Oleh: Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar
Salah satu perkara tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian publik, adalah adanya rencana Kejaksaan Agung men-deponeer perkara dengan tersangka Novel Baswedan (penyidik KPK) karena desakan sejumlah kalangan dalam masyarakat.
Perkara itu sebenarnya sudah tuntas “penyidikannya” oleh Bareskrim Polri dan berkas perkara penyidikan (BAP) sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum karena dianggap P21. Bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menyerahkan perkara itu untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu.
Memang, kasus ini mendapat perhatian publik, tetapi setelah JPU menyerahkan perkara ke pengadilan dan jadwal persidang juga sudah ditetapkan, tiba-tiba ada berita di media massa menyebutkan bahwa “Surat Dakwaan” yang telah dibuat JPU ditarik kembali oleh pihak Kejaksaan.
Sebetulnya persoalan penyidikan sudah selesai, sehingga secara hukum (hukum acara atau hukum formil) tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sudah selesai. Semua proses dan tahap penyelidikan dan penyidikan dianggap lengkap oleh JPU.
Jika kemudian ada rencana perkara itu akan dihentikan atau dideponeering oleh kejaksaan, hal itu bukan lagi tanggung jawab penyidik kepolisian. Tetapi perlu melihat dasar hukum penghentian atau deponeering suatu perkara oleh kejaksaan.
Deponeering merupakan “kewenangan khusus” bagi Jaksa Agung yang diberikan dalam Pasal 35 huruf-c UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.
Ukuran suatu perkara dideponir oleh Jaksa Agung sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan, adalah “untuk kepentingan bangsa dan negara daan/atau kepentingan masyarakat luas”. Artinya, mengenyampingkan perkara merupakan pelaksanaan dari “asas oportunitas’, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan “saran dan pendapat” dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut.
Badan-badan kekuasaan atau lembaga negara yang terkait dengan perkara itu, antara lain Polri selaku penyidik, Mahkamah Agung, dan DPR selaku representase rakyat.
Namun, yang perlu dipertanyakan, apakah “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” sudah terpenuhi?
Apakah kalau perkara itu diproses di pengadilan akan membuat kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas “akan terganggu” dan penyeleggaraan negara ikut terganggu?
Tentu bisa saja ada yang memprediksi akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat kalau dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan. Tetapi pada sisi lain ada yang diabaikan, yaitu “persamaan di depan hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kata “tidak ada kecualinya” bisa ditafsirkan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diproses, apalagi sudah melalui penyelidikan dan penyidikan dan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, sehingga seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan.
Biar pengadilan yang memutuskan apakah dakwaan JPU terbukti atau tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan. Ini yang disebut memenuhi “kepastian hukum” sebagai salah satu tujuan hukum, selain “keadilan dan kemanfaatan masyarakat”. Tujuan hukum melalui “kepastian hukum” pada hakikatnya sudah dijalankan oleh penyidik Polri, sehingga idealnya diserahkan ke pengadilan untuk menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Men-deeponir perkara tersangka Novel Baswedan secara empiris (realitas) sebetulnya belum sepenuhnya menyentuh pada kerugian “kepentingan umum dan/atau merugikan kepentingan masyarakat”. Apalagi kasus itu terkait dengan individu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Namun, karena ada Kewenangan Khusus Jaksa Agung melakukan deponeering, maka biar Jaksa Agung yang menilai dan menentukan “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” seperi dimaksud dalam Pasal 35 huruf-c UU kejaksaan.
Penyidik Polri tidak bisa lagi disalahkan, apalagi mengaitkannya bahwa penyidik melakukan “kriminalisasi” terhadap Novel Baswedan. Sebab kriminalisasi itu dianggap telah terjadi, jika seseorang diproses hukum “tanpa ada fakta kasus, tidak cukup alat bukti penetapan tersangka, dan BAP tidak diterima JPU”.
Apalagi tersangka Novel Baswedan sudah melakukan “praperadilan” atas penetapannya sebagai tersangka, tetapi pengadilan menolaknya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Novel Baswedan telah menenuhi ketentuan KUHAP.
Untuk menjawab pertanyaan yang berkembang, apakah penanganan kasus tersangka Novel Baswedan yang akan dideponir oleh Jaksa Agung bisa diterima? Jawabnya, memang bisa saja dilakukan Jaksa Agung sebagai kewenangan khusus, tetapi harus tetap mengkaji dan menafsirkan syarat pemberian deponeering dalam Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan bahwa harus “demi kepentingan umum” dan/atau kepentingan masyarakat.
Tetapi yang pasti, penyidik Polri sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan. Hal itu dibuktikan dengan “diterimanya BAP oleh JPU karena dinilai sudah lengkap (P21)”.
Begitu pula pertanyaan tentang “persamaan setiap orang di dalam hukum”, yang sebetulnya secara konstitusional sudah ditagaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Kita tidak ingin ada sorotan dalam masyarakat bahwa dalam penegakan hukum terjadi diskriminasi, karena hanya orang kecil yang diproses, sedangkan orang yang punya kekusaan diabaikan. Polri telah memaknai sorotan publik selama ini, bahwa “hukum selama ini tumpul ke bawah, tetapi tajam ke atas”.
