Sunday, 18 January 2026

Merah Putih Press : Brimob Polda Metro Jaya Gelar Dapur Lapangan untuk Warga Terdampak Banjir di Rawa Teratai, Jakarta Timur

Brimob Polda Metro Jaya Gelar Dapur Lapangan untuk Warga Terdampak Banjir di Rawa Teratai, Jakarta Timur Jakarta — Satuan Brimob Polda Metro Jaya melalui Batalyon B Pelopor menggelar Dapur Lapangan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di wilayah Rawa Teratai, Jakarta Timur, Minggu, 18 Januari 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Kampung Petukangan Rawa Teratai, Kecamatan Cakung. Personel Batalyon B Pelopor dikerahkan untuk menyiapkan makanan siap saji dengan memanfaatkan perlengkapan dapur lapangan milik Brimob. Dalam pelaksanaannya, personel memasak menu nasi goreng yang kemudian dikemas dan dibagikan kepada masyarakat terdampak. Sebanyak 500 box nasi goreng berhasil disalurkan kepada para pengungsi serta warga sekitar yang membutuhkan. Pelayanan konsumsi ini merupakan bagian dari respons cepat Satuan Brimob Polda Metro Jaya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akibat bencana, khususnya di tengah kondisi darurat banjir. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran Brimob di lokasi bencana adalah wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. “Brimob Polda Metro Jaya akan terus hadir membantu warga yang terdampak bencana. Melalui dapur lapangan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat dan memastikan kebutuhan makan para pengungsi tetap terpenuhi,” tegasnya. Selain itu, Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keamanan bersama. https://merahputih.press/2026/01/18/merah-putih-press-brimob-polda-metro-jaya-gelar-dapur-lapangan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-rawa-teratai-jakarta-timur/?feed_id=802&_unique_id=696d602648c34

Merah Putih Press : Jembatan Merah Putih Presisi Mulai Dibangun PMJ, Bantu Akses Warga Pebayuran Bekasi

23:09 Featured No comments

Jembatan Merah Putih Presisi Mulai Dibangun (Foto: Dok Polda Metro)

Jembatan Presisi Polda Metro Jaya Mulai Dibangun — Jembatan Merah Putih Presisi Mulai Dibangun (Foto: Dok Polda Metro)

Jakarta -Satuan Brimob Polda Metro Jaya melalui Batalyon D Pelopor mulai melaksanakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kampung Pintu, RT 002 RW 05, Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Jembatan itu dibangun untuk memperbaiki akses dan keselamatan warga yang selama ini mengandalkan jembatan bambu. [embed]https://www.youtube.com/shorts/ttolSW8hU9s[/embed] Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026), pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi itu dimulai pada Kamis (15/1) sebagai tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Sebelumnya, akses penghubung antarwilayah di lokasi tersebut hanya berupa jembatan swadaya dari bambu yang kondisinya sudah tidak layak dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Jembatan Merah Putih yang dirancang memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar 2,5 meter itu ditujukan untuk memperlancar konektivitas wilayah yang menjadi jalur utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Jembatan Merah Putih Presisi Polda Metro Jaya Mulai Dibangun Foto: Dok Polda Metro

Jembatan dibangun melintasi saluran irigasi atau tanah negara dengan kedalaman tertentu sehingga keberadaan konstruksi permanen dinilai sangat dibutuhkan. Kegiatan di Pebayuran ini merupakan bagian dari program Polda Metro Jaya melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang merencanakan pembangunan serta renovasi lima jembatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Program tersebut difokuskan pada peningkatan keselamatan, kelayakan sarana, dan kemudahan mobilitas masyarakat.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus implementasi program Kapolda Metro Jaya yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian. "Dalam pelaksanaannya, Brimob Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan perangkat desa serta pihak terkait guna memastikan proses berjalan aman dan tertib. Masyarakat setempat menyambut baik serta mendukung penuh kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan warga," demikian keterangan dari Polda Metro. Polda Metro juga menegaskan komitmen Brimob Polda Metro Jaya untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam melayani dan mengabdi kepada masyarakat.

https://merahputih.press/2026/01/17/merah-putih-press-jembatan-merah-putih-presisi-mulai-dibangun-pmj-bantu-akses-warga-pebayuran-bekasi/?feed_id=700&_unique_id=696b3590159e4

Kepala Divisi Humas Polri Bersama Jajaran Ucapkan Selamat Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

17:35 Featured No comments

Kepala Divisi Humas Polri Bersama Jajaran Ucapkan Selamat Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Kepala Divisi Humas Polri beserta seluruh staf dan jajaran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Peringatan Isra Mi'raj menjadi momentum spiritual yang sarat makna, sekaligus pengingat akan pentingnya memperkuat keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Isra Mi'raj bukan sekadar peristiwa sejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, Polri diharapkan semakin meneguhkan komitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi etika, integritas, serta profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keimanan dan ketakwaan yang kokoh diyakini mampu menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan. Kepala Divisi Humas Polri menegaskan bahwa semangat Isra Mi'raj hendaknya menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berkeadilan, demi terwujudnya Polri yang semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat. Semoga peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat pengabdian yang tulus bagi seluruh anggota Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://merahputih.press/2026/01/17/kepala-divisi-humas-polri-bersama-jajaran-ucapkan-selamat-memperingati-isra-miraj-nabi-muhammad-saw/?feed_id=598&_unique_id=696ae75eb009e

Merah Putih Press : Gerak Cepat BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

14:32 Featured No comments

Gerak Cepat BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar dugaan peredaran narkotika dengan modus cairan vape atau rokok elektrik di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika lintas negara. Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN Aldrin Hutabarat mengatakan,

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=W1ruMCA4xdY[/embed]

pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan selama sekitar satu pekan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baca juga: BNN Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang, 3 Orang Ditangkap "Tim BNN maupun tim Bea Cukai melakukan penyelidikan yang kami duga ada seseorang membawa sebuah koper dan ransel. Yang kemarin tepatnya, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, kami ikuti dari bandara Soetta. Dan inipun hasil dari informasi masyarakat juga," jelas Aldrin saat ditemui di sebuah apartemen kawasan Sudirman, Jumat (16/1/2026). BNN Temukan Sampel Cairan Vape yang Mengandung Narkoba Artikel Kompas.id Aldrin menjelaskan, terduga pelaku yang dibuntuti petugas kemudian menuju salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut, petugas mendapati seorang rekan yang telah lebih dulu menunggu. "Suspect atau diduga pelaku ini kita ikuti dan masuk di sebuah salah satu apartemen. Dan ini adalah tempat rumahnya (apartemen). Rupanya di sini ada kawannya yang sudah menunggu, menanti," tutur Aldrin.

