Pakar Hukum : “Legitimasi Penyidikan dan Sirkus Hukum Kasus Novel Baswedan”

Ramainya pemberitan tentang rencana mendeponering kasus hukum Novel Baswedan, Mengusik beberapa pakar hukum di daerah untuk mengemukakan pendapat hukum nya, adalah ; Dr. Jawade Hafizh, Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang dan dan Dr. Aulia, SH, Mhum, dosen senior hukum acara pidana Universitas Pekalongan sepakat bahwa

“…bahwa kita percaya adanya Tuhan, tapi dengan mudah

melupakannya. Kita ini menganggap negara hukum,

namun tidak konsekuen dalam melaksanakannya….”

 berikut pendapat pakar hukum ketika di diwawancari oleh AKP Herie Purwanto. Wawancara dilaksanakan di Kampus Unissula Semarang, Rabu10/02/2016 dan Universitas Pekalongan, Kamis 11/02/2016 dengan tujuan untuk menggali bagaimana pendapat tentang legitimasi proses penyidikan Kasus Novel Baswerdan, yang hingga minggu-minggu ini masih menjadi trending topik.

Posisi kasus Novel Baswedan, sudah P-21 dan sekarang dalam kewenangan Jaksa Penuntut

Umum untuk dilakukan penuntutan. Namun, ada desakan dari beberapa pihak, termasuk dari eksekutif,

agar perkara tersebut dihentikan. Bahkan, terkini muncul wacana ada barter, Novel Baswedan

dikeluarkan dari KPK dan kasusnya berhenti.

Bagaimana dua pakar hukum ini berpendapat? Dr. Jawade, pakar hukum administrasi negara,

lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2014 ini memberikan pendapatnya, bahwa proses

hukum yang dijalani oleh Novel Baswedan melalui tahap penyelidikan kemudian penyidikan. Penyidik

Bareskrim melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan ke JPU dan oleh JPU dilakukan penelitian secara

formil dan materiil.

Berdasar latar belakang keilmuan di bidang administrasi negara, Dekan Fakultas Hukum

Unissula, yang sering menjadi narasumber di berbagai acara talkshow tentang hukum di radio maupun

TV lokal ini menekankan sudut pandangnya lebih kepada prosesnya, bukan secara materiil atau

unsurnya. Sehingga, disebutkan karena proses penyidikan juga sudah diuji melalui pra peradilan yang

diajukan pihak Novel Baswedan, tahun 2015 yang lalu dan gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, maka tidak perlu diragukan lagi tentang legitimasi proses penyidikannya.

Legitimasi bagi proses penyidikan tersebut, juga telah mematahkan asumsi atau persepsi

sementara pihak yang menganggap Bareskrim Mabes Polri telah mengkriminalisasikan Novel

Baswedan

Pada sisi lain, adanya keinginan dari Presiden agar perkara Novel Baswedan dihentikan, menurut Dr. Jawade, perlu dilihat dalam konteks apa keinginan Presiden tersebut. Sebab, di Indonesia Presidenmempunyai dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Dalam kapasitas sebagai kepala Negara kewenangan kaitannya dengan hukum adalah bisa untuk memberikan amnesti,abolisi dan rehabilitasi. Ketiga hak Presiden ini bisa diberikan ketika seseorang sudah menjalani proseshukum, karena tujuannya adalah untuk memaafkan, mengurangi hukuman dan mengembalikan namabaik seseorang.Sedangkan pada perkara Novel, sidang di pengadilanpun belum dimulai, sehingga pada kontekskewenangan sebagai Kepala Negara ini menjadi tidak relevan. Sedangkan harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintah, agar kasus dihentikan, perlu dijelaskan kepada publik apa dan mengapa hal tersebut harus dilakukan, sebab apabila tidak ada kejelasan, maka akan menjadi preseden buruk bagi prosespenegakan hukum di Indonesia.

Demikian halnya apabila kasus dihentikan dengan mendasari kewenangan Kejaksaan, yaitukewenangan deponering, tidak serta merta bisa dilaksanakan. Alasan demi kepentingan umum, ataupundengan menggunakan dasar pasal 144 KUHAP, tetap harus berdasarkan pada logika hukum. Bukan karena atas intervensi dari pihak manapun.

