakti ;

· Kasus Semanggi;

· Kasus pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Leste;

· Beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua (Waimena, Abefura)

Keseluruhan pelanggaran yang terjadi yang belum ditangani secara tuntas memberikan dampak negatif bagi negara ditengah pergaulan internasional, disisi lain juga dapat dimamfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendeskreditkan pemerintah RI seperti masyarakat Papua untuk mencari suaka ke Australia.

Secara internasional masalah HAM, gender dan perlindungan terhadap anak juga mendapat perhatian yang cukup besar, dimana sebagian negara maju menempatkan perlakuan terhadap ketiga hal tadi sebagai dasar dalam kerjasama dan bantuan. Hal ini bisa kita lihat dalam masalah penghapusan embargo persenjataan dan kerjasama militer dengan USA yang hingga saat ini belum sepenuhnya dibebaskan. Tetapi sebaliknya negara-negara dunia termasuk organisasi amnesti internasional juga mempertanyakan pelaksanaan standard ganda tentang HAM ini. Penyerangan ke Irak, penahanan tanpa pengadilan di Guantanamo Kuba serta perlakuan yang tidak pada tempatnya terhadap tahanan di penjara-penjara Irak seperti di Abu Ghraib,Bagram Afganistan menjadi tudingan yang tajam dan keraguan dunia akan etikat baik USA sabagai negara yang mendengungkan dirinya sebagai kampiun demokrasi dan pembela HAM didunia. Termasuk masalah penyerbuan tentara Israel kewilayah Libanon Selatan dan Jalur Gaza masih dipertanyakan keabsahannya bahkan oleh sebagian warga dunia menudingnya sebagai pelanggaran dan pelecehan terang-terangan terhadap hakekat Hak Azasi Manusia dengan dalih apapun.

Ad. 6. Perlindungan akan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual

Sejalan dengan kemajuan perdagangan internasional maka tuntutan akan hak paten semakin menonjol, dimana negara-negara maju sebagai pemegang terbesar dari hak paten ini ingin melindungi hak merekla dengan segala cara.. Menurut laporan badan PBB yaitu UNDP untuk tahun 1999, 97% hak paten yang ada didunia ini berada dibawah kepemilikan negara-negara maju . Sudah barang tentu jumlah ini akan cenderung meningkat setiap tahunnya karena R&D yang dilaksanakan oleh negara maju yang didukung oleh dana memadai akan menghasilkan temuan-temuan baru dan dipatenkan.

Yang menarik adalah ternyata sebagian dari yang dipatenkan tersebut bukanlah asli milik negara-negara maju tadi tetapi berasal dari hutan atau daerah tropis seperti beras Basmati yang berasal dari India yang pematenan oleh perusahaan Amerika Rice Tec Inc pada tahun 1997 berhasil dibatalkan dan kembali ke India setelah melalui persidangan yang cukup lama dan mahal. Juga termasuk pematenan obat-obatan yang berasal dari kunyit oleh Amerika dimana bahan dasarnya berasal dari Asia yang kemudian dapat digagalkan melalui persidangan yang panjang dan mahal pada tahun 1993.

Ironisnya negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara lainnya , walaupun mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan kekayaan botani yang sangat besar kurang berupaya untuk mematenkan temuan-temuan tersebut. Banyak temuan serupa telah dipatenkan oleh negara lain seperti Thailand untuk temuan dibidang holtikultura, maupun Singapura untuk produk yang berasal dari sumber daya alanm Indonesia. Bahkan paten untuk makanan khas Indonesia ”tempe” dipegang oleh Jepang, sedang paten untuk ”batik” dan ”jamu” berada ditangan pengusaha Malaysia.

Kebijaksanaan akan hak paten ini (property right) akan membentuk aliran pembayaran royalti dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju sebagai asal dari perusahaan – perusahaan raksasa pemegang hak paten tadi. Termasuk keuntungan yang dirasakan oleh negara- negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang yang dengan sigap memanfaatkan peluang yang tersedia. Kerugiannya sudah jelas terbayang dan keuntungan bagi pemegang paten harus dibayarkan karena negara – negara didunia dibawah bendera WTO sepakat tentang hal tersebut.

