Cis Polda Jatim : Diduga Kesal karena Tak Diberi Uang, Pemuda di Palu Bunuh Tante

Entah apa yang ada di benak seorang pemuda di Palu, Sulawesi Tengah ini hingga nekat menganiaya tantenya sendiri sampai tewas. Pembunuhan itu terjadi di Kalikoa RT 01/RW 07 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Palu, Minggu (9/2/2014) sekitar pukul 19.30 Wita.

Belum diketahui pasti apa motif pembunuhan tersebut. Namun pihak kepolisian menduga, pelaku yang diketahui berinisial N alias A (27) itu tega membunuh karena kesal tidak diberikan uang oleh korban, Hj Hajo (80).

Kanit Reskrim Polsek Palu Barat, Ipda Khalid menerangkan, korban pertama kali ditemukan tewas oleh cucunya, Aras. dia menemukan sang nenek sudah tergeletak di kamar mandi rumah korban.

"Saat mencari di dalam rumah, Aras kaget melihat neneknya berlumuran darah di dalam kamar mandi. Saat itu, Aras langsung memanggil warga sekitar untuk membantunya membawa ke rumah sakit," kata Khalid kepadaLiputan6.com di lokasi kejadian.

Menurut Khalid, sekitar pukul 18.00 Wita, seorang saksi mata sempat mendengar suara adu mulut antara pelaku dan korban dari dalam rumah korban. Adu mulut itu berlangsung cukup lama.

Tak berselang lama usai adu mulut itu, pelaku N terlihat bergegas keluar dari rumah korban. "Setelah pelaku keluar, Aras masuk dan menemukan Hj Hajo sudah belumuran darah dengan 2 luka menganga di bagian belakang kepala," kata Khalid.

Masih menurut keterangan warga, lanjut Khalid, dari adu mulut itu, terdengar pelaku meminta sejumlah uang kepada korban. Ditengarai, karena tidak diberi uang itu pelaku tega menganiaya korban hingga tewas.

"Kami menduga kuat karena permintaan tidak dituruti itu, pelaku menganiaya hingga tewas," ujarnya.

Korban diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Namun, karena kehabisan darah,  korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat di perjalanan.

Polisi sendiri saat ini masih mengejar pelaku N yang diduga melarikan diri usai peristiwa yang sempat menghebohkan warga sekitar itu. 

"Beberapa anggota masih melakukan pengejaran. Yang pasti pelaku diduga kuat masih berada di sekitar lokasi," ucap Khalid.

Read More

Cis Polda Jatim : Saksi: Ada Letusan dan Jeritan di Penembakan Briptu Nurul

Jajaran Polsek Klapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa penembakan anggota polisi Unit Reskrim Polsek Kelapanunggal Bogor, Briptu Nurul Affandi yang tewas setelah ditembak di bagian kepala.

Menurut Sekuriti Metalindo, Budi S, pada saat kejadian, dirinya mendengar sekali bunyi letusan. Setelah bunyi letusan, dirinya juga mendengar suara jeritan.

"Saya mendengar suara letusan sekali, terus setelah itu suara jeritan si ibu pemilik warung," ujar Budi, di Polsek Klapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/1/2014).

Seketika Budi langsung menuju sumber suara, dan dirinya sudah melihat korban dalam keadaan bersimbah darah di halaman parkir warung makan. Dirinya juga tidak sempat melihat pelaku karena fokus menolong korban.

"Kejadiannya begitu cepat, saya langsung menolong korban tanpa melihat siapa pelaku penembakannya," ucap Budi.

Sampai saat ini, Polsek Klapa Nuggal terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk Titin, pemilik warung rujak. Sementara lokasi kejadian hingga kini masih dipagari garis polisi.

Read More

Cis Polda Jatim : Salah sasaran ... Disangka TKI Pulang dari Malaysia, Yuni Dirampok dan Dibuang

Nasib malang menimpa Yuni Srimulyani (30), yang baru pulang dari Malaysia. Ia menjadi korban perampokan dan dibuang di Jalan Pilar, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, oleh 3 orang laki-laki yang mengira Yuni seorang TKI.

Korban pun kehilangan 3 buah tas dan 1 buah telepon selular merek Samsung. "Sepertinya pelaku mengira kalau korban itu TKI, padahal tas itu semuanya baju," ungkap Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Slamet, Jumat (31/1/2014).

Menurut Slamet, korban awalnya dijemput oleh 3 orang ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah pulang dari menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Malaysia.

Ketiga pelaku mengaku dari pihak keluarganya yang disuruh menjemput di Bandara. Mereka akhirnya berhasil meyakinkan korban agar mau pulang bersama mereka.

"Menurut keterangan korban, saat di perjalanan korban disuruh minum jamu dan tidak sadarkan diri," tutur Slamet.

Setelah membuat pingsan korban dan mengambil barang-barang milik korban, para pelaku kemudian menurunkan korban dan menggeletakkannya begitu saja di kawasan Kebon Jeruk, pada Kamis 30 Januari 2014. Korban lalu ditemukan oleh warga pagi tadi.