Menurut Aldrin, kedua terduga pelaku yang berinisial MK dan TKG diketahui telah tinggal di apartemen tersebut sejak 13 Januari 2026. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran narkotika cair. "Dari koper ini kami temukan, ini adalah sebuah cartridges (kartrid) untuk dimasukkan di vape electrik. Itu sebanyak enam bungkus plastik, masing-masing berjumlah 500. Jadi kalau dikali enam, sudah ada di sini 3.000 (kartrid)," jelas Aldrin. Baca juga: BNN Bongkar Narkotika Cair, Penikmat Vape Jadi Sasaran Utama "Nah, ini namanya penutup kartridnya. Ada tiga plastik. Jadi satu plastik ini berjumlah 1.000. Jadi total ada 3.000," lanjutnya. Selain itu, petugas juga menyita botol kaca berukuran besar yang diduga berisi cairan narkotika yang akan dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Aldrin menyebutkan, cairan tersebut diduga mengandung zat etomidate yang termasuk narkotika golongan II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. "Selanjutnya tim kami, termasuk Bea Cukai juga masih ada bersama-sama kami, kami telusuri tempat ini. Khususnya di sana, di tempat dapurnya itu, di bawah wastafel, itu ada laci, ditemukan (cairan)," jelas Aldrin.

"Tapi isinya ini kami ambil sampel untuk kami uji lab. Jadi tim kami dua orang langsung meluncur ke Puslab BNN di Lido. Jadi ada kurang lebih 10 mililiter kami ambil, ada dua botol. Kami bawa ke sana. Sambil kami menunggu juga," tambahnya. Lebih lanjut, Aldrin mengungkapkan bahwa kedua pelaku mengaku hanya menjalankan perintah dari seorang bos berinisial A yang juga merupakan warga negara asing. Baca juga: BNN Bongkar Apartemen di Ancol Jadi “Dapur” Racik Narkoba Vape dan Happy Water "Pelaku ini adalah Warga Negara Asing dan dia membawa ini atas perintah dari bosnya. Jadi ini yang tanggal 13 juga punya bos juga inisial A, yang satu juga (inisial A). Siapa A ini, masih kita akan mendalami setelah kita tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan," jelas Aldrin. Saat ini, BNN masih mendalami peran masing-masing pelaku serta menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut.

https://merahputih.press/2026/01/16/merah-putih-press-gerak-cepat-bnn-bongkar-laboratorium-clandestine-vape-berisi-narkotika-golongan-ii-di-jakarta/?feed_id=496&_unique_id=696abc6c97e46

Merah Putih Press : BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

13:41 HukumKriminal No comments

BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=W1ruMCA4xdY[/embed]

https://merahputih.press/2026/01/16/merah-putih-press-bnn-bongkar-laboratorium-clandestine-vape-berisi-narkotika-golongan-ii-di-jakarta/?feed_id=394&_unique_id=696ab084d6117

Merah Putih Press : BNN Bongkar Peredaran Narkotika Modus Cairan Vape, Dua Warga Malaysia Ditangkap

12:41 HukumKriminal No comments

BNN Bongkar Peredaran Narkotika Modus Cairan Vape, Dua Warga Malaysia Ditangkap

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=W1ruMCA4xdY[/embed]

https://merahputih.press/2026/01/16/merah-putih-press-bnn-bongkar-peredaran-narkotika-modus-cairan-vape-dua-warga-malaysia-ditangkap/?feed_id=292&_unique_id=696aa28f7db8c

Merah Putih Press : BNN Bongkar Produksi Narkotika Cair Modus Vape di Apartemen Jaksel

11:14 Featured No comments

BNN Bongkar Produksi Narkotika Cair Modus Vape di Apartemen Jaksel

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=W1ruMCA4xdY[/embed]

https://merahputih.press/2026/01/16/merah-putih-press-bnn-bongkar-produksi-narkotika-cair-modus-vape-di-apartemen-jaksel/?feed_id=190&_unique_id=696a8e0785ba9

Polda Metro Jaya Kembali Berhasil Bongkar Clandestine Lab Etomidate, Cegah Peredaran 15 Ribu Vape Narkotika

13:35 HukumKriminal No comments

Polda Metro Jaya Kembali Berhasil Bongkar Clandestine Lab Etomidate, Cegah Peredaran 15 Ribu Vape Narkotika

Jakarta — Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika berupa clandestine laboratory atau laboratorium gelap produksi etomidate yang beroperasi di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait paket mencurigakan yang diduga berisi bahan narkotika. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, pada Jumat (9/1/2025) sekitar pukul 15.30 WIB, tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan control delivery terhadap paket jasa pengiriman yang ditujukan ke apartemen di wilayah Jakarta Utara. Dari hasil pengawasan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DJ di lobi apartemen. "Dari penggeledahan unit apartemen tersangka, polisi menemukan satu paket narkotika jenis etomidate seberat bruto 100 gram serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk kegiatan produksi narkotika. Barang bukti yang diamankan antara lain tabung laboratorium, alat suntik, timbangan digital, alat aduk kaca, bahan kimia, dan perlengkapan pendukung lainnya" dalam keterangannya Rabu (14/01/26). Lanjut, Pengembangan kasus berlanjut ke Bandara Soekarno-Hatta. Pada Sabtu (10/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, petugas kembali mengamankan seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial HW di Terminal 2F. Dari tangan tersangka, polisi menyita plastik kemasan yang diduga akan digunakan sebagai bungkus cartridge vape berisi etomidate. “Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa kedua pelaku ini dikendalikan oleh seorang pengendali berinisial C yang saat ini berstatus DPO dan berada di luar negeri,” ujar Budi. Ia menambahkan, bahan baku yang diamankan diperkirakan dapat diolah menjadi sekitar 30 liter cairan atau setara 15.000 cartridge vape etomidate. ia menegaskan, pengungkapan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 15.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya bersama memutus mata rantai peredaran narkoba. https://merahputih.press/2026/01/15/polda-metro-jaya-kembali-berhasil-bongkar-clandestine-lab-etomidate-cegah-peredaran-15-ribu-vape-narkotika/?feed_id=103&_unique_id=69695d9407225

Pakar Hukum : “Legitimasi Penyidikan dan Sirkus Hukum Kasus Novel Baswedan”