Langkah-langkah penegakan hukum dibidang property right ini sudah dimulai dan ditata secara sistematis diseluruh dunia, dimana negara-negara maju (G8) telah membiayai dan mendorong pembentukan infra struktur peradilan atas pelanggaran hak paten termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum diseluruh dunia termasuk Kepolisian RI. Ketentuan untuk memahami hak atas kekayaan intelektual ini juga mendorong sistem peradilan ditanah air untuk memahami setiap ketentuan hukum yang terkait dengan ketentuan-ketentuan global, seperti perjanjian dagang, perikatan internasional (hibah, pinjaman, kontrak), ketentuan-ketentuan kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multi lateral, peranan mahkamah arbitrasi , ekstradisi dll.

Ad. 7. Meningkatnya kejahatan antar negara ( Trans National Crime )

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu, kemajuan tehnologi dan ilmu pengetahuan merambah kedalan seluruh kehidupan manusia. Transportasi yang sangat maju dan variatif memberi kemudahan bagi masyarakat maupun barang untuk bergerak, atau berpindah dari satu tempat ketempat lain tanpa dapat dibatasi oleh jarak lagi. Demikian juga halnya dengan masalah komunikasi yang demikian canggih, memungkinkan manusia dapat berkomunikasi secara cepat dan tepat melalui dunia maya dengan bantuan internet dan lainnya yang dahulu tidak terbayangkan sebelumnya.

Pemanfaatan sarana ini untuk tujuan kejahatan akan sangat dipermudah dan semakin susah untuk ditangkal atau diungkapkan, terutama apabila hanya mengandalkan kemampuan satu negara saja. Karena bentuk kejahatan dan lingkupnya sudah tidak mengenal batas negara lagi atau dinamakan trans border maupun borderless crime.

Negara-negara ASEAN pada pertemuan di Myanmar yang dilanjutkan dengan pertemuan Manila melalui forum SOMTC dan MMTC ( Senior Official Meeting dan Minestrial Meeting on Trans National Crime) telah menyepakati 7(tujuh ) bentuk kejahatan yang masuk dalam katagori trans nasional crime sebagai berikut :

1. Terrorism

2. Sea Piracy

3. People trafficing

4. Arm smuggling

5. Drugs

6. Money Laundring

7. Cyber and Economic crime

Keseluruhan bentuk kejahatan dimaksud sudah dan masih terjadi ditanah air, dengan frekwensi dan kapasitas yang beragam. Beberapa contoh pengungkapan akhir-akhir ini menjadi bukti dari intensitas kejahatan di maksud ditanah air. Misalnya pengungkapan kasus teror oleh Dr Azahari cs dan kasus bom Bali II sebagai contoh kejahatan terrorisme dimana tersangka Nordin M Top yang diakui sebagai pengikut nya beserta tersangka lainnya masih belum tertangkap. Perkembangan terakhir dari pengungkapan kasus yg terjadi di Poso memperkuat perkiraan tentang masih kuatnya potensi konflik dan teror serta kasus pemilikan dan penyelundupan senjata serta amunisi di wilayah tanah air.

Hingga saat sekarang kawasan Selat Malaka masih dianggap sebagai kawasan pelayaran yang paling rawan diseluruh dunia disamping kawasan Afrika Timur. Dimana menurut badan keamanan pelayaran internasional yang berkedudukan di Kuala Lumpur melaporkan bahwa angka pembajakan dikawasan ini yang menyangkut perompakan kapal tanker serata kapal niaga serta nelayan cukup tinggi. Hal ini juga mengundang keinginan pihak USA untuk ikut aktif dalam pengamanan route pelayaran tersebut yang ditentang oleh fihak Indonesia , Malaysia dan Singapura sebagai pemilik kedaulatan atas Selat Malaka. Disamping upaya pemerintah untuk meningkatkan usaha pengamanan dilaut melalui pengaktifan dan peningkatan peran Bakorkamla sesuai Keputusan Presiden no 81 tahun 2005 yang mulai tahun ini akan segera diaktifkan.

Masalah penyelundupan wanita dan anak-anak masih terjadi terutama diberapa bagian tanah air seperti daerah Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Diakui pendalaman terhadap hal ini masih kurang diintensifkan sehingga angka kejahatan serta peta dan gambaran jelas kejahatan ini belum terdatakan secara jelas.