Penyidik Polri dalam kasus Novel Baswedan selaku salah satu penyidik KPK tidak ingin dikecam oleh publik gara-gara melanggar konstitusional persamaan setiap orang di dalam hukum yang diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Biar masyarakat yang menilai bagaimana integritas penyidik Polri, bahkan Polri secara institusi dalam menyikapi persoalan itu.
Apakah Jaksa Agung akan mengeluarkan ketetapan men-deponeer perkara Novel Baswedan, itu sudah bukan lagi tanggung jawab dan wewenang Polri?
Analisis ini dikaji secara netral, dan tidak melihat bagaimana posisi penyidik Polri dan reaksi publik atas perkara itu, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum. Tentu juga menghormati sikap Presiden Jokowi yang meminta agar setiap proses hukum tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat, sehingga sudah betul sikap Polri menyerahkan persoalan itu kepada Jaksa Agung, apakah akanmengeluarkan diponir terhadap kasus Novel Baswedan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BFgsTNHkY_E[/embed]
"Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat," ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.
Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.
"Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat," tegas Jenderal bintang dua tersebut.
Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.
Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.
"Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara," pungkasnya.
https://bacasaja.today/bc-today-polri-beri-apresiasi-atas-dukungan-seluruh-elemen-masyarakat-terkait-posisi-polri-di-bawah-presiden/?feed_id=24708&_unique_id=697c6242438a7
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar "clandestine lab" atau laboratorium ilegal tembakau sintetis di wilayah Jakarta Barat.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Tw0cirxDLQg[/embed]
"Pengungkapan dilakukan pada Kamis, 22 Januari 2026 sekitar pukul 02.45 WIB di sebuah rumah di Jalan Kedoya Raya Blok 72 Nomor 05, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Budi menjelaskan, dalam pengungkapan kasus tersebut ditangkap satu tersangka, yaitu seorang pria berinisial V (25) dalam aktivitas "home industry" lab tembakau sintetis.
"Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran tembakau sintetis di wilayah Jakarta Barat," katanya.
Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan tersangka beserta barang bukti, termasuk tembakau sintetis yang disembunyikan oleh pelaku.
Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya bibit sintetis cair sebanyak 534 mililiter, tembakau sintetis seberat 72,1 gram dan 73 puluhan botol sprai.
Selain itu 5 gelas takar berbagai ukuran, satu botol aseton, satu unit telepon genggam, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi," katanya.
Kanit 1 Subdirektorat (Subdit) 1 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya, AKP Daniel menambahkan, dari hasil penyelidikan, "clandestine lab" tersebut diketahui memiliki potensi produksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai Rp5 miliar.
Ia juga mengungkap bahwa aktivitas ilegal tersebut telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026.
"Tersangka sudah beroperasi sejak April 2024 hingga Januari 2026 dan telah menjual dengan total nilai penjualan sebesar 7,2 miliar Rupiah," katanya.
Saat ini, tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Kapolda Metro Jaya Audiensi dengan Kemenko Polkam, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas Jakarta
Kapolda Metro Jaya melaksanakan audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas) beserta jajaran.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Ibu Kota.
Dalam audiensi tersebut, Kapolda Metro Jaya memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pascakerusuhan tahun 2025. Di antaranya penguatan Program Jaga Jakarta, perubahan paradigma penanganan unjuk rasa yang mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis, serta upaya komprehensif dalam pencegahan tawuran, pemberantasan narkotika, dan mitigasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
Sementara itu, Kemenko Polkam menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan langkah yang dijalankan Polda Metro Jaya.
Kemenko Polkam juga menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Audiensi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta sebagai barometer stabilitas nasional, melalui kolaborasi yang solid, komunikasi terbuka, dan penguatan persatuan antar unsur pemerintahan.
#kapoldametrojaya
Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Kepala Divisi Humas Polri beserta seluruh staf dan jajaran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Peringatan Isra Mi'raj menjadi momentum spiritual yang sarat makna, sekaligus pengingat akan pentingnya memperkuat keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari.
Isra Mi'raj bukan sekadar peristiwa sejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, Polri diharapkan semakin meneguhkan komitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi etika, integritas, serta profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keimanan dan ketakwaan yang kokoh diyakini mampu menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.
Kepala Divisi Humas Polri menegaskan bahwa semangat Isra Mi'raj hendaknya menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berkeadilan, demi terwujudnya Polri yang semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat.
Semoga peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat pengabdian yang tulus bagi seluruh anggota Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta — Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika berupa clandestine laboratory atau laboratorium gelap produksi etomidate yang beroperasi di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait paket mencurigakan yang diduga berisi bahan narkotika.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, pada Jumat (9/1/2025) sekitar pukul 15.30 WIB, tim Subdit 2 Ditresnarkoba 