12:08 No comments

Ramainya pemberitan tentang rencana mendeponering kasus hukum Novel Baswedan, Mengusik beberapa pakar hukum di daerah untuk mengemukakan pendapat hukum nya, adalah ; Dr. Jawade Hafizh, Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang dan dan Dr. Aulia, SH, Mhum, dosen senior hukum acara pidana Universitas Pekalongan sepakat bahwa

“…bahwa kita percaya adanya Tuhan, tapi dengan mudah

melupakannya. Kita ini menganggap negara hukum,

namun tidak konsekuen dalam melaksanakannya….”

berikut pendapat pakar hukum ketika di diwawancari oleh AKP Herie Purwanto. Wawancara dilaksanakan di Kampus Unissula Semarang, Rabu10/02/2016 dan Universitas Pekalongan, Kamis 11/02/2016 dengan tujuan untuk menggali bagaimana pendapat tentang legitimasi proses penyidikan Kasus Novel Baswerdan, yang hingga minggu-minggu ini masih menjadi trending topik.

Posisi kasus Novel Baswedan, sudah P-21 dan sekarang dalam kewenangan Jaksa Penuntut

Umum untuk dilakukan penuntutan. Namun, ada desakan dari beberapa pihak, termasuk dari eksekutif,

agar perkara tersebut dihentikan. Bahkan, terkini muncul wacana ada barter, Novel Baswedan

dikeluarkan dari KPK dan kasusnya berhenti.

Bagaimana dua pakar hukum ini berpendapat? Dr. Jawade, pakar hukum administrasi negara,

lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2014 ini memberikan pendapatnya, bahwa proses

hukum yang dijalani oleh Novel Baswedan melalui tahap penyelidikan kemudian penyidikan. Penyidik

Bareskrim melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan ke JPU dan oleh JPU dilakukan penelitian secara

formil dan materiil.

Berdasar latar belakang keilmuan di bidang administrasi negara, Dekan Fakultas Hukum

Unissula, yang sering menjadi narasumber di berbagai acara talkshow tentang hukum di radio maupun

TV lokal ini menekankan sudut pandangnya lebih kepada prosesnya, bukan secara materiil atau

unsurnya. Sehingga, disebutkan karena proses penyidikan juga sudah diuji melalui pra peradilan yang

diajukan pihak Novel Baswedan, tahun 2015 yang lalu dan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, maka tidak perlu diragukan lagi tentang legitimasi proses penyidikannya.

Legitimasi bagi proses penyidikan tersebut, juga telah mematahkan asumsi atau persepsi

sementara pihak yang menganggap Bareskrim Mabes Polri telah mengkriminalisasikan Novel

Baswedan

Pada sisi lain, adanya keinginan dari Presiden agar perkara Novel Baswedan dihentikan, menurut Dr. Jawade, perlu dilihat dalam konteks apa keinginan Presiden tersebut. Sebab, di Indonesia Presidenmempunyai dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Dalam kapasitas sebagai kepala Negara kewenangan kaitannya dengan hukum adalah bisa untuk memberikan amnesti,abolisi dan rehabilitasi. Ketiga hak Presiden ini bisa diberikan ketika seseorang sudah menjalani proseshukum, karena tujuannya adalah untuk memaafkan, mengurangi hukuman dan mengembalikan namabaik seseorang.Sedangkan pada perkara Novel, sidang di pengadilanpun belum dimulai, sehingga pada kontekskewenangan sebagai Kepala Negara ini menjadi tidak relevan. Sedangkan harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintah, agar kasus dihentikan, perlu dijelaskan kepada publik apa dan mengapa hal tersebut harus dilakukan, sebab apabila tidak ada kejelasan, maka akan menjadi preseden buruk bagi prosespenegakan hukum di Indonesia.

Demikian halnya apabila kasus dihentikan dengan mendasari kewenangan Kejaksaan, yaitukewenangan deponering, tidak serta merta bisa dilaksanakan. Alasan demi kepentingan umum, ataupundengan menggunakan dasar pasal 144 KUHAP, tetap harus berdasarkan pada logika hukum. Bukan karena atas intervensi dari pihak manapun.

Sementaraitu,Dr, AuliaSH,Mhumberpendapatbahwafenomenamasyarakatsekarangdalammemandang kasus Novel Baswedan ibarat sedang “ sakit rindu”, semacam kerinduan pada pimpinanyang adil dan hukum yang adil pula. Hal ini ditandai dengan gerakan melalui media sosial dalam menyuarakan masalah keadilan ini. Pada titik tertentu, masyarakat mempunyai persepsi atau prasangka tertentu terhadap sebuah permasalahan.Sentilan yang ditujukan bagi Criminal Justice System kita adalah, siapa yang menjadi kapten diantara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakat dan Penasihat Hukum?Masing-masing masih cenderung instansi sentris. Paradigma instansi sentris lebih didasarkan padakerangka parsial, belum secara substansi menggerakan hukum dalam sebuah proses yang komprehensip dan integral.Doktor yang mengajar mata kuliah hukum acara pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pekalongan ini, lulus S-3 Universitas Brawijaya. Lebih lanjut, seperti melempar pertanyaan :Sebenarnya yang terjadi saat ini, penggunaan hukum atau penegakan hukum? Penegakan hukum jelas,tujuannya tidak lepas dari 3 aspek, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Namun, yang dirasa oleh masyarakat, sekarang lebih cenderung pada penggunaan hukum. Artinya, hukum dikaitkan dengan kepentingan, sehingga tujuan hukum itu sendiri menjadi bias.Yang ada justru kepentingan tadi. Hukum seolah digerakkan sesuai dengan political will atau kemauan politik penguasa pada saat tertentu.Dalam praktiknya, hukum acara kita bisa diibaratkan sebagai pemain sirkus. Ketika melihatsirkus, yang terjadi adalah masing-masing pemain berusaha menunjukan keahliannya agar dapatmenarik perhatian penontonnya.Dengan menggunakan bahasa kias, Aulia mengandaikan pula, bahwa kita percaya adanya Tuhan,tapi dengan mudah melupakannya. Kita ini menganggap negara hukum, namun tidak konsekuen dalammelaksanakannya. Sehingga yang terjadi yang seperti sekarang ini, kasus Novel Baswedan sepertibelum ada kejelasan, padahal proses penyidikannya sudah on the track.