"Tadi pagi korban ditemukan warga yang melintas, dan warga melapor ke Polsek. Anggota langsung ke lokasi kejadian," tuturnya

Read More

Cis Polda Jatim : Kena Batunya ...Perampok Spesialis Gay Diringkus di Tebet

Perampok spesialis pria penyuka sesama jenis dibekuk di Tebet, Jakarta Selatan. Tersangka, Sutiyo (44), yang juga memang suka dengan sesama jenis telah berhasil menjalankan aksinya lebih dari 10 kali.

"Pelaku ini memang memiliki kelainan seksual dan itu dimanfaatkannya. Tersangka sudah 13 kali melakukan hal ini selama setahun di Jakarta," kata Kapolsek Tebet Kompol I Ketut Sudharma saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Dengan memanfaatkan kelainan orientasi seksualnya itu, Sutiyo mengelabui calon korban. Setiap menjalankan aksinya, pelaku dibantu dengan teman-temannya. Pelaku juga kerap menjaring korbann melalui situs jejaring sosial.

Usai berkenalan, biasanya pelaku langsung mengajak bertemu di suatu tempat. Bahkan tak jarang pula pelaku langsung datang dengan alasan bermain ke tempat calon korban. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengajak berhubungan badan dengan si pria target. Dan saat korban tertidur usai berhubungan intim, di situlah Sutiyo beraksi.

Sutiyo juga memiliki modus lain dalam menjerat korbannya. Salah satu korban, M (24) yang melapor mengaku, Sutiyo pernah pura-pura pamit membeli minuman. Saat itulah, Sutiyo mencampur minuman itu dengan obat bius. 

"Bercinta dan langsung mengambil harta saat korban lelah ketiduran usai hubungan badan. Pelaku melancarkan aksinya dengan mencuri barang-barang korban lalu kabur," terang Ketut.

Dari korban M, Sutiyo berhasil dapatkan HP BlackBerry Z10, 1 iPad 2, 2 HP Nexian, 2 cincin 3 gram. Namun yang berhasil diamankan polisi hanya BlackBerry Z10. Adapun sisa barang korban yang berhasil diambil Sutiyo dibawa kabur oleh para temannya yang kini buron. Sutiyo dijerat dengan pasal 363 KUHP dan diancam hukuman di atas 5 tahun

Read More

Cis Polda Jatim : Sopir Angkot di Bogor Ditembak Pria Misterius

CIs Polda Jatim, Bogor - Seorang sopir angkutan perkotaan (angkot) diduga ditembak 2 orang tidak dikenal di Jalan Raya Marcedes Benz, Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

Informasi yang dihimpun, korban bernama Herdian (39), pria asal Lampung menderita luka tembak di bagian lutut kanannya setelah ditembak oleh 2 pria yang mengendarai motor. Saat itu, Herdian tengah menunggu penumpang.

"Luka dilutut dan sudah dibawa ke RS Kramat Jati. Diketahui korban adalah seorang sopir angkot," ujar Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Didik Purwanto saat dihubungi, Rabu (30/4/2014).

Didik mengatakan, Anggota Satuan Reskrim dari Polres Bogor Kota dan Polsek Gunungputri langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mereka juga memintai keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.

"Hasil sementara ada 2 orang saksi yang dimintai keterangan. Saksi ini diduga mengetahui persis kronologi kejadian. Kita masih mintai keterangannya. Sementara pelaku diduga 2 orang. Mengendarai motor dan kabur ke arah Gunungputri," ujar Didik.

Sementara lokasi kejadian, saat ini sudah disterilkan dan diberi garis polisi. (Mvi)

Read More

cis polda jatim : Kebijakan vs Korupsi

Akhir-akhir ini masalah  korupsi  sedang   hangat-hangatnya  dibicarakan  publik,terutama   dalam   media  massa   baik  lokal   maupun   nasional.  Banyak  para   ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang empirik. Di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dibenarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan tidak mudah memberantas korupsi dalam waktu singkat (Kompas, 28 Maret 2005). Ia beralasan, korupsi di Indonesia merupakan perilaku yang sudah tumbuh subur di masyarakat sejak dulu. Lebih lanjut dikatakan oleh Yudhoyono bahwa faktor utama penyebab suburnya korupsi di Indonesia adalah semakin tipisnya niat dan itikad baik dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan. Inilah faktor utama yang mendorong perilaku korup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Korupsi  adalah  produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Pada umumnya korupsi dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang yang penuh terhadap suatu tugas yang diberikan oleh negara. Sehingga gambaran seorang pejabat di masyarakat kita adalah seorang yang memiliki sumber daya (uang) dan kekuasaan. Sehingga setiap orang akan berusaha untuk mencapai jabatan tersebut hanya demi uang dan kekuasaan. Memang suatu hal yang sangat lumrah dilakukan oleh setiap orang, dimana orang akan berusaha mencapai suatu puncak karier melalui jabatan yang diembannya. Apalagi jabatan tersebut memiliki kewenangan yang penuh dan tanpa batas (unlimited power). Kecendrungan yang terjadi pada pejabat tersebut adalah akan memanfaatkan jabatannya tersebut untuk melakukan hal – hal yang jauh dari yang seharusnya dilakukan oleh jabatan tersebut. Hal – hal tersebut antara lain: ada penyuapan untuk menduduki jabatan tersebut, adanya berbagai kebijaksanaan yang sifatnya subjektif (pendapat pribadi untuk kepentingan sendiri si pejabat), dan sebagainya. 

