Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Jadi Penghubung Baru Warga di Wilayah Polres Metro Bekasi

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak lima Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya diresmikan Presiden bersamaan dengan jembatan lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, Kamis.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri turut menghadiri peresmian sekaligus bakti sosial dan bakti kesehatan di Kampung Pulongandang Tengah RT 10/RW 03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.
"Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih yang di resmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual melalui konferensi video Zoom," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Kapolda Metro Jaya bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dari lokasi Jembatan Merah Putih Presisi di Cabangbungin, sekaligus meresmikan jembatan untuk mulai dimanfaatkan masyarakat.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat lima Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang Selatan. Empat jembatan berada di Kabupaten Bekasi, sementara satu lainnya berada di Kota Tangerang Selatan.
"Empat titik di Kabupaten Bekasi masing-masing berada di Kampung Kalenderwak, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur; Kampung Kobak Ceper, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran; Kampung Pulongandang Tengah, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin; serta Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran. Sementara satu jembatan lainnya berada di Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan," ucap Asep.
Keberadaan lima jembatan tersebut menjadi akses penghubung baru bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
"Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah perjalanan warga menuju permukiman, sekolah, fasilitas pelayanan, lahan pertanian maupun pusat kegiatan ekonomi, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat," kata Asep.
Khusus di Desa Sindangsari, Cabangbungin, Jembatan Merah Putih Presisi menjadi sarana penghubung yang memberikan akses lebih aman dan layak bagi warga sekitar. Usai peresmian, Kapolda Metro Jaya bersama jajaran juga meninjau langsung jembatan serta berdialog dengan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya juga menggelar bakti sosial berupa penyerahan paket bantuan serta bakti kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Kapolda Metro Jaya bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya meninjau langsung layanan pemeriksaan kesehatan dan berdialog dengan warga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan warga dan membantu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.
Kapolri juga menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik.
“Polri lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak Presiden betul-betul dapat kita laksanakan, sehingga kita bisa memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.
Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi tersebut menjadi wujud kolaborasi Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang memperkuat konektivitas serta memberikan manfaat nyata bagi warga. Masyarakat juga diharapkan turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.






Terpisah Ketua PWI Bitung Tezar Basalama, mewakili puluhan jurnalis yang mengikuti kegiatan kongko-kongko, memberikan apresiasi kepada Dirpolairud Polda Sulut.
“Kami haral kedepan akan terus terjalin terys kemitraan ini,” kata Ketua PWI Bitung Tezar Basalama.
Pihaknya berkomitmen akan kawal kebijakan institusi kepolisian di sektor migas.
Termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat pesisir di Kota Bitung.(redaksi)
(Fotto : Kombes Pol Bayuaji sedang mengangkat sampah)
Kombes Bayuaji “Kami dari Direktorat Polairud Polda Sulut, bersama rekan-rekan jurnalis Polda Sulut, dan dari ABK Kapal Polisi Kresna 7004, kita sekarang berada di Pulau Lembeh, yaitu di Pantai Serena, dalam rangka bersih-bersih pantai kegiatan Indonesia Asri,”ujarnya.
Bayuaji mengungkapkan, sampah yang menumpuk diduga berasal dari kiriman gelombang laut. Kondisi ini sering terjadi saat musim angin barat.
“Di mana pada saat kita tadi berlabuh di pantai ini, banyak sekali plastik-plastik sampah, dikarenakan mungkin musim angin barat yang terbawa ombak, sehingga kita berinisiatif dengan rekan-rekan semuanya untuk membersihkan kegiatan Jaga Asri ini,” ungkapnya.
Petugas berhasil mengumpulkan 31 karung sampah plastik. Seluruh sampah kemudian dibawa ke Mako Ditpolairud di Kota Bitung untuk proses penanganan lebih lanjut.
“Di mana pada saat ini, kita berhasil mengumpulkan 31 karung sampah plastik. Sampah tersebut kita akan bawa ke markas kita, dan akan dibawa oleh Pemkot Kota Bitung,” jelasnya.
Bayuaji menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Utara merupakan laut yang kaya keanekaragaman hayati.
“Tentunya sampah-sampah ini kan berasal dari masyarakat juga. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bitung, khususnya yang di daerah pesisir, untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita, Karena mayoritas Provinsi Sulawesi Utara ini 70 persennya adalah laut, dan di sana banyak keanekaragaman hayati di laut yang tentunya harus kita jaga,” pungkasnya.
Koordinator Jurnalis Polda Sulut, Ronny Journey Lumempouw, menegaskan peran jurnalis tidak hanya sebatas menulis berita. Ia mendorong insan pers ikut terlibat langsung dalam aksi sosial.
“jurnalis tidak hanya sekadar menulis berita namun bukti nyata dari tulisan yang kita buat harus turun langsung memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” tegas Ronny Journey.
Kepedulian ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir di Sulawesi Utara.

Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin dikenal luas, terutama di kalangan generasi muda. Dengan tampilan modern dan beragam pilihan aroma, vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ringan. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa di balik popularitasnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan secara bijak.
[embed]https://www.youtube.com/shorts/odiheCpj1SE[/embed]
Sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, India, hingga Brasil telah mengambil langkah tegas dalam mengatur bahkan melarang penggunaan vape. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
Menurut World Health Organization, uap yang dihasilkan dari vape dapat mengandung nikotin, logam berat, serta berbagai zat kimia yang berpotensi memengaruhi kesehatan jika digunakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian karena penggunaan jangka panjang masih terus diteliti lebih lanjut oleh para ahli.
Selain itu, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime juga menunjukkan bahwa perangkat vape berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk memasukkan zat tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menambah alasan pentingnya pengawasan serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Dengan demikian, penggunaan vape tidak hanya menjadi persoalan gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi tren ini, dengan mempertimbangkan informasi yang akurat serta dampak jangka panjangnya.
Melalui pemahaman yang baik dan kesadaran bersama, diharapkan generasi muda dapat membuat pilihan yang lebih tepat demi menjaga kesehatan dan masa depan yang lebih baik.
Ilustrasi narkotika. Foto: Dok/Media Indonesia
Jenderal polisi bintang tiga ini meminta BNN harus tetap menjadi lembaga yang diamanatkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, baik yang dilakukan penyidik Polri yang bertugas di BNN RI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kami BNN RI akan senantiasa tetap menghormati dan berpedoman pada mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Polri, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," ungkap Suyudi.