Korean Penganiaya dan Yang Di lakukan Oleh Novel Baswedan Temui Ketua KPK

12:08 No comments

Kuasa hukum korban penganiayaan Novel Baswedan, Yuliswan

Erwansyah Siregar dan Dedi Muryadi, korban penganiayaan Novel Baswedan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Yuliswan untuk bertemu Ketua KPK.

“Kami ingin menyampaikan kepada pihak KPK bahwa ini tindak pidana murni saat Novel menjalankan tugas (sebagai Kasat Reksrim Polres Bengkulu) bukan dalam rangka tugas di KPK,” ujar Yuliswan saat tiba di Gedung KPK, Jumat (12/2).

Jadi, menurut Yuliswan, kliennya ingin bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo agar lembaga antirasuah ini tidak hanya mendengarkan keterangan sepihak dari penasihat hukum Novel Baswedan.

“Kalau saya selaku kuasa hukum korban ingin menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi, jadi jangan sampai KPK hanya menggunakan keterangan sepihak saja,” imbuhnya.

Korban, lanjut Yuliswan, akan menyerahkan surat-surat yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan untuk menyerahkan bukti kasus yang melibatkan penyidik senior KPK itu.

Kendati demikian, Yuliswan enggan merinci surat-surat apa yang dimaksud.

“Intinya kami minta penegakan hukum yang benar dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, karena negara kita adalah negara hukum (rechtsstaat),” pungkasnya.

Kasus ini berawal saat korban yang merupakan tersangka pencuri burung walet diduga dianiaya oleh Novel. Korban sekaligus tersangka ditembak di bagian kakinya.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus ini sempat dihentikan. Namun, kembali dibuka usai KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kabiro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia periode 2003-2006 di Mabes Polri.

Analisis Hukum Kasus Novel Baswedan: Semua Sama di Depan Hukum

12:01 No comments

Oleh: Marwan Mas

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Salah satu perkara tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian publik, adalah adanya rencana Kejaksaan Agung men-deponeer perkara dengan tersangka Novel Baswedan (penyidik KPK) karena desakan sejumlah kalangan dalam masyarakat.

Perkara itu sebenarnya sudah tuntas “penyidikannya” oleh Bareskrim Polri dan berkas perkara penyidikan (BAP) sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum karena dianggap P21. Bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menyerahkan perkara itu untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Memang, kasus ini mendapat perhatian publik, tetapi setelah JPU menyerahkan perkara ke pengadilan dan jadwal persidang juga sudah ditetapkan, tiba-tiba ada berita di media massa menyebutkan bahwa “Surat Dakwaan” yang telah dibuat JPU ditarik kembali oleh pihak Kejaksaan.
Sebetulnya persoalan penyidikan sudah selesai, sehingga secara hukum (hukum acara atau hukum formil) tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sudah selesai. Semua proses dan tahap penyelidikan dan penyidikan dianggap lengkap oleh JPU.
Jika kemudian ada rencana perkara itu akan dihentikan atau dideponeering oleh kejaksaan, hal itu bukan lagi tanggung jawab penyidik kepolisian. Tetapi perlu melihat dasar hukum penghentian atau deponeering suatu perkara oleh kejaksaan.
Deponeering merupakan “kewenangan khusus” bagi Jaksa Agung yang diberikan dalam Pasal 35 huruf-c UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Ukuran suatu perkara dideponir oleh Jaksa Agung sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan, adalah “untuk kepentingan bangsa dan negara daan/atau kepentingan masyarakat luas”. Artinya, mengenyampingkan perkara merupakan pelaksanaan dari “asas oportunitas’, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan “saran dan pendapat” dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut.
Badan-badan kekuasaan atau lembaga negara yang terkait dengan perkara itu, antara lain Polri selaku penyidik, Mahkamah Agung, dan DPR selaku representase rakyat.
Namun, yang perlu dipertanyakan, apakah “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” sudah terpenuhi?
Apakah kalau perkara itu diproses di pengadilan akan membuat kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas “akan terganggu” dan penyeleggaraan negara ikut terganggu?
Tentu bisa saja ada yang memprediksi akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat kalau dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan. Tetapi pada sisi lain ada yang diabaikan, yaitu “persamaan di depan hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kata “tidak ada kecualinya” bisa ditafsirkan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diproses, apalagi sudah melalui penyelidikan dan penyidikan dan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, sehingga seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan.
Biar pengadilan yang memutuskan apakah dakwaan JPU terbukti atau tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan. Ini yang disebut memenuhi “kepastian hukum” sebagai salah satu tujuan hukum, selain “keadilan dan kemanfaatan masyarakat”. Tujuan hukum melalui “kepastian hukum” pada hakikatnya sudah dijalankan oleh penyidik Polri, sehingga idealnya diserahkan ke pengadilan untuk menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Men-deeponir perkara tersangka Novel Baswedan secara empiris (realitas) sebetulnya belum sepenuhnya menyentuh pada kerugian “kepentingan umum dan/atau merugikan kepentingan masyarakat”. Apalagi kasus itu terkait dengan individu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Namun, karena ada Kewenangan Khusus Jaksa Agung melakukan deponeering, maka biar Jaksa Agung yang menilai dan menentukan “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” seperi dimaksud dalam Pasal 35 huruf-c UU kejaksaan.

Penyidik Polri tidak bisa lagi disalahkan, apalagi mengaitkannya bahwa penyidik melakukan “kriminalisasi” terhadap Novel Baswedan. Sebab kriminalisasi itu dianggap telah terjadi, jika seseorang diproses hukum “tanpa ada fakta kasus, tidak cukup alat bukti penetapan tersangka, dan BAP tidak diterima JPU”.
Apalagi tersangka Novel Baswedan sudah melakukan “praperadilan” atas penetapannya sebagai tersangka, tetapi pengadilan menolaknya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Novel Baswedan telah menenuhi ketentuan KUHAP.

Untuk menjawab pertanyaan yang berkembang, apakah penanganan kasus tersangka Novel Baswedan yang akan dideponir oleh Jaksa Agung bisa diterima? Jawabnya, memang bisa saja dilakukan Jaksa Agung sebagai kewenangan khusus, tetapi harus tetap mengkaji dan menafsirkan syarat pemberian deponeering dalam Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan bahwa harus “demi kepentingan umum” dan/atau kepentingan masyarakat.
Tetapi yang pasti, penyidik Polri sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan. Hal itu dibuktikan dengan “diterimanya BAP oleh JPU karena dinilai sudah lengkap (P21)”.