Sementaraitu,Dr, AuliaSH,Mhumberpendapatbahwafenomenamasyarakatsekarangdalammemandang kasus Novel Baswedan ibarat sedang “ sakit rindu”, semacam kerinduan pada pimpinanyang adil dan hukum yang adil pula. Hal ini ditandai dengan gerakan melalui media sosial dalam menyuarakan masalah keadilan ini. Pada titik tertentu, masyarakat mempunyai persepsi atau prasangka tertentu terhadap sebuah permasalahan.Sentilan yang ditujukan bagi Criminal Justice System kita adalah, siapa yang menjadi kapten diantara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakat dan Penasihat Hukum?Masing-masing masih cenderung instansi sentris. Paradigma instansi sentris lebih didasarkan padakerangka parsial, belum secara substansi menggerakan hukum dalam sebuah proses yang komprehensip dan integral.Doktor yang mengajar mata kuliah hukum acara pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pekalongan ini, lulus S-3 Universitas Brawijaya. Lebih lanjut, seperti melempar pertanyaan :Sebenarnya yang terjadi saat ini, penggunaan hukum atau penegakan hukum? Penegakan hukum jelas,tujuannya tidak lepas dari 3 aspek, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Namun, yang dirasa oleh masyarakat, sekarang lebih cenderung pada penggunaan hukum. Artinya, hukum dikaitkan dengan kepentingan, sehingga tujuan hukum itu sendiri menjadi bias.Yang ada justru kepentingan tadi. Hukum seolah digerakkan sesuai dengan political will atau kemauan politik penguasa pada saat tertentu.Dalam praktiknya, hukum acara kita bisa diibaratkan sebagai pemain sirkus. Ketika melihatsirkus, yang terjadi adalah masing-masing pemain berusaha menunjukan keahliannya agar dapatmenarik perhatian penontonnya.Dengan menggunakan bahasa kias, Aulia mengandaikan pula, bahwa kita percaya adanya Tuhan,tapi dengan mudah melupakannya. Kita ini menganggap negara hukum, namun tidak konsekuen dalammelaksanakannya. Sehingga yang terjadi yang seperti sekarang ini, kasus Novel Baswedan sepertibelum ada kejelasan, padahal proses penyidikannya sudah on the track.

Read More

Korean Penganiaya dan Yang Di lakukan Oleh Novel Baswedan Temui Ketua KPK

Kuasa hukum korban penganiayaan Novel Baswedan, Yuliswan

Erwansyah Siregar dan Dedi Muryadi, korban penganiayaan Novel Baswedan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Yuliswan untuk bertemu Ketua KPK.

“Kami ingin menyampaikan kepada pihak KPK bahwa ini tindak pidana murni saat Novel menjalankan tugas (sebagai Kasat Reksrim Polres Bengkulu) bukan dalam rangka tugas di KPK,” ujar Yuliswan saat tiba di Gedung KPK, Jumat (12/2).

Jadi, menurut Yuliswan, kliennya ingin bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo agar lembaga antirasuah ini tidak hanya mendengarkan keterangan sepihak dari penasihat hukum Novel Baswedan.

“Kalau saya selaku kuasa hukum korban ingin menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi, jadi jangan sampai KPK hanya menggunakan keterangan sepihak saja,” imbuhnya.

Korban, lanjut Yuliswan, akan menyerahkan surat-surat yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan untuk menyerahkan bukti kasus yang melibatkan penyidik senior KPK itu.

Kendati demikian, Yuliswan enggan merinci surat-surat apa yang dimaksud.

“Intinya kami minta penegakan hukum yang benar dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, karena negara kita adalah negara hukum (rechtsstaat),” pungkasnya.

Kasus ini berawal saat korban yang merupakan tersangka pencuri burung walet diduga dianiaya oleh Novel. Korban sekaligus tersangka ditembak di bagian kakinya.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus ini sempat dihentikan. Namun, kembali dibuka usai KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kabiro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia periode 2003-2006 di Mabes Polri.

Read More

Analisis Hukum Kasus Novel Baswedan: Semua Sama di Depan Hukum

Oleh: Marwan Mas

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Salah satu perkara tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian publik, adalah adanya rencana Kejaksaan Agung men-deponeer perkara dengan tersangka Novel Baswedan (penyidik KPK) karena desakan sejumlah kalangan dalam masyarakat. 

Perkara itu sebenarnya sudah tuntas “penyidikannya” oleh Bareskrim Polri dan berkas perkara penyidikan (BAP) sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum karena dianggap P21. Bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menyerahkan perkara itu untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Memang, kasus ini mendapat perhatian publik, tetapi setelah JPU menyerahkan perkara ke pengadilan dan jadwal persidang juga sudah ditetapkan, tiba-tiba ada berita di media massa menyebutkan bahwa “Surat Dakwaan” yang telah dibuat JPU ditarik kembali oleh pihak Kejaksaan.
Sebetulnya persoalan penyidikan sudah selesai, sehingga secara hukum (hukum acara atau hukum formil) tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sudah selesai. Semua proses dan tahap penyelidikan dan penyidikan dianggap lengkap oleh JPU.
Jika kemudian ada rencana perkara itu akan dihentikan atau dideponeering oleh kejaksaan, hal itu bukan lagi tanggung jawab penyidik kepolisian. Tetapi perlu melihat dasar hukum penghentian atau deponeering suatu perkara oleh kejaksaan.
Deponeering merupakan “kewenangan khusus” bagi Jaksa Agung yang diberikan dalam Pasal 35 huruf-c UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyenyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Ukuran suatu perkara dideponir oleh Jaksa Agung sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan, adalah “untuk kepentingan bangsa dan negara daan/atau kepentingan masyarakat luas”. Artinya, mengenyampingkan perkara merupakan pelaksanaan dari “asas oportunitas’, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan “saran dan pendapat” dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara tersebut.
Badan-badan kekuasaan atau lembaga negara yang terkait dengan perkara itu, antara lain Polri selaku penyidik, Mahkamah Agung, dan DPR selaku representase rakyat.
Namun, yang perlu dipertanyakan, apakah “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” sudah terpenuhi?
Apakah kalau perkara itu diproses di pengadilan akan membuat kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas “akan terganggu” dan penyeleggaraan negara ikut terganggu?
Tentu bisa saja ada yang memprediksi akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat kalau dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan. Tetapi pada sisi lain ada yang diabaikan, yaitu “persamaan di depan hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kata “tidak ada kecualinya” bisa ditafsirkan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus diproses, apalagi sudah melalui penyelidikan dan penyidikan dan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, sehingga seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan.
Biar pengadilan yang memutuskan apakah dakwaan JPU terbukti atau tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan. Ini yang disebut memenuhi “kepastian hukum” sebagai salah satu tujuan hukum, selain “keadilan dan kemanfaatan masyarakat”. Tujuan hukum melalui “kepastian hukum” pada hakikatnya sudah dijalankan oleh penyidik Polri, sehingga idealnya diserahkan ke pengadilan untuk menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Men-deeponir perkara tersangka Novel Baswedan secara empiris (realitas) sebetulnya belum sepenuhnya menyentuh pada kerugian “kepentingan umum dan/atau merugikan kepentingan masyarakat”. Apalagi kasus itu terkait dengan individu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Namun, karena ada Kewenangan Khusus Jaksa Agung melakukan deponeering, maka biar Jaksa Agung yang menilai dan menentukan “makna kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat luas” seperi dimaksud dalam Pasal 35 huruf-c UU kejaksaan.