Penyelundupan senjata api dan bahan peledak telah terungkap dibeberapa daerah seperti daerah Nunukan di Kalimantan Timur berupa penyitaan bahan peledak dan kabel pemicunya. Penyelundupan senjata api sendiri dicurigai cukup banyak beredar didaerah konflik maupun senjata yang digunakan oleh pelaku kriminal dibeberapa kota besar ditanah air. Senjata ini dicurigai berasal dari luar negeri seperti Thailand Selatan maupun Phillippina Selatan yang diselundupkan ke Indonesia melalui Tanjung Priok maupun melalui pantai timur Sumatera atau malalui jalur Sulawesi Utara atau Maluku Utara.

Masalah drug atau narkotika diakui telah merasuk ketanah air baik dalam bentuk barang selundupan seperti pil xtc, shabu, cocain maupun narkotik yang disita sebagai produk dalam negeri. Penangkapan tean tujuh di Den Pasar serta penyitaan / pembongkaran pabrik xtc, shabu terbesar ketiga didunia dan lainya didaerah Tangerang dan Jawa Timur serta penyitaan / pembongkaran peredaran heroin di Jakarta baru-baru ini (Media Indonesia, 6 Maret 2002 , hal 12 Polsek Krembangan Jakarta Barat tersangka Frederik Lutta, 32 tahun dengan heroin 1,27 kg) seolah menguatkan sinyalemen ini.

Kejahatan pencucian uang untuk sementara ini belum dapat mengungkapkan kasus secara signifikan ditanah air, tetapi indikasi tentang adanya kejahatan ini sudah menjadi catatan pemerintah. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pengawas dan BEJ mengindikasikan adanya kejahatan ini. Sebagai kesungguhan dari pemerintah serta antisipasi terhadap kejahatan money laundering, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang anti money laundring No. 15 tahun 2002 dan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.

Kejahatan dalam bentuk cyber crime dan kejahatan ekonomi lainnya belum banyak diungkapkan walaupun informasi serta kecurigaan tentang kejahatan ini sudah Pernah diterima oleh fihak kepolisian RI terutama untuk wilayah Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Walaupun angka pengungkapan hingga saat ini masih relatif kecil tetapi dengan memperhatikan trend kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi seperti penggunaan internet yang sudah demikian luasnya , maka kemungkinan meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi sabagai fasilitas (pembajakan, pemalsuan, penipuan, pembobolan rekening bank, perjudian on line dll) serta kejahatan yang menjadikan system dan fasilitas teknologi sebagai sasaran ( hacking, perusakan situs internet dll) akan berkembang diseluruh dunia termasuk ditanah air.

Dari seluruh uraian sebagaimana disebut diatas maka sesuai dengan karakteristik dari tantangan global tersebut maka seluruh bentuk tantangan global tadi akan terjadi diseluruh dunia baik dalam lingkup global, regional maupun nasional. Kesemuanya akan mengalami tantangan tadi, tidak terkecuali dinegara-negara maju, negara industri, negara yang sedang berkembang maupun negara-negara yang terbelakang diseluruh belahan dunia. Perbedaannya akan terletak pada kapasitas maupun intensitas dari tantangan tadi serta kemampuan atau tatacara dari negara tersebut dalam menghadapinya Sebagai contoh semua negara industri maju yang tersebar dilingkungan global dan regional ( USA, CANADA, PRANCIS, INGGRIS, JERMAN, JEPANG ) sangat setuju dengan perdagangan bebas tetapi sebaliknya hampir semua negara diluar negara- negara ini tidak setuju dengan perdagangan bebas terutama yang menyangkut bea masuk produk-produk pertanian.

Dalam hal ini patut juga dicatat pemikiran-pemikiran dan sikap negara-negara yang memandang dan mendekati masalah globalisasi ini secara transformasionis tidak secara skeptis mereka beranggapan bahwa “globalisasi bukan sebagai pilihan tetapi adalah sesuatu yang harus dihadapi” Lebih jauh muncul pemikiran baru didalam memandang globalisasi tersebut dengan berbagai sikap, antara lain sebagai berikut :

1. Munculnya pemikiran untuk meningkatkan peran klasik negara didalam memelihara ketertiban dan keamanan nasionalnya.” Maintenance of Order and Security”. Hal ini dipicu oleh peristiwa 11 September 2001 yang menimbulkan kerugian besar dan korban yang sangat besar di negara USA. Disamping kesadaran akan pentingnya kerjasama dan saling ketergantungan di bidang ekonomi guna menghadapi perekonomian dunia yang belum pulih bahkan cenderung semakin melemah.

