RUU Narkotika Disorot, BNN Minta Kewenangan Penyadapan Diperkuat
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menyoroti pentingnya kewenangan penyadapan dalam upaya pengungkapan kasus narkotika di Indonesia.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bPtz5ThxbkI[/embed]
Menurut Suyudi, saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antar lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, terkait waktu pelaksanaan penyadapan.
Sebagian pihak menilai penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan, dengan merujuk pada prinsip hak asasi manusia dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Namun, Suyudi berpandangan bahwa penyadapan justru perlu dilakukan sejak tahap penyelidikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. “Kewenangan penyadapan sangat penting sejak tahap awal untuk memetakan jaringan kejahatan,” kata Suyudi dalam RDPU bersama Komisi III DPR dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). Suyudi menjelaskan, teknik penyelidikan khusus seperti penyadapan, controlled delivery, dan undercover buy merupakan bagian dari aktivitas intelijen yang bersifat tertutup. Metode tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk langsung menghadirkan alat bukti di pengadilan, melainkan untuk memperoleh bukti permulaan dan memetakan jaringan peredaran narkotika. “Dengan penyadapan sejak penyelidikan, kita bisa menentukan apakah seseorang pengguna atau bagian dari jaringan,” ujarnya.Di sisi lain, Kejaksaan disebut mengusulkan agar kewenangan penyadapan hanya dimiliki penyidik BNN, seperti praktik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Suyudi menilai usulan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat banyak penyidik BNN berasal dari kepolisian. Ia juga menyoroti ketentuan dalam KUHAP baru yang membatasi penyadapan hanya pada tahap penyidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut berpotensi menghambat pengungkapan kasus narkotika yang bersifat tertutup dan bergerak secara senyap.BNN mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika mengatur secara tegas kewenangan penyadapan sebagai aturan khusus (lex specialis).
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia.
Ilustrasi narkotika. Foto: Dok/Media Indonesia
Jenderal polisi bintang tiga ini meminta BNN harus tetap menjadi lembaga yang diamanatkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, baik yang dilakukan penyidik Polri yang bertugas di BNN RI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kami BNN RI akan senantiasa tetap menghormati dan berpedoman pada mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Polri, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ungkap Suyudi.
Seringkali kita melihat polisi hanya dari atribut fisiknya: seragam yang gagah, lencana yang berkilau, dan ketegasan yang terpancar dari kedisiplinan baris-berbaris. Namun, di balik itu semua, masyarakat menyimpan harapan besar akan hadirnya sosok pelindung yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana secara batin.
Sebagaimana ditekankan oleh Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, Polri sedang menempuh jalan transformasi menuju era di mana polisi tidak sekadar menjadi pelaksana aturan, melainkan subjek yang berpikir dan merefleksikan setiap tindakannya.
1. Intelektualitas: Senjata Utama Melampaui Senjata Api
Apa artinya menjadi "Polisi yang Berpikir"? Ini bukan sekadar tentang gelar akademis, melainkan tentang ketajaman intelektual dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.
Problem Solving: Anggota Polri masa kini dituntut mampu membedah akar masalah di lapangan sebelum mengambil tindakan.
Diskresi yang Bijak: Menggunakan akal sehat untuk membedakan kapan hukum harus ditegakkan secara kaku dan kapan pendekatan persuasif jauh lebih efektif dalam meredam konflik.
De-eskalasi: Kekuatan utama bukan lagi terletak pada kemampuan melumpuhkan lawan, melainkan pada kemampuan bernegosiasi untuk mencegah kekerasan terjadi.
2. Kematangan Moral dalam Situasi Krisis
Transformasi ini adalah sebuah revolusi mental. Polisi yang humanis adalah mereka yang memiliki kematangan moral untuk tetap berdiri tegak di atas prinsip keadilan, bahkan dalam situasi yang paling menekan sekalipun.
"Integritas tidak diuji saat situasi tenang, melainkan saat seorang anggota harus memilih antara ego kekuasaan atau pengabdian kepada nilai kemanusiaan."
Ketika moralitas menjadi kompas, maka tidak ada lagi ruang bagi arogansi. Setiap interaksi dengan warga---dari tilang di jalan raya hingga penyidikan di ruang pemeriksaan---dijalankan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
3. Membangun Polri yang Unggul Lewat Kepercayaan
Visi "Polisi Masa Depan" adalah tentang Polri yang hadir sebagai kawan, pendengar, dan pemberi solusi. Polri yang unggul tidak diukur dari seberapa banyak kasus yang diproses, melainkan dari seberapa tinggi tingkat kepercayaan (public trust) yang diberikan oleh rakyatnya.
Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam dunia kepolisian. Tanpa kepercayaan, polisi hanyalah aparat; dengan kepercayaan, polisi adalah bagian dari keluarga besar masyarakat.
Kesimpulan: Kekuatan Sejati
Pada akhirnya, kekuatan sejati seorang polisi tidak terletak pada pinggang yang menyandang senjata, melainkan pada hati yang mampu merasakan keresahan warga dan otak yang mampu memberikan solusi cerdas. Transformasi menuju Polri yang Humanis adalah janji untuk mewujudkan keamanan yang memanusiakan manusia, demi Indonesia yang lebih harmonis.
Poin-poin tambahan yang bisa Anda masukkan jika ingin memperluas lagi:
Digital Intelektual: Kemampuan polisi berpikir dalam menghadapi kejahatan siber.
Leadership yang Melayani: Bagaimana para pimpinan Polri memberikan teladan dalam bertindak humanis.
Pendidikan Karakter: Menyoroti pentingnya kurikulum kepolisian yang berbasis psikologi dan sosiologi.
RIAU -- Tantangan pelestarian lingkungan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau memasuki babak krusial seiring dengan datangnya fenomena El Nino. Menghadapi risiko yang kian meningkat, Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, menekankan pentingnya semangat kolektif dan kerja sama lintas sektor sebagai benteng utama perlindungan wilayah.
Dalam sebuah pernyataan terbaru, Irjen Pol. Herry Heryawan menggarisbawahi bahwa penanganan Karhutla bukanlah tugas yang bisa dipikul oleh satu instansi saja. Menurutnya, kerentanan lahan di Riau memerlukan pengawasan dan aksi cepat yang terintegrasi.
"Di tengah ancaman El Nino yang meningkatkan risiko Karhutla, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi BNPB/D, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk melindungi lingkungan dan keselamatan bersama," tegas Kapolda.
Pesan kolaborasi ini bukan sekadar retorika. Di berbagai titik di Riau, upaya preventif terus digalakkan melalui program "Green Policing". Salah satu aksi nyata yang baru-baru ini dilakukan adalah penanaman pohon Geronggang di Desa Tanjung Punak. Pohon Geronggang dipilih karena kemampuannya beradaptasi di lahan gambut, yang sekaligus berfungsi sebagai upaya restorasi ekosistem.
Selain penghijauan, dukungan terhadap produktivitas masyarakat lokal juga menjadi prioritas. Penyerahan bantuan mesin ketinting kepada warga setempat menjadi simbol bahwa perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan alat tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa harus merusak hutan.
Menjaga "Napas" Bumi Riau
Fenomena El Nino memang membawa cuaca ekstrem dan kekeringan panjang, namun kesiapsiagaan personel gabungan dan partisipasi aktif warga desa di garda terdepan diyakini mampu meminimalisir titik api (hotspot).
Melalui sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan kearifan lokal masyarakat, Riau berkomitmen untuk tidak hanya memadamkan api saat terjadi kebakaran, tetapi membangun sistem pencegahan yang kokoh. Harapannya, langit Riau tetap biru dan lingkungan tetap terjaga demi warisan generasi mendatang.
Waspada "Super El Nino" 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
Beberapa tahun terakhir, kita mungkin sedikit bernapas lega karena intensitas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tanah air tidak seganas dekade lalu. Namun, alarm kewaspadaan kini berbunyi lebih kencang. Prediksi iklim untuk tahun 2026 membawa kabar yang kurang sedap: ancaman Super El Nino sudah di depan mata.
Jika kita tidak bersiap dari sekarang, bukan tidak mungkin sejarah kelam kabut asap akan terulang kembali.
Apa Itu Super El Nino dan Mengapa Harus Takut?
Waspada "Super El Nino" 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
Secara teknis, Super El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mencapai angka di atas 2^\circ\textC dari rata-rata normal.
Bagi Indonesia, ini adalah "undangan" bagi kekeringan ekstrem. Kurangnya curah hujan membuat lahan, terutama lahan gambut, menjadi sangat mudah terbakar. Kita punya catatan sejarah buruk terkait fenomena ini:
Tahun 1997--1998: Kebakaran hebat menghanguskan sekitar 10--11 juta hektare lahan.
Tahun 2015--2016: Kabut asap lintas batas yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan.
Tahun 2026 diprediksi memiliki risiko yang lebih serius. Pola kebakaran diperkirakan mulai meningkat pada pertengahan 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027.