Dalam tulisan ini, penulis ingin membandingkan salah satu kewenangan yang selalu dijalankan oleh seorang pejabat yaitu membuat kebijakan yang dikaitkan dengan perilaku korup oleh pejabat negara. Hal ini penting karena saat ini penanganan korupsi hanya permukaannya saja, tetapi tidak menyentuh akar permasalahan dari korupsi itu sendiri.

1.               Pengertian korupsi

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 3 (tiga) bentuk tindak pidana korupsi, yaitu:

a       Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b       Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang  lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c       Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Definisi korupsi secara etimologis diambil dari kata corruptio dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International¸ korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk (menggali) keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

a       Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang   secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

b       Opportunities (kesempatan) : berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

c       Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

d       Exposures (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut ; harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi ; biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah.

     Tanpa disadari, masyarakat miskin telah membayar 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi. Namun oleh negara hak mereka tidak diperhatikan. Kedua, masyarakat kembali membayar negara untuk menikmati berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh negara kepada pejabat yang mengawaki pelayanan tersebut. Masyarakat miskin ini yang paling terkena imbasnya. Karena ketidaktahuan mereka mengenai mekanisme pelayanan publik yang ada sehingga mereka harus membayar sejumlah uang (lebih banyak) untuk menikmati pelayanan publik tersebut. Sebagai Contoh paling kasat mata adalah uang pelicin kepada petugas pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar tidak dipersulit, hal yang jelas-jelas melanggar hukum ini seolah-olah merupakan hal yang wajar-wajar saja. Korupsi menyebabkan alokasi sumberdaya tidak optimal. Proyek jembatan tidak diberikan kepada kontraktor terbaik, jabatan guru tidak diberikan kepada sosok yang tepat, lisensi HPH hutan diberikan kepada pengusaha yang tidak capable dan tidak peduli lingkungan, kursi perguruan tinggi tidak diberikan kepada para siswa terbaik, dll. Resources misallocation ini menyebabkan kinerja perekonomian tidak optimal. Banyak proyek pemerintah ataupun bantuan asing untuk rakyat miskin tidak efektif, karena disunat oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus korupsi, masyarakat miskin sering menjadi korban karena ketidak berdayaan mereka yang disebabkan oleh diantaranya:

a .Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang korupsi & penanggulangannya.

b . Tidak adanya akses terhadap pelayanan hukum yang appropriate (layak) bagi mereka  

c. Perhatian yang rendah dari aparat penegak hukum terhadap mereka-mereka yang berasal dari ekonomi tidak mampu.

Di banyak negara, polisi dan pengadilan merupakan salah satu institusi yang paling korup. Tidak jarang oknum yang bekerja pada kedua institusi tersebut berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kriminal tertentu, seperti bisnis prostitusi, bisnis judi dan bisnis obat terlarang. Kolaborasi, yang nyata-nyata merupakan tindakan korupsi ini, membuat pemberantasan aktifitas kriminal tersebut menjadi sulit. Hal ini juga yang nampaknya terjadi di Indonesia.

Pada mulanya birokrasi mempunyai konotasi positif yaitu efisien, rapi & teratur, tetapi saat ini birokrasi mempunyai konotasi sangat negatif yaitu tidak efisien, korup dan lamban. Perubahan makna ini terjadi akibat kinerja lembaga pemerintah yang tidak menggembirakan. Birokrasi membuat orang terpaku pada peraturan yang ada, tidak berfokus pada tujuan yang hendak dicapai , sehingga sangat sulit ditemukan sosok-sosok kreatif yang bisa bertahan dijajaran birokrasi kita. Kondisi ini diperburuk dengan korupsi yang terjadi, sehingga sesuatu yang sudah tidak efisien dan lamban ini menjadi semakin buruk lagi. Akibatnya posisi sebagai pegawai negeri tidak menarik lagi bagi sosok-sosok muda yang cerdas dan kreatif, mayoritas mereka lebih tertarik berkarir di perusahaan swasta.

 2.               Pengertian Kebijakan

Istilah 'kebijakan' yang dimaksud dalam tulisan ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris 'policy' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' (wisdom) maupun 'kebajikan' (virtues).  Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya,antara lain yaitu:

a       Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.

b       Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah

c       Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

d       Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.

e       Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.

f        Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.

g       Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002). 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu:

a       kebijakan umum (strategi),

b       kebijakan manajerial, dan

c       kebijakan teknis operasional.

Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

a       Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

b       Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

c       Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

d       Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

e       Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

f        Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

g       Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu:

a       kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Walaupun sudah berorientasi kepada pelayanan publik tapi bagian ini masih dapat disusupi oleh adanya kepentingan pribadi.

b       kebijakan yang meracuni public/ kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal inilah yang nanti dapat mengakibatkan adanya korupsi dan kolusi. Bentuk yang paling kecil adalah terjadinya pungutan liar atau penyuapan kepada pejabat.