Penyidik Polri tidak bisa lagi disalahkan, apalagi mengaitkannya bahwa penyidik melakukan “kriminalisasi” terhadap Novel Baswedan. Sebab kriminalisasi itu dianggap telah terjadi, jika seseorang diproses hukum “tanpa ada fakta kasus, tidak cukup alat bukti penetapan tersangka, dan BAP tidak diterima JPU”.
Apalagi tersangka Novel Baswedan sudah melakukan “praperadilan” atas penetapannya sebagai tersangka, tetapi pengadilan menolaknya dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Novel Baswedan telah menenuhi ketentuan KUHAP.

Untuk menjawab pertanyaan yang berkembang, apakah penanganan kasus tersangka Novel Baswedan yang akan dideponir oleh Jaksa Agung bisa diterima? Jawabnya, memang bisa saja dilakukan Jaksa Agung sebagai kewenangan khusus, tetapi harus tetap mengkaji dan menafsirkan syarat pemberian deponeering dalam Pasal 35 huruf-c UU Kejaksaan bahwa harus “demi kepentingan umum” dan/atau kepentingan masyarakat.
Tetapi yang pasti, penyidik Polri sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan. Hal itu dibuktikan dengan “diterimanya BAP oleh JPU karena dinilai sudah lengkap (P21)”.

Begitu pula pertanyaan tentang “persamaan setiap orang di dalam hukum”, yang sebetulnya secara konstitusional sudah ditagaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Kita tidak ingin ada sorotan dalam masyarakat bahwa dalam penegakan hukum terjadi diskriminasi, karena hanya orang kecil yang diproses, sedangkan orang yang punya kekusaan diabaikan. Polri telah memaknai sorotan publik selama ini, bahwa “hukum selama ini tumpul ke bawah, tetapi tajam ke atas”.

Penyidik Polri dalam kasus Novel Baswedan selaku salah satu penyidik KPK tidak ingin dikecam oleh publik gara-gara melanggar konstitusional persamaan setiap orang di dalam hukum yang diatur Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Biar masyarakat yang menilai bagaimana integritas penyidik Polri, bahkan Polri secara institusi dalam menyikapi persoalan itu.
Apakah Jaksa Agung akan mengeluarkan ketetapan men-deponeer perkara Novel Baswedan, itu sudah bukan lagi tanggung jawab dan wewenang Polri?
Analisis ini dikaji secara netral, dan tidak melihat bagaimana posisi penyidik Polri dan reaksi publik atas perkara itu, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum. Tentu juga menghormati sikap Presiden Jokowi yang meminta agar setiap proses hukum tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat, sehingga sudah betul sikap Polri menyerahkan persoalan itu kepada Jaksa Agung, apakah akanmengeluarkan diponir terhadap kasus Novel Baswedan.