2. Meningkatnya gerakan anti globalisasi baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh NGO yang bertujuan untuk meringankan beban negara-negara miskin serta keinginan untuk mengurangi kemiskinan global dan menjembatani ketidaksamaan.

MODERNISASI POLRI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN LINGSTRA (GLOBAL; REGIONAL;NASIONAL)

Memperhatikan perkembangan global yang demikian besar, yang merasuk kedalam seluruh sendi kehidupan manusia diseluruh dunia dan kawasan ditanah air, maka kepolisian Indonesia harus melaksanakan langkah-langkah antisipasi segera. Sehingga perkembangan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan technologi tersebut justru dapat dimamfaatkan untuk kemajuan langkah-langkah pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penegakan hukum serta melindungi mengayomi dan melayani masyarakat.

Juga dengan memperhatikan rumusan/ pengertian modernisasi tersebut maka kepolisian Republik Indonesia harus melaksanakan bench marking tehadap satuan-satuan kepolisian negara maju lainnya yang sudah berpengalaman dan berhasil menghadapi tantangan global yang melanda negara-negara mereka sesuai intentitasnya masing-masing. Disamping hal tersebut juga perlu diperhatikan kondisi kepolisian RI pada saat ini serta rencana pembangunan kedepan sebagaimana diatur dalam Grand Strategy Polri 2005-2025 dan Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009 dan Program Kerja Tahunan (DIPA). Disamping hal sebagaimana disebut diatas juga perlu diperhatikan dokumen/ tuntunan didalam upaya reformasi Polri secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam buku biru Polri yang meliputi perubahan Instrumental, perubahan struktural dan perubahan kultural.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka selain langkah-langkah pembangunan yang sudah diambil sesuai rencana sebagaimana disebut diatas, yang meliputi seluruh unsur dari Kepolisian RI yang antara lain mencakup unsur sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya material, sumber daya informasi maupun methoda pemolisian yg dimanage secara tepat sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kesemua unsur atau elemen ini harus ditata, dibentuk dan dikembangkan secara cermat secara bertahap dan berlanjut ( sustainable development ) dengan memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terutama factor pendukung berupa kebijaksanaan pemerintah ( kerangka regulasi) dan dukungan dana (anggaran ). Disamping hal tersebut juga perlu diperhatikan faktor lainnya dalam bentuk kepuasan masyarakat ( stake holder) terhadap pelayanan pelayanan Polri. Dalam upaya modernisasi dari unsur- unsur kepolisian tersebut beberapa catatan perlu dicermati yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Polri.

Upaya modernisasi Polri memerlukan waktu yang cukup panjang dan kesungguhan dari seluruh komponen Polri, karenanya perlu disusun satu kerangka perencanaan baku sebagai dasar dan payung dari seluruh rencana pembangunan Polri kedepan yang harus dipatuhi dan dipedomani. Untuk itu dokumen perencanaan yang sudah ada seperti Grand Strategy Polri 2005-2025, harus menata serta menyiapkan strategi pengembangan seluruh unsur Polri dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2007 terutama yang menyangkut misi-misi yang terkait dengan tugas Polri ( Misi 1, 3 dan 4) dan tahapan serta skala prioritasnya. Demikian juga halnya dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek agar disesuaikan dengan RPJMN dan RKP untuk tingkat Mabes Polri serta RPJMD dan RKPD untuk tingkat daerah serta disosialisasikan. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan peranan Komisi Kepolisian Nasional untuk meyakinkan pemerintah tentang pentingnya Modernisasi Polri dilaksanakan ditinjau dari segi kebijaksanaan dan dukungan anggaran sesuai kedudukan dari masing-masing anggota Kompolnas tersebut.

2. Kultur Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai polisi civil atau civilian Police yang harus berwatak sebagai warga sipil yang menghidarkan diri dari pendekatan militeristik, harus sabar , tenang dan bersikap positip santun dan tidak memihak didalam pelaksanaan tugas ( Sir Robert Peel ). Upaya untuk memelihara dan membentuk sikap dan culture sebagai polisi sipil dan pelayan masyarakat ini harus diawali pada tingkat pendidikan pembentukan dan pendidikan lanjutan lainnya serta penugasan dilapangan secara terus menerus. Dalam hal ini sekaligus tersirat keharusan bagi anggota Polri untuk/ harus menghargai hak azasi manusia.