3.               Hubungan Kebijakan dan Korupsi

Di Amerika Serikat, sebuah negara demokrasi yang sudah sangat mapan, political corruption merupakan masalah utama. Peran para lobbyist (para pelobi) yang bekerja untuk kepentingan interest group tertentu sangat mendominasi proses pengambilan kebijakan publik. Saat ini, di Washington DC terdapat sekitar 30.000 lobylist yang terdaftar. Mereka secara aktif melobi para anggota senat dan dewan untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan minyak, perusahaan senjata, perusahaan kimia, perusahaan makanan, dan lain-lain. Dalam proses pemilihan anggota senat, dewan dan presiden bisa jadi sangat demokratis. Tetapi dalam proses pengambilan kebijakan belum tentu kepentingan rakyat yang dinomorsatukan. 

Kebijakan dan korupsi adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kebijakan ada karena adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pejabat baik itu sesuai prosedur dalam kewenangannya maupun tidak. Sedangkan korupsi merupakan hasil yang diharapkan oleh seorang pejabat dengan adanya pengambilan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang benar adalah kebijakan yang diambil berdasarkan proses formulasi pengambilan kebijakan (menurut Mustopadidjaja) yaitu:

a       Pengkajian Persoalan.

      Bertujuan untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

 b       Penentuan tujuan.

      Tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

c       Perumusan Alternatif.

      Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

d       Penyusunan Model.

      Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

e       Penentuan kriteria.

      Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

f        Penilaian Alternatif.

      Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

g       Perumusan Rekomendasi.

      Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Dengan adanya proses yang jelas di atas dapat mencegah terjadinya pengambilan kebijakan yang sifatnya subjektif sehingga dapat berakibat kepada korupsi. Fakta mengungkapkan dan dapat kita jadikan suatu pendapat sementara bagaimana seorang pejabat yang memiliki kewenangan penuh misalnya seorang menteri atau bupati dapat masuk ke dalam penjara setelah hilangnya kekuasaan yang ia miliki. Coba kita bayangkan bagaimana saat ia memegang jabatan tersebut, tidak ada yang dapat mengungkap tindak tanduknya dalam melakukan korupsi. Hal ini menandakan bahwa sebuah jabatan memiliki kekuasaan dan berbagai sumber daya yang dengan kekuasaan dan sumber daya tersebut dapat “membeli” hukum maupun aturan yang ada. Ketika pejabat tersebut sudah tidak menjabat lagi, hilanglah sumber daya dan kekuasaan tersebut.

Kebijakan yang korup selalu berlindung dibalik produk hukum yang dibuat. Produk hukum yang mengandung nilai – nilai korupsi pasti tidak bertahan lama. Karena produk hukum tersebut sarat dengan kepentingan – kepentingan yang sifatnya subjektif si empunya kekuasaan (pejabat yang lama) sehingga pejabat yang baru merubah semua tatanan yang ada dalam lembaga/ organisasi negara tersebut. Hal ini mendatangkan pembiayaan yang cukup besar lagi dari anggaran negara. Perubahan yang dilakukan oleh pejabat yang baru tersebut tidak lepas juga dari adanya kepentingan – kepentingan yang sifatnya pribadi. Sehingga muncul suatu adagium apabila ganti penjabat maka aturannya ganti juga.

Kepentingan yang sifatnya pribadi di atas adalah kepentingan yang bukan berpihak kepada publik (masyarakat), tetapi kepentingan yang berpihak kepada diri sendiri, keluarga ataupun kelompok. Jangan heran di beberapa lembaga pemerintahan saat ini adanya pegawai yang ingin naik jabatan harus mengadakan pendekatan secara impersonal kepada istri pejabat yang bersangkutan atau adik kandungnnya sehingga dapat mengurus untuk naik jabatan/ promosi jabatan. Sistem yang sudah demikian rasionalnya kembali ke sistem kerajaan yaitu harus membawa upeti kepada raja melalui keluarga/ kroni – kroninya.

1.               Cara Menanggulangi Korupsi

Masyarakat saat ini tidak boleh lagi berpangku tangan melihat kondisi bangsa Indonesia, tidak boleh lagi berpangku tangan membiarkan bangsa ini semakin jatuh terperosok dalam jurang korupsi. Harus ada tindakan yang diambil untuk mencegah maupun menanggulangi korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

a       Melakukan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri maupun dari lingkungan keluarga dari tindakan korupsi. Pencegahan dari diri sendiri dapat dipupuk dengan keyakinan yang diperoleh dari keyakinan keagamaan bahwa korupsi adalah hal yang dilarang, korupsi adalah penyakit yang harus segera disembuhkan jika tidak ingin semakin meluas. Dalam hal ini peranan orang tua menjadi sangat dominan dalam memberikan contoh kepada anak-anaknya. Orang tua harus bisa meneladankan yang baik dan menanamkan bahwa korupsi adalah hal yang harus dihindari.