Begitu pula pertanyaan tentang “persamaan setiap orang di dalam hukum”, yang sebetulnya secara konstitusional sudah ditagaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Kita tidak ingin ada sorotan dalam masyarakat bahwa dalam penegakan hukum terjadi diskriminasi, karena hanya orang kecil yang diproses, sedangkan orang yang punya kekusaan diabaikan. Polri telah memaknai sorotan publik selama ini, bahwa “hukum selama ini tumpul ke bawah, tetapi tajam ke atas”.

Penyidik Polri dalam kasus Novel Baswedan selaku salah satu penyidik KPK tidak ingin dikecam oleh publik gara-gara melanggar konstitusional persamaan setiap orang di dalam hukum yang diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Biar masyarakat yang menilai bagaimana integritas penyidik Polri, bahkan Polri secara institusi dalam menyikapi persoalan itu.
Apakah Jaksa Agung akan mengeluarkan ketetapan men-deponeer perkara Novel Baswedan, itu sudah bukan lagi tanggung jawab dan wewenang Polri?
Analisis ini dikaji secara netral, dan tidak melihat bagaimana posisi penyidik Polri dan reaksi publik atas perkara itu, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum. Tentu juga menghormati sikap Presiden Jokowi yang meminta agar setiap proses hukum tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat, sehingga sudah betul sikap Polri menyerahkan persoalan itu kepada Jaksa Agung, apakah akanmengeluarkan diponir terhadap kasus Novel Baswedan.

Deponering Kasus NB, AS dan BW Mengoyak Kesadaran Hukum

11:46 No comments

Oleh: Dr. Bambang Usadi, MM*

TRIBRATANEWS JATIM

Kasus hukum yang menjerat BW, AS dan NB kembali menjadi sorotan ketika tiba-tiba muncul wacana bahwa kasus yang menjerat mantan komisioner dan penyidik KPK tersebut akan dideponering melalui kewenangan Jaksa Agung. Tidak ketinggalan ICW pun mendesak agar Kejaksaan Agung mendeponering kasus tersebut, meski sebagian komponen masyarakat justru menghendaki agar kasus BW, AS dan NB diteruskan sampai proses peradilan untuk memastikan tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, termasuk tujuan terciptanya kesadaran hukum. HMI secara tegas menolak deponering, menuntut keadilan dan meminta Kejagung untuk menuntaskan kasus yang menjerat mantan komisioner KPK tersebut.
Persoalannya adalah atas dasar apa beberapa pihak di luar kekuasan criminal justice system mendesak dilakukan deponering terhadap kasus BW, AS dan NB? Apabila alasannya adalah hati nurani, keadilan dan kepastian hukum, maka semestinya hati nurani berdasar kesadaran hukum yang mengkedepankan keadilan dan kepastian hukum, menuntun lahirnya sikap dan perilaku yang menghormati proses hukum sampai tuntas sehingga menjadi jelas duduk perkara hukumnya atau benar salahnya di depan hukum. Pemberian perlakuan khusus terhadap BW, AS dan NB menyalahi ketentuan hak asasi manusia karena telah nyata memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan konstitusi pasal 28D UUD Tahun 1945 amandemen IV huruf (i) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sesungguhnya, kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan deponering didasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c menegaskan: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.
Demikian juga dengan ketentuan KUHAP yang mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan deponering perkara diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan pasal 77 KUHAP. Pasal Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP menegaskan: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.
Hal yang patut menjadi pertanyaan besarnya berdasarkan pada ketentuan deponering tersebut adalah kepentingan umum apa sesungguhnya yang dimaksud? Apakah kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila kepentingan ini yang dimaksud, maka justru proses penegakan hukum harus dilanjutkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di KPK dilakukan secara profesional, tidak dilakukan oleh tangan-tangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pernah bermain kotor dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum. Sebagaimana diharapkan pasal 29 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: poin (7) cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”.
Proses penegakan hukum terhadap BW, AS dan NB juga akan menghindarkan terjadinya preseden buruk terhadap pengabaian tujuan hukum yang utama itu sendiri yakni terwujudnya ketertiban dan keadilan, karena setiap orang nantinya tidak akan khawatir melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencurangi hukum, karena ada harapan ketika menduduki jabatan publik yang lebih strategis, kasus hukum lamanya akan diabaikan disebabkan adanya opini dan desakan publik atau atas dasar kepentingan politik. Deponering secara substansial sesungguhnya juga merugikan status hukum pihak yang tersangkut kasus pidana. Pilihan deponering menegaskan bahwa perkaranya memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa dalam sidang pengadilan, yang berarti bahwa yang bersangkutan menyandang status sebagai tersangka sepanjang masa.
Pembangunan kesadaran hukum seharusnya mampu memposisikan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelesaian perkara hukum. Deponering harus tetap diposisikan menjadi kewenangan independen dari Jaksa Agung yang secara profesional dan dilandasi integritas memandang demi kepentingan hukum mengabaikan perkara dan tidak melanjutkannya perkara hukum ke tingkat pengadilan. Deponering melalui desakan para pihak di luar criminal justice system atau disebabkan adanya deal-deal politik tertentu justru akan semakin memperkeruh dan memperunyam wajah penegakan hukum di Indonesia, karena konsekuensinya justru akan mendorong sebagian orang yang bermasalah dengan hukum nantinya akan memanfaatkan celah pembentukan opini publik untuk mengintervensi proses penegakan hukum, dengan dalih bermacam-macam.
Media, penggiat, tokoh agama dan pengamat hukum termasuk akademisi juga diharapkan berperan membangun budaya hukum yang konstruktif dengan memanfaatkan ruang publik untuk mendidik masyarakat yang sadar hukum dan tidak abai terhadap kewajiban hukum seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum. Bagaimanapun masyarakat termasuk media, penggiat, tokoh agama, akademisi dan pengamat hukum tidak mengetahui dan memahami keseluruhan konstruksi dan anatomi kasus pidana yang menjerat tersangka, sehingga sudah seharusnya menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada criminal justice system yang berwenang.
*Penulis: Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, MM, Karo Bankum DivKum Polri