3. Sistem Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai kepolisian nasional perlu tetap dipertahankan untuk memudahkan koordinasi dilapangan dan kemudahan didalam pelaksanaan tugas terutama dalam kaitan back up operasi Hal ini juga sudah sejalan dengan bentuk negara RI sebagai negara kesatuan yang menerapkan juga satu sistem hukum yang sama dan perundangan yang sama diseluruh wilayah tanah air. Dalam hal ini perlu ada ketegasan tentang otonomi kesatuan daerah terutama dalam kaitan kerjasama dengan pemda dan otonomi kewenangan dalam pengelolaan sumberdayanya (Personil, Material, Anggaran). Juga perlu dipertimbangkan konsistensi sistem kepolisian yang dianut agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pola pembinaan maupun format operasional dimasa mendatang (Fragmanted system, Centralized system , Integrated system ).

4. Kedudukan Kapolri langsung dibawah presiden

Merupakan kedudukan yang ideal yang menyiratkan bahwa kepolisian RI sebagai perangkat pemerintah pusat dan bukan perangkat pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam menghadapi wacana kepolisian daerah dan keinginan dari sementara gubernur untuk mengangkat / membentuk kepolisian daerah dengan dukungan biaya dari daerah. Disamping hal tersebut juga perlu diantisipasi pemikiran lain untuk mengangkat/ menempatkan kepolisian RI dibawah satu kementerian identik dengan langkah persiapan untuk menempatkan TNI dibawah Departemen Pertahanan serta kontraversi RUU Kamnas yang ingin menempatkan Polri dibawah Depdagri. Dalam hal ini format kepolisian seperti Kepolisian Jepang (NPA) atau Kepolisian RRC yang berdiri sendiri perlu di kemukakan.

5. Pengembangan sumberdaya manusia yang diarahkan untuk mewujudkan Polri yang professional dalam arti pandai/trampil dan bermoral/bermental kepribadian yang baik juga mencakup kemahiran dan ketrampilan didalam

· mengawaki peralatan modern Polri,

· kemampuan komunikasi dan diplomasi dengan masyarakat lokal maupun internasional,

· menguasai pengetahuan hukum maupun pengetahuan lainnya yang terkait dengan lingkup tugas Polri dalam scope lokal,nasional, regional maupun internasional.

Dalam hal ini perlu juga dipertimbangkan upaya peningkatan jumlah rekrutmen baru yang berasal dari sarjana atau D3 terutama pada bidang-bidang yang sangat diperlukan Polri dengan jumlah yang significant terutama pada bidang teknologi kepolisian (seperti laboratorium Kepolisian, bidang IT, komunikasi dll). Masalah professionalisme dan sikap mental dari anggota Polri merupakan satu titik lemah dari Polri hingga saat ini. Walaupun dalam buku biru telah melihat dan mengantisipasi masalah ini secara dini tetapi tindakan nyata untuk mengatasinya belum terlihat dengan secara nyata dan terencana dengan baik. Kedepan diharapkan hal-hal serupa ini sudah akan berkurang, tidak ada lagi Polisi yang salah tembak, yang terlibat kasus narkoba sebagai pemakai dan pengedar, semua pencari keadilan ditangani dengan baik termasuk pengurusan SIM, STNK, BPKB tangpa kena pungli atau calo. Adanya akses mudah yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan dan kemajuan dari segala sesuatu yang telah dilaporkan ke fhak kepolisian. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini terutama dalam menyongsong pemberlakuan standar pelayanan minimal (SMS) yang saat sedang gencar-gencarnya di introdusir Men Pan dan RUU nya sedang dipersiapkan sebagai salah satu syarat utama reformasi birokrasi (Tranparansi, Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas).

Disamping masalah diatas, pemenuhan jumlah anggota Polri sesuai dengan standart PBB yaitu 1 : 400 perlu direncanakan secara dini termasuk pemikiran untuk melibatkan masyarakat dalam tugas kepolisian untuk jangka waktu tertentu sebagai wujud dari bela negara. ( Civilian Police/ Singapura) Hal ini juga akan diakomodir dalam RUU Kamnas yg akan mewajibkan belanegara pada warga usia 17 hingga 45 tahun.