b       Keteladanan seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan menjadi teladan bagi anak buahnya, apa yang dilakukan seorang pemimpin akan dilakukan juga oleh anak buahnya. Oleh karenanya seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk tidak berkompromi dengan apa yang disebut korupsi dan menunjukkan sikap yang anti korupsi baik secara lisan maupun dalam tindakan sehari-hari. Jika seorang pemimpin sudah menampilkan keteladanan yang demikian maka lambat laun korupsi akan berkurang dan dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

Dari sistem penegakan hukum, saat ini pemberantasan korupsi dilakukan oleh beberapa institusi, yaitu:

a       KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

b       Kepolisian

c       Kejaksaan

Institusi inilah yang harus benar-benar berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang sudah terjadi. Maka mereka harus menjadi yang pertama-tama terbebas dari korupsi, agar bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum tetapi juga harus dibarengi dengan adanya perbaikan sistem. 

Kalau berbicara mengenai sistem tentunya kita berbicara mengenai suatu organisasi (Scott, 1961) yang terdiri dari unsur – unsur yaitu :

a        Bagian-bagian dalam organisasi merupakan sebuah sistem, berupa individu dan kepribadiannya, struktur formal, pola interaksi informal, pola status & peranan, lingkungan fisik pekerjaan. Inilah yang disebut sistem organisasi.

b       Konsep sistem fokus pada pengaturan, interakis, pola komunikasi dan hubungan antara bagian-bagian & dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan / keseluruhan.

Menurut Weber organisasi formal memberikan sepuluh ciri berikut ini :

a       Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.

b       Tujuan atau rencana organisasi terbagi kedalam tugas-tugas; tugas-tugas organisasi disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi.

c       Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Yakni, satu-satunya saat bahwa seseorang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas jabatan adalah ketika ia secara sah menduduki jabatannya.

d       Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Hierarkinya mengambil bentuk umum suatu piramida, yang menunjukkan setiap pegawai bertanggung jawab kepada atasannya atas keputusan-keputusan bawahannya serta keputusan-keputusannya sendiri.

e       Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.

f        Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal – yakni, peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. Jabatan diharapkan memiliki orientasi yang impersonal dalam hubungan mereka dengan langganan dan pejabat lainnya.

g       Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin merupakan bagian dari organisasi.

h       Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.

i        Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis, alih-alih koneksi politis, koneksi keluarga, atau koneksi lainnya.

j        Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis, kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Weber tersebut ditemukan bahwa adanya pemisahan antara jabatan dan pejabat. Jabatan akan langgeng dan pejabat akan terus dilakukan pergantian. Kewenangan yang ada seharusnya melekat pada jabatan bukan pada pejabatnya sehingga akan dapat dicegah terjadinya kewenangan yang tidak terbatas dalam suatu bidang lembaga pemerintahan negara.

Seorang pejabat harus melaksanakan tugas yang diemban oleh jabatannya. Ketika ia melaksanakan sesuatu di luar dari kewenangan jabatannya maka hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dimasukkan dalam unsur pidana korupsi pada tahap awal (belum dapat dipidana karena belum menimbulkan kerugian keuangan negara). Pelaksanaan yang jelas antara jabatan dan pejabat dapat mencegah terjadinya tindakan – tindakan korup dari para kroni maupun kelompok dari si pejabat tersebut.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Namun terkadang kebijakan tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat sehingga kebijakan tersebut merupakan awal dari adanya perilaku korup dari si pejabat dan kroni – kroninya.

Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum saja tetapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah melalui perbaikan sistem. Kalau kita berbicara mengenai sistem berarti hal tersebut terkait dengan perbaikan sistem organisasi/ lembaga pemerintahan.

Read More

Cis Polda Jatim : KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek –praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok orang tertentu yang menyuburkan korupsi kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat Negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi – sendi penyelenggara Negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional; Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggara Negara pada lembaga – lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Unuk menghindari praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agama, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat Negara, mantan pejabat Negara dan kroni – kroninya maupun pihak swasta/konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak – hak asasi manusia.

Dalam Pasal 44 Bab VII UU RI No.31 Tahun 1999 yang menyatakan “ Bahwa UU RI No.03 Tahun 1971 tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU RI No.31 Tahun 1999 ” , timbul berbagai persepsi menyangkut proses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU RI No.31 Tahun 1999, untuk mengatasinya dilakukan amandemen sehingga keluar UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun Penanganan Korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidak juga mengalami peningkatan, sehingga keluarlah TAP MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tindak Pidana Korupsi digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime sehingga untuk pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara – cara yang luar biasa.

Di Indonesia secara yuridis istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk peraturan penguasa militer angkatan darat dan laut nomor : PRT/PM/06/1957. Peraturan penguasa militer tersebut dibuat karena Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi

Pada masa itu korupsi sudah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian dan mengabaikan moral. Peraturan penguasa militer dapat dikatakan sebagai upaya awal dari pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Namun dalam perjalanannya korupsi bukannya menjadi surut namun malah menjadi luas dan menjadi budaya. Sehingga pada tahun 1997 timbullah krisis moneter disektor pembangunan dan menimbulkan terganggunya roda pembangunan serta unjuk rasa, pelanggaran hukum. Semua ini merupakan fenomena sosial sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya masalah – masalah tindak pidana korupsi

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengedepankan hukum sebagai panglima ( reformasi hukum ), tetapi upaya tersebut belum terlihat hasilnya dan belum memuaskan masyarakat dan hampir tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan malah kejahatan korupsi merajalela dan hampir merata di seluruh sektor pembangunan.