Wilayah Mana yang Paling Rawan?
Waspada "Super El Nino" 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
Berdasarkan peta sebaran anomali iklim, ada beberapa titik "merah" yang menjadi prioritas pengawasan ketat:
Sumatera (terutama wilayah Riau yang memiliki banyak lahan gambut).
Kalimantan (paru-paru Indonesia yang rentan terhadap api).
Nusa Tenggara (wilayah dengan karakteristik iklim kering).
Seluruh wilayah yang memiliki riwayat kemarau panjang.
Langkah Antisipasi: Lebih Baik Mencegah daripada Memadamkan
Waspada "Super El Nino" 2026: Jangan Sampai Langit Kita Kembali Mengabu!
Memadamkan api di tengah hutan yang kering kerontang bukanlah perkara mudah. Butuh biaya triliunan dan nyawa petugas taruhannya. Oleh karena itu, langkah antisipasi dini menjadi harga mati:
Patroli Terpadu & Deteksi Dini: Memperkuat koordinasi antara TNI, POLRI, BNPB, dan Manggala Agni.
Edukasi Masyarakat: Berhenti membuka lahan dengan cara membakar. Ini adalah pemicu utama yang sebenarnya bisa dihindari.
Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan sebelum kekeringan mencapai puncaknya.
Kesiapan Logistik: Menyiapkan sarana prasarana pemadaman di titik-titik rawan.
Kesimpulan
Karhutla bukan sekadar bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan dan ekonomi. Dengan ancaman Super El Nino 2026 yang kian nyata, kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat adalah kunci.
Jangan sampai kita kembali melihat anak-anak kita harus sekolah menggunakan masker karena langit biru tertutup asap. Mari jaga hutan kita, sebelum semuanya menjadi abu.
#Karhutla2026 #SuperElNino #LingkunganHidup #IndonesiaSiaga #GambutSehat
Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menegaskan bahwa masyarakat merupakan "juragan" sesungguhnya bagi institusi Polri. Penegasan tersebut disampaikan saat agenda Coffee Morning bersama Pejabat Utama (PJU) di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Kamis (2/4).
Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan bahwa seluruh jajaran harus menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang terbuka terhadap aspirasi maupun kritik.
"Masyarakat adalah juragan kita. Karena itu, setiap anggota harus siap menerima masukan, membuka ruang diskusi, dan tidak alergi terhadap kritik," tegas Kapolda.
Ia juga menginstruksikan para pejabat utama dan seluruh satuan kerja untuk proaktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga komunitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Selain itu, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya budaya evaluasi internal yang berkelanjutan. Setiap kritik dan masukan dari masyarakat, lanjutnya, harus dijadikan bahan perbaikan dalam tata kelola kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui forum Coffee Morning tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran dapat membangun pola pikir pelayanan yang humanis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Polri khususnya Polda Sumsel dapat terus hadir sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat.
Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara diterjunkan untuk melaksanakan evakuasi rumah warga yang roboh milik keluarga Roni Endwa Siahaya--Kombohi di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Kamis (2/4/2026).
Evakuasi dilakukan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Kota Bitung pada pukul 07.48 WIT. Guncangan yang terjadi cukup kuat tersebut dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung.
Akibat gempa tersebut, satu unit rumah milik warga dilaporkan roboh dan mengalami kerusakan parah. Menindaklanjuti kejadian itu, personel Ditpolairud Polda Sulut segera turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap aman.
Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan bantuan kepada keluarga terdampak serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian terpantau kondusif dan proses penanganan terus dilakukan oleh aparat bersama instansi terkait.
Jakarta - Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengamankan perayaan Paskah di sejumlah gereja. Fokus utama operasi ini adalah melakukan pelayanan untuk memberikan rasa aman melalui kehadiran petugas di lapangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan pihaknya menyiapkan personel yang kehadirannya ditujukan untuk memastikan umat kristiani dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khidmat. Total kekuatan yang disiapkan mencapai 4.500 personel.
"Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Personel pengamanan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama perayaan Paskah. Menurutnya, kehadiran polisi di lapangan bukan hanya untuk menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Lanjut, ia menjelaskan personel juga disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di sekitar area gereja. Seluruh langkah itu dilakukan agar umat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan lancar.
"Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar," ujarnya.
Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor kepada petugas atau melalui layanan 110 jika menemukan hal mencurigakan. Dengan kesiapan personel dan pelayanan yang diberikan, diharapkan rangkaian perayaan Paskah 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian.