6. Pengembangan sumber daya material yang meliputi peralatan dan sarana prasarana untuk mendukung tupok mutlak diperlukan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan yang dari hari kehari berkembang terus sejalan dengan kemajuan teknologi dan dunia kejahatan. Peralatan ini mencakup spektrum yang luas mulai sarana prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pembinaan, peralatan operasional maupun dukungan operasionalnya seperti sarana komunikasi, sarana trasportasi darat, laut dan udara serta peralatan khusus lainnya. Dalam hal ini termasuk sarana dan peralatan yang diperlukan guna mendukung metoda pemolisian dan implementasi dari scientific crime investigation seperti sarana labfor, peralatan inteligen yang. perlu terus dipenuhi dan ditingkatkan melalui evaluasi terhadap peralatan yang ada.

Pemilihan peralatan harus benar-benar dilakukan melalui pengujian yang cermat terhadap qualitas serta harga barang dimaksud dan tidak melupakan pemanfaatan barang-barang produk dalam negeri. Pemamfaatan produk dalam negeri melalui kerjasama dengan BUMNIS sangat membantu negara dalam penghematan devisa negara dan menambah volume pekerjaan serta meningkatkan ketrampilan pekerja melalui metode transfer of technology bagi BUMNIS terpilih, seperti PINDAD, LEN, DAHANA, PT PAL dan LAPAN.

Hal yang perlu diperhatikan dari pengadaan barang/peralatan modern ini adalah :

· Harganya relatif tinggi

· Masa berlakunya relatif singkat (dalam waktu singkat telah diproduk barang baru yang lebih canggih)

· Biaya operasional dan pemeliharaan relatif ringgi

7. Pengembangan sumber daya anggaran

Agar dapat mendukung kegiatan pembinaan, operasional dan pengadaan peralatan-peralatan utama Polri. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk membubarkan CGI maka sumber pendanaan pembangunan akan lebih mengutamakan dana dalam negeri. Disamping hal tersebut upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pinjaman luar negeri (PLN) hingga batas aman 31,8% dari PDB yg akan dicapai tahun 2009 mendatang membuat pemerintah lebih berhati-hati didalam mengajukan pinjaman luar negeri. Secara langsung hal ini kan terpengaruh dalam pengadaan barang melalui kredit eksport( KE), karenanya Polri agar menyesuaikan diri dalam memenuhi peralatan yang berasal dari luar negeri dan lebih memanfaatkan pola pinjaman lunak (soft loan) atau hibah.

Dalam kondisi seperti ni Polri diharapkan mampu memanfaatkan kerjasama dengan negara sahabat seperti kerjasama dengan Jepang (JICA) dalam upaya pengembangan Community Police, kerjasama dengan lembaga IOM, ICETAP dan ATP maupun forum Patnership dalam mendukung dan menunjang kegiatan pelatihan, penyediaan sarana/ prasarana seoptimal mungkin.

Disisi lain Polri diharapkan mampu menjalin kerjasama dan mengharapkan dukungan APBD dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional yang terkait dengan pensuksesan program daerah, disamping kerjasama dengan departemen terkait guna meringankan beban operasional Polri. Misalnya didalam pelaksanaan Operasi Penanggulangan Illegal Loging, Penertiban pencurian Arus Listrik , Operasi Peti maupun upaya pensuksesan program peningkatan kunjungan wisata ketanah air hingga tujuh juta wisman ditahun mendatang.

Satu hal yang penting untuk dilaksanakan adalah optimalisasi anggaran yang tersedia dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah tentang tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Kepres No 80 tahun 2003

sehingga unsur transparansi, efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas dapat terpenuhi dan kebutuhan Polri akan dapat dipenuhi secara bertahap.

8. Peningkatan dan pengembangan kerja sama kepolisian baik dalam lingkup regional maupun internasional perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui pemanfaatan forum kerja sama yang sudah ada. Dalam hal ini forum Aseanapol, Interpol, JLEC dan Platina serta TNCC agar tetap dimanfaatkan secara maksimal. Selain forum tersebut forum SLO/ LO agar dimanfaatkan secara lebih efektif dan lebih luas dimasa mendatang terutama mengisi pos-pos yang sudah ditetapkan. Forum-forum ini sangat membantu dalam upaya pertukaran informasi dan peningkatan ketrampilan didalam penanganan kasus-kasus tertentu seperti kasus terorisme dan kejahatan trans national lainnya

9. Pemanfaatan model pemolisian masyarakat (community policing) secara lebih efektif dan meluas di seluruh wilayah tanah air. Pelibatan masyarakat dan sumber daya setempat sangat diperlukan sebagai alat deteksi dini guna mencegah timbulnya kejahatan serta mengurangi dampaknya. Model pemolisian seperti ini terbukti sudah teruji dalam membantu mengatasi ganguan kamtibmas dibeberapa negara maju dan direkomendasikan oleh PBB sebagai model pemolisian yang tepat.