Semua ini disebabkan karena pada masa orde baru sejak tahun 1965 s/d 1997, bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas memberantas kejahatan korupsi hanya dilakukan oelh jaksa, sehingga pemberantasan kasus – kasus kejahatan korupsi tidak optimal. Sedangkan penyidik POLRI melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan korupsi sejak KUHAP diundangkan pda tanggal 31 Desember 1981 dan adanya validasi organisasi POLRI dengan dibentuknya Direktorat Pidana Korupsi, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Walaupun POLRI telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penydikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP, tetapi masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi, dimana setiap hasil penyidikan ( Berkas Perkara ) yang telah dibuat oleh Penyidik POLRI oelh kejaksaan selalu diambil alih untuk ditangani sendiri atau penuntut jaksa yang sulit untuk dipenuhi.

A.         POLRI

1.     Dasar hukum

a.     UU RI No. 8 / 1981 tentang KUHAP pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.

b.     UU RI No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi

c.     UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26

d.     UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP

e.     UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak  pidana dilakukan  berdasarkan sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 2.     Azas

Dalam setiap proses Penyidikan, Penyidik selalu berpedoman pada Azas yaitu :

a.     Azas Pemerataan di muka Umum / Persamaan Hak dalam hukum ( Equality before the Law ) adalah Penyidik memperlakukan setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana tidak diskriminatif dimana semua mempunyai hak yang sama

b.     Azas Praduga Tak Bersalah ( Presumption Of innocence ) adalah semua orang yang ditangkap, diperiksa maupun ditahan tetap dianggap belum bersalah sebelum adanya kekuatan hukum tetap/ putusan pengadilan atas dirinya.

 3.     Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP

Pada UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuaraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik ( Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10 ), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP.

4.     Kewenangan

Salah satu tindak pdana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang, Negara miskin selalu dihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulu sejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini, demikian hal yang dilakukan oleh Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam :

a.     UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.

 b.     Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU RI No.20 Tahun 2001.

Undang - undang ini dimaksudkan untuk mengganti UU RI No.3 Tahun 1971 yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Undang – undang ini memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang – undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 26 UU RI No.31 Tahun 1999 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TP Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang – undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

c.     Berdasarkan UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 UU RI No2 Tahun 2002 sebagai berikut :

1)    Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan dan penyitaan

2)    Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan

3)    Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

4)    Menyuru berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

5)    Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri

6)    Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

7)    Mengadakan penghentian penyidikan

8)    Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

9)    Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

 Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik.

 5.     Kewajiban

Di samping kewenangan POLRI sebagai Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur menurut undang – undang yang berlaku bagi penyidik POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan serta mengikuti Hukum Acara Pidana yang diatur khusus dalam peraturan perundang – undangan dan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan TIndak PIdana Korupsi juga mempunyai kewajiban sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sbb :

a.     Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi

b.     Menegakkan sumpah jabatan sebagai aparat penegak hukum

c.     Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku

d.     Memeberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan sanksi

e.     Membuat dan menyusun laporan serta menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, KPK tentang tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Penyidik POLRI.

B.         JAKSA

1.     Dasar Hukum

a.     Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan.

b.     Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan : “ Dalam waktu dua tahun setelah undang – undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang – undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada pada undang – undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1)    Undang – Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ( UU No.7 Drt Tahun 1955 )

2)    Undang – Undang tentang Pemberantasan Korupsi ( No 3 / 71)

c.     Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana disebutkan : “ Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang – undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.”

d.     Pasal 30 ayat (1) UU R 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan : “ Di bidang pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1)    Melakukan penuntutan;

2)    Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3)    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;

4)    Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;

5)    Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

 2.     Azas

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan berdasarkan pada:

a.     Azas Legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

b.     Azas Oportunitas yaitu penunutut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

 3.     Tugas dan wewenang :

Di bidang pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a.     Melakukan penuntutan;

b.     Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c.     Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;

d.     Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;

e.     Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C.         KPK

1.     Dasar Hukum

a.     Pasal 43 UU RI No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 / 2001 tentan perubahan UU RI No.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Tipikor berbunyi :

1)    Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang – undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

2)    Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk penyelidikan, penyidikan dan penunututan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3)    Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

4)    Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), ayat 2), dan ayat 3) diatur dengan Undang – Undang.

 b.     Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.     Azas

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada :

a.     “ Kepastian Hukum “ adalah asas dalam Negara hokum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

b.     “ Keterbukaan “ adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya

c.     “Akuntabilitas“ adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung – jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

d.     “Kepentingan Umum“ adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

e.     “Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi pemberantasan Korupsi.

 3.     Tugas

KPK melaksanakan tugas :

a.     Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

     Yang dimaksud dengan “ instansi yang berwenang “ termasuk badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non – departemen.

b.     Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

c.     Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

d.     Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

e.     Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.