Read More

Deponering Kasus NB, AS dan BW Mengoyak Kesadaran Hukum

Oleh: Dr. Bambang Usadi, MM*

TRIBRATANEWS JATIM

Kasus hukum yang menjerat BW, AS dan NB kembali menjadi sorotan ketika tiba-tiba muncul wacana bahwa kasus yang menjerat mantan komisioner dan penyidik KPK tersebut akan dideponering melalui kewenangan Jaksa Agung. Tidak ketinggalan ICW pun mendesak agar Kejaksaan Agung mendeponering kasus tersebut, meski sebagian komponen masyarakat justru menghendaki agar kasus BW, AS dan NB  diteruskan sampai proses peradilan untuk memastikan tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, termasuk tujuan terciptanya kesadaran hukum. HMI secara tegas menolak deponering, menuntut keadilan dan meminta Kejagung untuk menuntaskan kasus yang menjerat mantan komisioner KPK tersebut. 
Persoalannya adalah atas dasar apa beberapa pihak di luar kekuasan criminal justice system mendesak dilakukan deponering terhadap kasus BW, AS dan NB?  Apabila alasannya adalah hati nurani, keadilan dan kepastian hukum, maka semestinya hati nurani berdasar kesadaran hukum yang mengkedepankan keadilan dan kepastian hukum,  menuntun lahirnya sikap dan perilaku yang menghormati proses hukum sampai tuntas sehingga menjadi jelas duduk perkara hukumnya atau benar salahnya di depan hukum. Pemberian perlakuan khusus terhadap BW, AS dan NB menyalahi ketentuan hak asasi manusia karena telah nyata memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan konstitusi pasal 28D UUD Tahun 1945 amandemen IV huruf (i) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sesungguhnya, kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan deponering didasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.  Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c menegaskan: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.
Demikian juga dengan ketentuan KUHAP yang mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan deponering perkara diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan pasal 77 KUHAP.  Pasal Pasal 46 ayat (1) huruf c  KUHAP menegaskan: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.
Hal yang patut menjadi pertanyaan besarnya berdasarkan pada ketentuan deponering tersebut adalah kepentingan umum apa sesungguhnya yang dimaksud?  Apakah kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Apabila kepentingan ini yang dimaksud, maka justru proses penegakan hukum harus dilanjutkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di KPK dilakukan secara profesional, tidak dilakukan oleh tangan-tangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pernah bermain kotor dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum.  Sebagaimana diharapkan pasal 29 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: poin (7) cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”.
Proses penegakan hukum terhadap BW, AS dan NB juga akan menghindarkan terjadinya preseden buruk terhadap pengabaian tujuan hukum yang utama itu sendiri yakni terwujudnya ketertiban dan keadilan, karena setiap orang nantinya tidak akan khawatir melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencurangi hukum, karena ada harapan ketika menduduki jabatan publik yang lebih strategis, kasus hukum lamanya akan diabaikan disebabkan adanya opini dan desakan publik atau atas dasar kepentingan politik. Deponering secara substansial sesungguhnya juga merugikan status hukum pihak yang tersangkut kasus pidana. Pilihan deponering menegaskan bahwa perkaranya memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa dalam sidang pengadilan, yang berarti bahwa yang bersangkutan menyandang status sebagai tersangka sepanjang masa.
Pembangunan kesadaran hukum seharusnya mampu memposisikan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelesaian perkara hukum. Deponering harus tetap diposisikan menjadi kewenangan independen dari Jaksa Agung yang secara profesional dan dilandasi integritas memandang demi kepentingan hukum mengabaikan perkara dan tidak melanjutkannya perkara hukum ke tingkat pengadilan.  Deponering melalui desakan para pihak di luar criminal justice system atau disebabkan adanya deal-deal politik tertentu justru akan semakin memperkeruh dan memperunyam wajah penegakan hukum di Indonesia, karena konsekuensinya justru akan mendorong sebagian orang yang bermasalah dengan hukum nantinya akan memanfaatkan celah pembentukan opini publik untuk mengintervensi proses penegakan hukum, dengan dalih bermacam-macam.
Media, penggiat, tokoh agama dan pengamat hukum termasuk akademisi juga diharapkan berperan membangun budaya hukum yang konstruktif dengan memanfaatkan ruang publik untuk mendidik masyarakat yang sadar hukum dan tidak abai terhadap kewajiban hukum seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum.  Bagaimanapun masyarakat termasuk media, penggiat, tokoh agama, akademisi dan pengamat hukum tidak mengetahui dan memahami keseluruhan konstruksi dan anatomi kasus pidana yang  menjerat tersangka, sehingga sudah seharusnya menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada criminal justice system yang berwenang.
*Penulis: Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, MM, Karo Bankum DivKum Polri