Cara Mengurus SKCK

20:57 Polda Jatim No comments

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Bagi seseorang yang akan melamar pekerjaan atau mendaftar calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengurus surat-surat sebagai persyaratan pendaftaran menjadi sangat utama. Salah satunya surat itu adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Surat SKCK ini biasanya digunakan sebagai tanda bukti bahwa pihak pelamar kerja atau pendaftar CPNS tidak pernah atau terbebas dari tindakan pidana. SKCK juga biasanya menjadi bukti bahwa seseorang memiliki perilaku yang baik, dalam arti tidak pernah melanggar hukum yang berlaku. Namun, mungkin saja dalam pengurusannya biasanya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti alur pembuatan SKCK ini, apalagi kalau pihak yang bersangkutan baru pertama kali mengurus SKCK, tentu bisa-bisa menjadi bahan tertawaan petugas atau orang lain yang biasa sudah pernah mengurus SKCK lantaran ketidaktahuannya atau kebingungannya dalam mengurus SKCK.
Dalam ulasan ini, bagi masyarakat yang baru pertama kali atau tidak mengerti tatacara mengurus SKCK, berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini bisa saja berbeda di setiap tempat di Indonesia dan bisa juga berubah sesuai dengan aturan yang diperbarui oleh pihak kepolisian Indonesia, sehingga langkah-langkah ini bersifat relatif terhadap perubahan aturan dan daerah terkait, tetapi setidaknya inilah yang hendaknya dilakukan sebelum mengurus surat SKCK.
(1) Anda siapkan pas foto 4 x 6 berwarna (latar menurut tanggal lahir, genap berwarna merah dan ganjil berwarna biru) sebanyak 12 buah.
(2) Anda buat surat pengantar pembuatan SKCK dari level desa Anda, atau surat pengantar dari level daerah tempat Anda tinggal kepada pihak terkait, misalnya Kelurahan, RT, RW. Tujuang pembuatan SKCK bisa Anda tentukan, misalnya untuk melamar pekerjaan, pindah daerah, pindah sekolah, pengangkatan CPNS, dan tujuan lainnya.
(3) Setelah Anda membuat surat pengantar dari desa, maka pada level berikutnya (Kecamatan), Anda akan dibuatkan surat rekomendasi dari kecamatan untuk pembuatan SKCK, Anda copy dulu surat pengantar Anda sebanyak 1 lembar (bisa lebih tergantung daerah dan aturan perubahan yang berlaku). Lalu, Anda akan dimintai pas foto sebanyak 6 lembar, 2 lembar foto sebagai arsip kecamatan, dan 4 foto dilampirkan pada surat rekomendasi dari kecamatan untuk pengurusan SKCK di tingkat Polsek.
(4) Hati-hati, biasanya hingga saat ini masih saja cenderung ada oknum yang melakukan pungutan liar alias pungli pada tingkat kecamatan saat pengurusan SKCK, jadi kalau Anda menemui, lebih baik Anda bawa kamera dan Anda foto sebagai bukti pelaporan adanya pungli.
(5) Anda selanjutnya datang ke polsek terdekat daerah Anda kemudian datang ke bagian pembuatan surat rekomendasi SKCK dari polsek dengan memenuhi persyaratan berupa KTP (asli dan copy), Kartu Keluarga (KK) copy sebanyak 2 - 3 lembar. (note : di tingkat polsek juga rawan adanya pungli, jadi tetaplah Anda waspada, memang sih dengan adanya uang urusan akan lancar, meskipun ini adalah paradigma yang keliru, tetapi kan kita yang rugi).
(6) Setelah selesai pembuatan surat rekomendasi setingkat polsek, Anda bisa langsung ke Polres untuk pembuatan SKCK Anda. Di Polres, Anda akan mengisi formulir identitas Anda, termasuk keluarga Anda, khusus identitas Anda usahakan sama dengan KTP Anda, jangan lupa membawa 6 - 8 pas foto berwarna Anda ukuran sama 4 x 6. Setelah Anda mengisi formulir biodata, Anda akan diberi sebuah lembar berwarna putih, yakni form rumus sidik jari Anda. Namun, terlebih dahulu, Anda harus mengisi identitas di pada baris titik-titik yang harus diisi, sesuaikan dengan identitas KTP Anda.
(7) Tahap berikutnya adalah tahapan rekam sidik jari oleh petugas kepolisian dengan menempelkan 10 jari Anda ke alat sidik jari dan mencetak sidi jari Anda satu per satu, milai dari jari kelingking, hingga telunjuk, lalu 4 jari kecuali jempol Anda, dan terakhir adalah jempol Anda. Penempelan ini dari tangan kiri ke tangan kanan atau bisa sebaliknya.
(8) Setelah menempel, petugas akan mengamati sidik jari Anda dan kemudian mencetak hasilnya dengan kode tertentu pada area rumus sidik jari pada form Anda. (awas ada pungli)
(9) Setelah selesai, Anda bisa menyerahkan hasilnya ke petugas pemberi form Anda kemudian mencetak SKCK Anda. Pada tahap ini, sesuai UU yang berlaku di kepolisian Anda dimintai biaya sebesar Rp. 10.000,- (saya lihat memang ada Undang-Undangnya, jadi bukan pungutan liar alias SOP).
(10) Bila perlu legalisir, Anda harus meng-copy SKCK Anda sebanyak minimal 10 lembar (untuk CPNS), atau lebih kemudian Anda baru bisa memberikannya ke petugas untuk melegalisirnya.
(11) Selesai.
nb : Jangan lupa dari rumah membawa Kartu Keluarga (KK) untuk memudahkan mengisi keterangan anggota keluarga, dan catat pula pengalaman pendidikan Anda (lulus SD, SMP, SMA/SMK tahun berapa misalnya).

Cara Buat SKCK Baru di Kepolisian

20:56 Polda Jatim No comments

Halo bagi pelamar kerja baik CPNS atau Swasta

Tentunya ada persyaratan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disebut SKCK, bagi yang belum atau lupa berikut penjelasanya :

I. PERSIAPAN

A. Fotocopy KK + KTP , buat ajah 10 copyan buat rt/rw ke kelurahan-polsek selebihnya simpen dah

B. Pas Fhoto 4X6 = 5 lembar ada juga yang minta 4lembar siapin ajah yang banyak.

II. PERSYARATAN AWAL

1. Kalian datangin rumah pa RT bawa fotocopy KTP sama fotovop KK (kartu Keluarga) trus bilang dah ke Pak RT buat : - Surat Pengantar buat SKCK untuk melamar kerja ttd pa RTnya, nah ente bolehlah ngasih ke pa RT berapa ajah yang penting ikhlas(bukan keharusan)sebagai terima kasih membuat suratnya.

durasi : 10 menit sambil ngobrol dikit

2. Trus datangin dah ke kantor RW, minta tanda tangan RWnya,paling RW liat ttd RTnya udah dia langsung tanda tangan dan bilang makasih kalau sduah selesai jangan lupa disitu ada kotak amal untuk warga, isi dah seiklasnya.(bukan paksaan)—> durasi waktu 7 menit…

3. Nah Paginya bawa dah ke Kelurahan setempat surat tuh, kalau sudah Program Satu Pintu ,pencet tombol biru alias pelayanan Umum / SKCK, tunnggu panggilan setelah dipanggil kasih dah datanya.