 4.     Kewenangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

a.     Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

b.     Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri

c.     Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

d.     Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk  memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait

e.     Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya

f.      Meminta data kekayaan dan data data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait

g.     Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi atau konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

h.     Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hokum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri

i.       Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Sedangkan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah :

a.     Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b.     Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau

c.     Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 ( 1 milyar rupiah ).

 5.     Kewajiban

a.     Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi

b.     Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya

c.     Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa keuangan

d.     Menegakkan sumpah jabatan

e.     Menjalankan tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

D.         TIMTAS TIPIKOR

1.     Dasar Hukum

a.     Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim Tastipikor yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan pengawas keuangan dan Pembangunan

b.     Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2.     Keanggotaan Tim Tastipikor terdiri dari:

a.     Penasehat              :   1). Jaksa Agung Republik Indonesia

                                            2). Kepolisian Negara Republik Indonesia

                                            3). Kepala Badan Pengawasan keuangan dan

                                                   Pembangunan.

b.     Ketua merangkap

     Anggota                  :    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

c.     Wakil ketua

     Merangkap anggt    :    Direktur III/Pidana Korupsi dan WWC, Badan

                                             Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik 

                                             Indonesia 

d.     Wakil Ketua

     Merangkap Anggt    :    Deputi Investigasi Badan Pengawasan Keuangan

                                             dan Pembangunan.

e.     Anggota                  :    1). Anggt Kejaksaan     15 Orang

                                             2). Anggt POLRI          15 Orang

                                             3). Anggt BPKP            15 Orang

 3.     Tugas

a.     Melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi pidana korupsi;

b.     Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset – asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas.

 4.     Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor berwenang :

a.     Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;

b.     Melakukan hal – hal yang dianggap  perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi daerah, BUMN/BUMD, serta pihak – pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan perundang –undangan yang berlaku.

5.     Kewajiban

Ketua Tim Tastipikor  melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu – waktu kepada presiden, dan melaporkan hasilnya setiap 3 bulan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan.

E.         KETENTUAN ACARA

 1.     Penyidikan ( Secara Umum )

Pasal 1 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam UU RI No. 31/1999 dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ( melanggar aturan/ hukum tertulis maupun tidak tertulis ). Dengan rumusan secara formil ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelakunya tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam unsur pasal 2 UU Tipikor ini yaitu “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ( Hukum Materiil )

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang – undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

2.     Tim Gabungan

Berdasarkan ketentuan pasal 50 UU RI No. 30 Tahun 2002 yang berhak menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah :

a.     POLRI

b.     Jaksa

c.     KPK

Hasil Penyidikan khusus tindak pidana korupsi muaranya adalah jaksa selaku penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan Jaksa mempunyai wewenang melakukan “ Penyidikan dan penuntutan, apabila hal tersebut dilihat lebih jauh tentu akan diperoleh hal – hal yang positif  dan negatif. Hal – hal yang positif yang diperoleh oleh POLRI adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh POLRI akan lebih obyektif yang hal tersebut dikontrol oleh institusi penegak hukum lainnya. Dari sisi negatifnya adalah seringnya terjadinya pengembalian erkas perkara dengan petunjuk yang tidak jelas dan sulit dipenuhi oleh Penyidik POLRI sehingga terkesan penyidikan yang dilakukan lambat dan memunculkan citra yang jelek bagi jajaran penegak hukum di Negara ini.

Pasal 27 UU RI No.31 Tahun 1999 menyatakan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “ Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya “ antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang :

a.     Bersifat lintas sektoral

b.     Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau

c.     Dilakukan oleh tersangka/ terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.     Hubungan Kerja dan Koneksitas

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan TIndak Pidana Korupsi. Adapun Penanganannya dilaksanakan oleh Lembaga instansi pemerintah yaitu POLRI, Jaksa dan KPK

Maraknya Tindak Pidana Korupsi yang penanganannya dinilai sangat lamban maka :

a.     Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( No. Pol : KEP/16/VII/2005) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Nomor : 07/Polri – KPK/VII/2005) Tentang Kerjasama POLRI dan KPK dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tujuan untuk saling membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  yaitu meliputi :

1)    Penguatan kelembagaan yang meliputi bantuan personel dan fasilitas

2)    Kerjasama operasional meliputi:

a). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Kekayaan (LHKPN)

b). Gratifikasi

c). Perlindungan saksi dan/atau pelapor sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d). Pertukaran Informasi

e). Supervisi

f).  Koordinasi

g). Kajian Sistem pelayanan public di lingkungan POLRI.

Dalam gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh KPK yang diselenggarakan di kesatuan kewilayahan Polda, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Badan Reserse Kriminal untuk hadir dalam gelar perkara tersebut.

b.     Keputusan Bersama Menteri Kehakiman ( Nomor : M.01.IL.01.02/Thn 1998 ), Jaksa Agung ( Nomor : Kep/008/JA/II/1998 ) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( No. Pol.: Kep/01/II/1998) Tentang Permintaan secara langsung dari pejabat POLRI kepada Pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan pencegahan dan pencekalan terhadap tersangka.