Read More

Cara Mengurus SKCK

Cara Mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Bagi seseorang yang akan melamar pekerjaan atau mendaftar calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengurus surat-surat sebagai persyaratan pendaftaran menjadi sangat utama. Salah satunya surat itu adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Surat SKCK ini biasanya digunakan sebagai tanda bukti bahwa pihak pelamar kerja atau pendaftar CPNS tidak pernah atau terbebas dari tindakan pidana. SKCK juga biasanya menjadi bukti bahwa seseorang memiliki perilaku yang baik, dalam arti tidak pernah melanggar hukum yang berlaku. Namun, mungkin saja dalam pengurusannya biasanya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti alur pembuatan SKCK ini, apalagi kalau pihak yang bersangkutan baru pertama kali mengurus SKCK, tentu bisa-bisa menjadi bahan tertawaan petugas atau orang lain yang biasa sudah pernah mengurus SKCK lantaran ketidaktahuannya atau kebingungannya dalam mengurus SKCK.
Dalam ulasan ini, bagi masyarakat yang baru pertama kali atau tidak mengerti tatacara mengurus SKCK, berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini bisa saja berbeda di setiap tempat di Indonesia dan bisa juga berubah sesuai dengan aturan yang diperbarui oleh pihak kepolisian Indonesia, sehingga langkah-langkah ini bersifat relatif terhadap perubahan aturan dan daerah terkait, tetapi setidaknya inilah yang hendaknya dilakukan sebelum mengurus surat SKCK.
(1) Anda siapkan pas foto 4 x 6 berwarna (latar menurut tanggal lahir, genap berwarna merah dan ganjil berwarna biru) sebanyak 12 buah.
(2) Anda buat surat pengantar pembuatan SKCK dari level desa Anda, atau surat pengantar dari level daerah tempat Anda tinggal kepada pihak terkait, misalnya Kelurahan, RT, RW. Tujuang pembuatan SKCK bisa Anda tentukan, misalnya untuk melamar pekerjaan, pindah daerah, pindah sekolah, pengangkatan CPNS, dan tujuan lainnya.
(3) Setelah Anda membuat surat pengantar dari desa, maka pada level berikutnya (Kecamatan), Anda akan dibuatkan surat rekomendasi dari kecamatan untuk pembuatan SKCK, Anda copy dulu surat pengantar Anda sebanyak 1 lembar (bisa lebih tergantung daerah dan aturan perubahan yang berlaku). Lalu, Anda akan dimintai pas foto sebanyak 6 lembar, 2 lembar foto sebagai arsip kecamatan, dan 4 foto dilampirkan pada surat rekomendasi dari kecamatan untuk pengurusan SKCK di tingkat Polsek.
(4) Hati-hati, biasanya hingga saat ini masih saja cenderung ada oknum yang melakukan pungutan liar alias pungli pada tingkat kecamatan saat pengurusan SKCK, jadi kalau Anda menemui, lebih baik Anda bawa kamera dan Anda foto sebagai bukti pelaporan adanya pungli.
(5) Anda selanjutnya datang ke polsek terdekat daerah Anda kemudian datang ke bagian pembuatan surat rekomendasi SKCK dari polsek dengan memenuhi persyaratan berupa KTP (asli dan copy), Kartu Keluarga (KK) copy sebanyak 2 - 3 lembar. (note : di tingkat polsek juga rawan adanya pungli, jadi tetaplah Anda waspada, memang sih dengan adanya uang urusan akan lancar, meskipun ini adalah paradigma yang keliru, tetapi kan kita yang rugi).
(6) Setelah selesai pembuatan surat rekomendasi setingkat polsek, Anda bisa langsung ke Polres untuk pembuatan SKCK Anda. Di Polres, Anda akan mengisi formulir identitas Anda, termasuk keluarga Anda, khusus identitas Anda usahakan sama dengan KTP Anda, jangan lupa membawa 6 - 8 pas foto berwarna Anda ukuran sama 4 x 6. Setelah Anda mengisi formulir biodata, Anda akan diberi sebuah lembar berwarna putih, yakni form rumus sidik jari Anda. Namun, terlebih dahulu, Anda harus mengisi identitas di pada baris titik-titik yang harus diisi, sesuaikan dengan identitas KTP Anda.
(7) Tahap berikutnya adalah tahapan rekam sidik jari oleh petugas kepolisian dengan menempelkan 10 jari Anda ke alat sidik jari dan mencetak sidi jari Anda satu per satu, milai dari jari kelingking, hingga telunjuk, lalu 4 jari kecuali jempol Anda, dan terakhir adalah jempol Anda. Penempelan ini dari tangan kiri ke tangan kanan atau bisa sebaliknya.
(8) Setelah menempel, petugas akan mengamati sidik jari Anda dan kemudian mencetak hasilnya dengan kode tertentu pada area rumus sidik jari pada form Anda. (awas ada pungli)
(9) Setelah selesai, Anda bisa menyerahkan hasilnya ke petugas pemberi form Anda kemudian mencetak SKCK Anda. Pada tahap ini, sesuai UU yang berlaku di kepolisian Anda dimintai biaya sebesar Rp. 10.000,- (saya lihat memang ada Undang-Undangnya, jadi bukan pungutan liar alias SOP).
(10) Bila perlu legalisir, Anda harus meng-copy SKCK Anda sebanyak minimal 10 lembar (untuk CPNS), atau lebih kemudian Anda baru bisa memberikannya ke petugas untuk melegalisirnya.
(11) Selesai.
nb : Jangan lupa dari rumah membawa Kartu Keluarga (KK) untuk memudahkan mengisi keterangan anggota keluarga, dan catat pula pengalaman pendidikan Anda (lulus SD, SMP, SMA/SMK tahun berapa misalnya).