Kalau Kelurahanya cepat kita suruh tunggu ngga lama kisaran 10-20 menit tergantung banyaknya surat dah jadi tuh surat Keterangan Kelurahan.

4.Nah kalau perlu fotocoy duluh dah buat arsip kita.

5. Dari sini, rutenya terbelah 2.

———> Bagi yang ingin mendaftar ke CPNS atau BUMN, lanjutkan rute anda ke kantor Kecamatan.

———> Bagi yang ingin mendaftar ke perusahaan Swasta, lanjutkan ke Polsek

5. nah bagi yang ke Kecamatan tinggal minta ttd pa Camat saja,..Lalu kalian datangin dah Polsek terdekat, tanya dah pelayanan Pembuatan SKCK, TRUS bilang dah mau buat SKCK , lalu dikasih formulir suruh isi sambil menyerahkan, surat dari Kelurahan, Foto 4×6(6 lembar) , sama fotocopy KTP.

Di formulir itu ada jg ditanya umur orang tua dan sodara2 kandung (bagi yang lupa supaya dipersiapkan) serta riwayat pendidikan (jadi harus tau pernah sd dimana dan masuk tahun berapa, dst sampe kuliah). Kalo sudah, masukin formnya beserta syarat2 segala macem. Nanti dibilang disuruh tunggu berapa lama. setelah itu anda dipanggil dan diambil sidiq jarinya kesepuluh tangan dan dijelaskan dah selesainya kalau pagi jadinya siang kalau siang jadinya besok..dan untuk ngambil SKCKnya bisa diwakilkan, asal si wakil bawa fotocopy KTPmu. Ga ada yang perlu ditanda tangan pas ngambil, makanya bisa diwakilin.

catatan anda: sesebel apapun saat itu, jangan lupa utk tetap tersenyum dan berbahasa yang baik. Biar gimanapun kita lagi butuh mereka…betul tidak???

nah Bagi yang sudah jadi di cek dulu SKCKnya sebelum anda Pulang, siapa tahu jenis kelamin adan tertukar, atau agama anda Ganti…hehhehe

Berapa Biaya SKCK :Rp. 10.000

menurut :

UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);

UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri;

Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010.

ok itu saja semoga bermanfaat…

Polres Gresik

20:52 Polres Gresik No comments

Polres Gresik
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 22 Gresik 61114
Telepon : 031.3974110 – 031.3981381

Daftar Nama Polsek di Polres Gresik : Polsek Gresik kota (polsekta gresik), Polsek Kebomas (urban), polsek Driyorejo (urban), polsek panceng, polsek ujungpangkah, polsek sidayu, polsek dukun, polsek bungah, polsek manyar, polsek duduk sampeyan, polsek balongpanggang, polsek wringinanom, polsek benjeng, polsek menganti, polsek cerme, Polsek KPPP Gresik (KP3) Kawasan Pelabuhan, polsek kedamean, polsek sangkapura bawean, polsek tambak pulau bawean.

Kepolisian Daerah Jawa Timur

20:43 Polda Jatim No comments

Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman ini

Kepolisian Daerah Jawa Timur
Lambang Polda Jatim
Singkatan	Polda Jatim
Didirikan	1945
Struktur yurisdiksi
Wilayah hukum	Provinsi Jawa Timur
Badan nasional	Pemerintah Indonesia
Tugas utama	Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Struktur operasional
Kapolda	Inspektur Jenderal Polisi Drs. Anas Yusuf, Dipl.krim, SH, MM.
Markas Polda	Jl. Ahmad Yani 116 Kota Surabaya
Bagian dari	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bertanggung jawab kepada	Kapolri
Situs resmi
Situs	Polda Jatim

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur. Polda Jawa Timur merupakan polda dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga kepala kepolisian daerah yang menjabat haruslah seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 116, Surabaya, Jawa Timur.

Polda Jatim saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Dr. H. Anas Yusuf.

Wilayah hukum Polda Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya), 9 Kepolisian Resort Kota, dan 29 Kepolisian Resort, termasuk diantaranya adalah Polres KP3 Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resor). Sebelum diberlakukan restrukturisasi Polri pada akhir 2010, Polda Jawa Timur mempunyai 7 kepolisian wilayah (Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro).

Daftar isi

[sembunyikan]

1 Unsur Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur
- 1.1 Unsur Pimpinan
- 1.2 Unsur Pembantu Pimpinan
2 Wilayah Hukum Polda Jawa Timur
- 2.1 Wilayah Surabaya dan Sekitarnya
- 2.2 Wilayah Malang
- 2.3 Wilayah Besuki
- 2.4 Wilayah Kediri
- 2.5 Wilayah Bojonegoro
- 2.6 Wilayah Madiun
- 2.7 Wilayah Madura
3 Beberapa Mantan Kapolda Jawa Timur
4 Pranala luar

Unsur Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Unsur Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Kapolda: Irjen Pol Dr. H. Anas Yusuf
Wakapolda: Brigjen Pol Suprodjo W.S.

Unsur Pembantu Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Irwasda: Kombes Pol Aan Iskandar
Karo Ops: Kombes Pol Mamboyng
Karo SDM: Kombes Pol Rachmat Mulyana
Karo Rena: Kombes Pol F.X. Djoko Pontjo Murdoko
Karo Sarpras: Kombes Pol Michael Aris Sudarmono
Dirbinmas: Kombes Pol Suharno
Direskrimsus: Kombes Pol H. Idris Kadir
Direskrimum: Kombes Pol Bambang Priyambadha
Dirresnarkoba: Kombes Pol Andi Loedianto
Dirlantas: Kombes Pol Verdianto I.B.
Dirintelkam: Kombes Pol Nana Sujana
Dirsabhara: Kombes Pol Imam Sayuti
Dirpamobvit: Kombes Pol Kushariyanto
Dirpolair: Kombes Pol Agoes Duta Supranggono
Dir Tahti: AKBP Yupto
Kabid Humas: Kombes Pol Awi Setiyono
Kabidkum: Kombes Pol Hendi Handoko
Kabiddokkes: Kombes Pol dr. Budiyono, MARS.
Kabid Keu: Kombes Pol Ashari Jamaluddin
Kabid TI: Kombes Pol Yoyok Subagyono
Kabid Propam: Kombes Pol Agusli Rasyid
Kasat Brimob: Kombes Pol Rudi Kristantyo
Ka SPKT: AKBP Bambang Widiyatmoko