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan peradilan militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g UU RI No. 31 / 1997 tentang peradilan militer tidak dapat diberlakukan.

4.     Alat Bukti

Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan

b.  Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapunselain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang punya makna.

Alat Bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) adalah :

a.     Keterangan Saksi

b.     Keterangan ahli

c.     Petunjuk

d.     Surat

e.     Keterangan terdakwa

Sedangkan di Pasal 188 ayat (2) menyatakan bahwa petunjuk tersebut hanya diperoleh dari :

a.  Keterangan Saksi

b.  Surat

c.  Keterangan terdakwa

Pasal 37 UU RI No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi” . Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

5.     Keterangan

a.     Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

b.     Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

c.     Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

d.     Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri/suami, anak dan cucu dari terdakwa Kecuali ayat (2) dikehendaki dan disetujui oleh terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi tanpa disumpah.

Menurut Pasal 37 ayat (3) UU RI No.31 Tahun 1999 menyatakan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

6.     Prosedur pemeriksaan Rekening Bank

a.     Landasan hukumnya :

1)    UU RI No. 10/1998 Tentang Perbankan

2)    UU RI No. 15/2002 Tentang TP. Pencucian uang

b.     Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta lalu lntas transaksi ( masuk keluar ) dana illegal yang dicurigai pada rekening tersebut.

c.     Prosedur/ Cara memblokir rekening adalah :

1)    Permintaan pemeriksaan rekening bank hanya dapat dilakukan terhadap milik seorang yang telah dinyatakan oleh penyidik sebagai tersangka

2)    Permintaan pemeriksaan rekening bank tersebut sebaiknya dilakukan pemblokiran terlebih dahulu dengan permintaan tertulis kepada pimpinan bank setempat

3)    Permintaan pemeriksaan rekening bank, tersangka harus mencantumkan nama bank dan nomor rekening ( dapat lebih satu bank, dan dapat lebih dari satu nomor rekening ) dengan melampirkan lapju, LP, Sprin Sidik.

4)    Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur BI melalui Kapolri .

7.     Membuka, memeriksa dan menyita surat dari kiriman melalui Pos Prosedur Membuka, memeriksa dan Menyita surat melalui Pos adalah:

a.     Penyidik / Penyidik Pembantu dengan perintah kepala satuan reserse membuat surat kepada Kepala kantor pos dan giro bahwa penyidik akan melakukan penyitaan surat.

b.     Dalam hal Penyidik membuka, memeriksa, menyita surat kiriman melalui pos terlebih dahulu Penyidik/ Penyidik Pembantu bisa langsung menyita surat tersebut dari yang menguasai surat tersebut dan kemudian memintakan persetujuan penyitaan surat dari Ketua Pengadilan Negeri.

8.     Perlindungan terhadap pelapor

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal – hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 KUHAP.

9.     Gugatan atas kerugian Negara

a.     Dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu unsur atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

b.     Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan “ putusan bebas “ adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.08 / 1981 tentang Hukum Acara pidana.

c.     Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

10. Tidak memberlakukan Pasal – Pasal dalam KUHP

Pada saat mulai berlakunya Undang – undang ini, pasal 209,pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 Kitab undang – undang  hukum pidana. Undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hokum pidana ( Berita Republik Indonesia II Nomor 9 ), Undang – undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hokum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 2 tahun 1999 tentang perubahan kitab undang – undang hokum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

F.         PERAN SERTA MASYARAKAT

1.     Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk :

a.     Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

b.     Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

c.     Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hokum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

d.     Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hokum dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari.

e.     Hak untuk memperoleh perlindungan hokum dalam hal :

1)    Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

2)    Diminta hadir dalam proses penyelidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.     Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas – asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma social lainnya serta mengenai tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3.     Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

II.         PENUTUP

A.         KESIMPULAN

1.     Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi adalah POLRI, Jaksa dan KPK serta Tim Pemberantasan Korupsi.

2.     Dalam melaksanakan Penyidikan tetap berpedoman kepada KUHAP dan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.     POLRI dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.     Jaksa dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU RI No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

5.     KPK dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

6.     Timtas Tipikor dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi berdasar atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B.         SARAN

1.     Dalam hal penyelesaian suatu perkara Tipikor seringnya terjadi pengembalian berkas perkara dengan petunjuk yang tidak jelas dan sulit dipenuhi oleh penyidik sehingga terkesan lambat dalam proses penyidikannya dan memunculkan citra negative bagi penegak hukum

2.     Perlunya ada komitmen yang tegas dari masing – masing institusi/ lembaga penegak hukum dalam lingkungan penanganan tindak pidana korupsi dari tingkat penyidik hingga tingkat pengadilan untuk terus secara bersama – sama melakukan koordinasi dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi ini. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan secara rutin maupun khusus untuk membicarakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

                  R. Wiyono, SH. Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Juni 2005

                   Fokusmedia. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mei. 2005

                  Prof. Dr. Jur Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT. Rajagrafindo Persada 2005.

                   Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Juni 2005.

                   Divbinkum POLRI. Buku II A Pejabaran Unsur – unsure pasal tindak pidana tipikor. Jakarta. Juli 2005.

Read More