Read More

Cara Buat SKCK Baru di Kepolisian

Halo bagi pelamar kerja baik CPNS atau Swasta

Tentunya ada persyaratan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disebut SKCK, bagi yang belum atau lupa berikut penjelasanya :

I. PERSIAPAN

A. Fotocopy KK + KTP , buat ajah 10 copyan buat rt/rw ke kelurahan-polsek selebihnya simpen dah

B. Pas Fhoto 4X6 = 5 lembar ada juga yang minta 4lembar siapin ajah yang banyak.

II. PERSYARATAN AWAL

1. Kalian datangin rumah pa RT bawa fotocopy KTP sama fotovop KK (kartu Keluarga) trus bilang dah ke Pak RT buat : - Surat Pengantar buat SKCK untuk melamar kerja ttd pa RTnya, nah ente bolehlah ngasih ke pa RT berapa ajah yang penting ikhlas(bukan keharusan)sebagai terima kasih membuat suratnya.

durasi : 10 menit sambil ngobrol dikit

2. Trus datangin dah ke kantor RW, minta tanda tangan RWnya,paling RW liat ttd RTnya udah dia langsung tanda tangan dan bilang makasih kalau sduah selesai jangan lupa disitu ada kotak amal untuk warga, isi dah seiklasnya.(bukan paksaan)—> durasi waktu 7 menit…

3. Nah Paginya bawa dah ke Kelurahan setempat surat tuh, kalau sudah Program Satu Pintu ,pencet tombol biru alias pelayanan Umum / SKCK, tunnggu panggilan setelah dipanggil kasih dah datanya.

Kalau Kelurahanya cepat kita suruh tunggu ngga lama kisaran 10-20 menit tergantung banyaknya surat dah jadi tuh surat Keterangan Kelurahan.

4.Nah kalau perlu fotocoy duluh dah buat arsip kita.

5. Dari sini, rutenya terbelah 2.

———> Bagi yang ingin mendaftar ke CPNS atau BUMN, lanjutkan rute anda ke kantor Kecamatan.

———> Bagi yang ingin mendaftar ke perusahaan Swasta, lanjutkan ke Polsek

5. nah bagi yang ke Kecamatan tinggal minta ttd pa Camat saja,..Lalu kalian datangin dah Polsek terdekat, tanya dah pelayanan Pembuatan SKCK, TRUS bilang dah mau buat SKCK , lalu dikasih formulir suruh isi sambil menyerahkan, surat dari Kelurahan, Foto 4×6(6 lembar) , sama fotocopy KTP.

Di formulir  itu ada jg ditanya umur orang tua dan sodara2 kandung (bagi yang lupa supaya dipersiapkan) serta riwayat pendidikan (jadi harus tau pernah sd dimana dan masuk tahun berapa, dst sampe kuliah). Kalo sudah, masukin formnya beserta syarat2 segala macem. Nanti dibilang disuruh tunggu berapa lama. setelah itu anda dipanggil dan diambil sidiq jarinya kesepuluh tangan  dan dijelaskan dah selesainya kalau pagi jadinya siang kalau siang jadinya besok..dan untuk ngambil SKCKnya bisa diwakilkan, asal si wakil bawa fotocopy KTPmu. Ga ada yang perlu ditanda tangan pas ngambil, makanya bisa diwakilin.

catatan anda: sesebel apapun saat itu, jangan lupa utk tetap tersenyum dan berbahasa yang baik. Biar gimanapun kita lagi butuh mereka…betul tidak???

nah Bagi yang sudah jadi di cek dulu  SKCKnya sebelum anda Pulang, siapa tahu jenis kelamin adan tertukar, atau agama anda Ganti…hehhehe

Berapa Biaya SKCK :Rp. 10.000

menurut :

1. UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);


2. UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;


3. PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri;


4. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010.

ok itu saja semoga bermanfaat…

Read More

Polres Gresik

Polres Gresik
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 22 Gresik 61114
Telepon : 031.3974110 – 031.3981381

Daftar Nama Polsek di Polres Gresik : Polsek Gresik kota (polsekta gresik), Polsek Kebomas (urban), polsek Driyorejo (urban), polsek panceng, polsek ujungpangkah, polsek sidayu, polsek dukun, polsek bungah, polsek manyar, polsek duduk sampeyan, polsek balongpanggang, polsek wringinanom, polsek benjeng, polsek menganti, polsek cerme, Polsek KPPP Gresik (KP3) Kawasan Pelabuhan, polsek kedamean, polsek sangkapura bawean, polsek tambak pulau bawean.

Read More

Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kepolisian Daerah Jawa Timur
Lambang Polda Jatim
Singkatan	Polda Jatim
Didirikan	1945
Struktur yurisdiksi
Wilayah hukum	Provinsi Jawa Timur
Badan nasional	Pemerintah Indonesia
Tugas utama	Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Struktur operasional
Kapolda	Inspektur Jenderal Polisi Drs. Anas Yusuf, Dipl.krim, SH, MM.
Markas Polda	Jl. Ahmad Yani 116 Kota Surabaya
Bagian dari	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bertanggung jawab kepada	Kapolri
Situs resmi
Situs	Polda Jatim

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur. Polda Jawa Timur merupakan polda dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga kepala kepolisian daerah yang menjabat haruslah seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 116, Surabaya, Jawa Timur.

Polda Jatim saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Dr. H. Anas Yusuf.

Wilayah hukum Polda Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya), 9 Kepolisian Resort Kota, dan 29 Kepolisian Resort, termasuk diantaranya adalah Polres KP3 Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resor). Sebelum diberlakukan restrukturisasi Polri pada akhir 2010, Polda Jawa Timur mempunyai 7 kepolisian wilayah (Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro).