Wilayah Hukum Polda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Wilayah Surabaya dan Sekitarnya[sunting | sunting sumber]

Polrestabes Surabaya
Kapolrestabes: Kombes Pol Setija Junianta

Polres Sidoarjo
Kapolres: AKBP Anggoro Sukartono

Polres Gresik
Kapolres: AKBP E. Zulpan

Polres KPPP Tanjung Perak
Kapolres: AKBP Aries Syahbudin

Wilayah Malang[sunting | sunting sumber]

Polres Batu
Kapolresta: AKBP Windiyanto Pratomo

Polres Malang Kota
Kapolresta: AKBP Totok Suharyanto

Polres Malang
Kapolres: AKBP Aris Haryanto

Polres Pasuruan Kota
Kapolresta: AKBP Asep Akbar Hikmana

Polres Pasuruan
Kapolres: AKBP Ricky Purnama

Polres Probolinggo Kota
Kapolresta: AKBP Iwan Setyawan

Polres Probolinggo
Kapolres: AKBP Riky Hanul

Polres Lumajang
Kapolres: AKBP Singgamata

Wilayah Besuki[sunting | sunting sumber]

Polres Jember
Kapolres: AKBP M. Sabilul Alif

Polres Banyuwangi
Kapolres: AKBP Tri Bisono Soemiharso

Polres Bondowoso
Kapolres: AKBP Djadjuli

Polres Situbondo
Kapolres: AKBP Hadi Utomo

Wilayah Kediri[sunting | sunting sumber]

Polres Kediri Kota
Kapolresta: AKBP Budhi Herdi Susianto

Polres Kediri
Kapolres: AKBP Erthel Stephan

Polres Blitar Kota
Kapolresta: AKBP Yulia Agustin Selfa Triana

Polres Blitar
Kapolres: AKBP Indarto

Polres Tulungagung
Kapolres: AKBP Bastoni Purnama

Polres Trenggalek
Kapolres: AKBP Sudjarwoko

Polres Nganjuk
Kapolres: AKBP Muh. Anwar Nasir

Wilayah Bojonegoro[sunting | sunting sumber]

Polres Lamongan
Kapolres : AKBP Solehan

Polres Bojonegoro
Kapolres: AKBP Ady Wibowo
Polres Tuban
Kapolres: AKBP Ucu Kuspriyadi

Polres Mojokerto Kota
Kapolresta: AKBP Wiji Suwartini

Polres Mojokerto
Kapolres: AKBP Muji Ediyanto

Polres Jombang
Kapolres: AKBP Akhmad Yusep Gunawan

Wilayah Madiun[sunting | sunting sumber]

Polresta Madiun Kota
Kapolresta: AKBP Farman

Polres Madiun
Kapolres: AKBP Denny Setia Nugraha Nasution

Polres Magetan
Kapolres: AKBP Johanson Ronald Simamora

Polres Pacitan
Kapolres: AKBP Taryadi

Polres Ponorogo
Kapolres: AKBP Iwan Kurniawan

Polres Ngawi
Kapolres: AKBP Valentino Alfa Tatareda

Wilayah Madura[sunting | sunting sumber]

Polres Bangkalan
Kapolres: AKBP Soelistijono

Polres Sampang
Kapolres: AKBP Yudo Nugroho Sugianto

Polres Pamekasan
Kapolres: AKBP Nanang Chadarusman

Polres Sumenep
Kapolres: AKBP Marjoko

Beberapa Mantan Kapolda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Irjen Pol (Purn) Slamet Sidik Permana
Irjen Pol (Purn) Koesparmono Irsan
Irjen Pol (Purn) Emon Rivai Arganata
Irjen Pol (Purn) Sumarsono
Irjen Pol (Purn) Moch. Hidayat
Jend. Pol (Purn) Roesmanhadi
Jend. Pol (Purn) Da'i Bachtiar
Jend. Pol (Purn) Sutanto
Irjen Pol (Purn) Heru Susanto
Irjen Pol (Purn) Firman Gani
Irjen Pol (Purn) Edy Sunarno
Irjen Pol (Purn) Herman Surjadi Sumawiredja
Komjen Pol (Purn) Anton Bachrul Alam
Komjen Pol (Purn) Pratiknyo
Komjen Pol Badrodin Haiti
Irjen Pol (Purn) Untung Suharsono Radjab
Irjen Pol (Purn) Hadiatmoko
Irjen Pol Unggung Cahyono

Sunday, 18 January 2026

Friday, 16 January 2026

Jembatan Merah Putih Presisi Mulai Dibangun PMJ, Bantu Akses Warga Pebayuran Bekasi

Gerak Cepat BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

BNN Bongkar Laboratorium Clandestine Vape Berisi Narkotika Golongan II di Jakarta

BNN Bongkar Peredaran Narkotika Modus Cairan Vape, Dua Warga Malaysia Ditangkap

Thursday, 15 January 2026

Saturday, 13 February 2016

Wednesday, 14 January 2015

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Polres GresikAlamat : Jl. Basuki Rahmat No. 22 Gresik 61114Telepon : 031.3974110 – 031.3981381

Daftar isi

Unsur Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Unsur Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Unsur Pembantu Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Wilayah Hukum Polda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Wilayah Surabaya dan Sekitarnya[sunting | sunting sumber]

Wilayah Malang[sunting | sunting sumber]

Wilayah Besuki[sunting | sunting sumber]

Wilayah Kediri[sunting | sunting sumber]

Wilayah Bojonegoro[sunting | sunting sumber]

Wilayah Madiun[sunting | sunting sumber]

Wilayah Madura[sunting | sunting sumber]

Beberapa Mantan Kapolda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Social Profiles

Partner Link

Advertise

Advertise

Labels

Blog Archive

SocialBookmark

Powered By XserverIndonesia

Powered By Solusikamu.com

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Pencipta CIS Polda Jatim 2006

Popular Posts

Total Pageviews

Blogroll

Blog Archive

Polres Gresik
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 22 Gresik 61114
Telepon : 031.3974110 – 031.3981381