10. Lingkup tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU no 2 tahun 2002 perlu ditata lebih jauh pada masa-masa mendatang, guna menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan pemanfaatan sarana prasana secara efectif. Sebagai contoh penanganan beberapa bentuk pelanggaran hukum seperti pelanggaran hukum di laut dan penanganan terorisme dapat ditangani bersama-sama dengan aparat atau institusi lainnya.. Hal ini perlu dipersiapkan guna mengantisipasi langkah-langkah pengamanan yang lebih efectif melalui pemanfaatan forum Bakorkamla dan pembentukan embrio Coast Guard dimasa mendatang. Termasuk tugas pengamanan lainnya yang dapat dilaksanakan secara bersama dengan instansi lainnya dengan supervisi dan koordinasi yang ketat dari Polri. Misalnya pemamfaatan Satpam dalam pengamanan obyek business tertentu, pemberdayaan PPNS dalam penegakan undang-undang tertentu, seperti BPOM, DLLAJR, JAGA WANA, pemberdayaan Tibum dalam penegakan Perda dan kerjasama lintas sektoral dalam tugas penegakan hukum, pelayanan masyarakat dan memelihara Kamtibmas.

PEMBERDAYAAN /MODERNISASI KOMPONEN POLRI PADA LINTAS DEPARTEMEN ATAU NON DEPARTEMEN

Sejalan dengan tuntutan tugas dan dikaitkan pula dengan tema modernisasi Polri dalam menghadapi tantangan global, maka sudah barang tentu diperlukan data yang akurat tentang segala sesuatu yang terkait dengan pensuksesan misi tersebut. Hampir semua departemen dan LPND terkait dengan kegiatan pensuksesan program pembangunan nasional yang secara tidak langsung akan terkait pula dengan tantangan global dengan kadar yang berbeda. Kerjasama yang baik dengan departemen terkait sabaiknya dibangun melalui mekanisme yang baku, sehingga data dan informasi yang diperlukan oleh Polri dapat diterima secara tepat dan cepat sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut. Pada saat sekarang beberapa departemen telah menerima dan menempatkan personil Polri kedalam jajaran departemen terkait baik sebagai tenaga structural maupun tenaga yang ditugas karyakan. Antara lain ada pada Departemen Hukum dan Ham sebagai Dirjen Imigrasi, Kepala BPKP, Sahli Meneg PPN/Ka Bappenas, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Departemen Kehutanan, BPN dan lain-lain. Beberapa tanggapan terhadap keberadaan komponen Polri pada lintas departemen dan LPND sebagai berikut :

Ø Keberadaannya perlu dipertahankan;

Ø Perlu diperluas terutama mencakup bidang-bidang yang terkait dengan tugas pokok Polri, seperti Dep Dagri, Kejaksaan Agung, Deplu, Depkeh Ham, Dep Perdagangan, Dep Hub.

Ø Penunjukan sesuai kemampuan dan urgensi serta senioritasnya

Ø Harus memberikan laporan /masukan berkala kepada Polri tentang informasi yang terkait dengan kebutuhan Polri dalam menghadapi tantangan global dan modernisasi Polri

Ø Penugasan diupayakan berkelanjutan

Sedang bagi departemen atau LPND yang tidak terlalu urgent dapat diikat melalui kerjasama bersama atau MOU untuk menangani masalah tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Disamping hal sebagaimana disebut diatas, perlu juga diperhatikan hubungan fungsional antara Polri dengan departemen dan LPND pengemban fungsi kepolisian. Kaitan ini bisa dalam bentuk forum criminal justice system (cjs) dan bisa juga diluar forum tersebut ( misalnya dengan departemen atau badan LPND yang mempunyai kewenangan penyidikan terbatas/PPNS)

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan penyiapan serta pemantapan langkah dalam mengahadapi dampak positip maupun negatif dari globalisasi maka maka forum kerjasama yang sudah ada hendaknya lebih ditingkatkan dan di permodern . Hal ini bukan saja mencakup kerjasama nasional tetapi juga sudah harus mencakup wilayah yang lebih luas ketingkat regional dan bahkan internasional.

Jakarta, 23 Oktober 2007