Daftar isi

  [sembunyikan] 

• 1 Unsur Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur
  • 1.1 Unsur Pimpinan
  • 1.2 Unsur Pembantu Pimpinan
• 2 Wilayah Hukum Polda Jawa Timur
  • 2.1 Wilayah Surabaya dan Sekitarnya
  • 2.2 Wilayah Malang
  • 2.3 Wilayah Besuki
  • 2.4 Wilayah Kediri
  • 2.5 Wilayah Bojonegoro
  • 2.6 Wilayah Madiun
  • 2.7 Wilayah Madura
• 3 Beberapa Mantan Kapolda Jawa Timur
• 4 Pranala luar

Unsur Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Unsur Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Kapolda 

Irjen Pol Dr. H. Anas Yusuf

Wakapolda 

Brigjen Pol Suprodjo W.S.

Unsur Pembantu Pimpinan[sunting | sunting sumber]

Irwasda 

Kombes Pol Aan Iskandar

Karo Ops 

Kombes Pol Mamboyng

Karo SDM 

Kombes Pol Rachmat Mulyana

Karo Rena 

Kombes Pol F.X. Djoko Pontjo Murdoko

Karo Sarpras 

Kombes Pol Michael Aris Sudarmono

Dirbinmas 

Kombes Pol Suharno

Direskrimsus 

Kombes Pol H. Idris Kadir

Direskrimum 

Kombes Pol Bambang Priyambadha

Dirresnarkoba 

Kombes Pol Andi Loedianto

Dirlantas 

Kombes Pol Verdianto I.B.

Dirintelkam 

Kombes Pol Nana Sujana

Dirsabhara 

Kombes Pol Imam Sayuti

Dirpamobvit 

Kombes Pol Kushariyanto

Dirpolair 

Kombes Pol Agoes Duta Supranggono

Dir Tahti 

AKBP Yupto

Kabid Humas 

Kombes Pol Awi Setiyono

Kabidkum 

Kombes Pol Hendi Handoko

Kabiddokkes 

Kombes Pol dr. Budiyono, MARS.

Kabid Keu 

Kombes Pol Ashari Jamaluddin

Kabid TI 

Kombes Pol Yoyok Subagyono

Kabid Propam 

Kombes Pol Agusli Rasyid

Kasat Brimob 

Kombes Pol Rudi Kristantyo

Ka SPKT 

AKBP Bambang Widiyatmoko

Wilayah Hukum Polda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Wilayah Surabaya dan Sekitarnya[sunting | sunting sumber]

• Polrestabes Surabaya
  Kapolrestabes: Kombes Pol Setija Junianta

• Polres Sidoarjo
  Kapolres: AKBP Anggoro Sukartono

• Polres Gresik
  Kapolres: AKBP E. Zulpan

• Polres KPPP Tanjung Perak
  Kapolres: AKBP Aries Syahbudin

Wilayah Malang[sunting | sunting sumber]

• Polres Batu
  Kapolresta: AKBP Windiyanto Pratomo

• Polres Malang Kota
  Kapolresta: AKBP Totok Suharyanto

• Polres Malang
  Kapolres: AKBP Aris Haryanto

• Polres Pasuruan Kota
  Kapolresta: AKBP Asep Akbar Hikmana

• Polres Pasuruan
  Kapolres: AKBP Ricky Purnama

• Polres Probolinggo Kota
  Kapolresta: AKBP Iwan Setyawan

• Polres Probolinggo
  Kapolres: AKBP Riky Hanul

• Polres Lumajang
  Kapolres: AKBP Singgamata

Wilayah Besuki[sunting | sunting sumber]

• Polres Jember
  Kapolres: AKBP M. Sabilul Alif

• Polres Banyuwangi
  Kapolres: AKBP Tri Bisono Soemiharso

• Polres Bondowoso
  Kapolres: AKBP Djadjuli

• Polres Situbondo
  Kapolres: AKBP Hadi Utomo

Wilayah Kediri[sunting | sunting sumber]

• Polres Kediri Kota
  Kapolresta: AKBP Budhi Herdi Susianto

• Polres Kediri
  Kapolres: AKBP Erthel Stephan

• Polres Blitar Kota
  Kapolresta: AKBP Yulia Agustin Selfa Triana

• Polres Blitar
  Kapolres: AKBP Indarto

• Polres Tulungagung
  Kapolres: AKBP Bastoni Purnama

• Polres Trenggalek
  Kapolres: AKBP Sudjarwoko

• Polres Nganjuk
  Kapolres: AKBP Muh. Anwar Nasir

Wilayah Bojonegoro[sunting | sunting sumber]

• Polres Lamongan
  Kapolres : AKBP Solehan

• Polres Bojonegoro
  Kapolres: AKBP Ady Wibowo
• Polres Tuban
  Kapolres: AKBP Ucu Kuspriyadi

• Polres Mojokerto Kota
  Kapolresta: AKBP Wiji Suwartini

• Polres Mojokerto
  Kapolres: AKBP Muji Ediyanto

• Polres Jombang
  Kapolres: AKBP Akhmad Yusep Gunawan

Wilayah Madiun[sunting | sunting sumber]

• Polresta Madiun Kota
  Kapolresta: AKBP Farman

• Polres Madiun
  Kapolres: AKBP Denny Setia Nugraha Nasution

• Polres Magetan
  Kapolres: AKBP Johanson Ronald Simamora

• Polres Pacitan
  Kapolres: AKBP Taryadi

• Polres Ponorogo
  Kapolres: AKBP Iwan Kurniawan

• Polres Ngawi
  Kapolres: AKBP Valentino Alfa Tatareda

Wilayah Madura[sunting | sunting sumber]

• Polres Bangkalan
  Kapolres: AKBP Soelistijono

• Polres Sampang
  Kapolres: AKBP Yudo Nugroho Sugianto

• Polres Pamekasan
  Kapolres: AKBP Nanang Chadarusman

• Polres Sumenep
  Kapolres: AKBP Marjoko

Beberapa Mantan Kapolda Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

• Irjen Pol (Purn) Slamet Sidik Permana
• Irjen Pol (Purn) Koesparmono Irsan
• Irjen Pol (Purn) Emon Rivai Arganata
• Irjen Pol (Purn) Sumarsono
• Irjen Pol (Purn) Moch. Hidayat
• Jend. Pol (Purn) Roesmanhadi
• Jend. Pol (Purn) Da'i Bachtiar
• Jend. Pol (Purn) Sutanto
• Irjen Pol (Purn) Heru Susanto
• Irjen Pol (Purn) Firman Gani
• Irjen Pol (Purn) Edy Sunarno
• Irjen Pol (Purn) Herman Surjadi Sumawiredja
• Komjen Pol (Purn) Anton Bachrul Alam
• Komjen Pol (Purn) Pratiknyo
• Komjen Pol Badrodin Haiti
• Irjen Pol (Purn) Untung Suharsono Radjab
• Irjen Pol (Purn) Hadiatmoko
• Irjen Pol Unggung Cahyono

Read More

DVI Polda Jatim Rapat Rekonsiliasi Data Korban

Surabaya – Disaster Victim Indentification (DVI) Polda Jawa Timur akan menggelar rapat rekonsiliasi guna mencocokan data antara Ante Mortem dan Post Mortem, setelah pihaknya selesai melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah.

“Di hadiri dua tim, tim dari Ante Mortem dan tim dari Post Mortem yang bekerja melakukan tindakan. Sehingga diharapkan hasil rekonsiliasi itu bisa didapat hasil,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Awi Setiyono, di RS Bhayangkara, Surabaya, Kamis (1/1/2015).

Rapat tersebut sudah dimulai pukul 10.00 WIB di posko Ante Mortem Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam pantauan obsessionnews hingga saat ini rapat dimaksud berlangsung secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput.

Awi menjelaskan apabila pemeriksaanya dinyatakan positif maka DVI baru akan mempublish ke media massa. Setelah itu baru diserahkan ke pihak AirAsia, selanjutnya serah terima kepada keluarga korban.

“Kita tunggu hasilnya baru kita serahkan, petugas sudah selesai forenksik,” katanya.

Awi memastikan pemeriksaan forensik terhadap dua jenazah yang dilakukan kemarin sore sudah tuntas pada pukul 21.00 WIB. Pemeriksaan forensik itu terdiri dari visum dan penyebab kematian.

“Kami rilis kegiatan Post Mortem, terhadap dua jenazah yang kami terima dari rekan-rekan di Pangkalan Bun, langsung kata ambil. Tim forensik bekerja smp pk 21.00 WIB, insyallah selesai,” tutur dia. (Has)

Read More

Tim DVI Polda Jatim Masih Identifikasi Lima Korban

Polda Jatim — Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur masih mengidentifikasi lima korban pesawat AirAsia QZ8501 di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, proses identifikasi yang dilakukan pihak DVI sesuai standar internasional berdasararkan ISI PO Interpol.

"Dengan demikian hasil dari identifikasi sangat akurat untuk penegakan hukum," ujarnya kepada wartawan di Crisis Centre Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (1/1).

Dari enam korban yang sekarang sudah di RS Bhayangkara, seorang korban berhasil diidentifikasi atas nama Hayati Lutfiah Hamid, warga Sawotratap Sidoarjo, Jawa Timur.

Wanita berusia sekitar 40 tahun tersebut, teridentifikasi setelah Tim DVI Polda Jatim memastikan sesuai metode identifikasi primer maupun sekunder dengan pendukung lainnya.

Menurut rencana, korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar tempat tinggalnya pada Kamis malam ini. Sementara itu, Kapolda Jatim juga menjelaskan saat ini Tim DVI yang diketuai Kombes Pol Budiyono telah menyiapkan dua kegiatan identifikasi antemortem dan postmortem. Antemortem merupakan kegiatan profiling yakni menyiapkan data orang, seperti rekam medis, sidik jari, DNA, termasuk ciri-ciri fisik seperti tahi lalat, tato dan tanda-tanda khusus di tubuh lainnya.

"Berikutnya semua data sekunder itu ditindaklanjuti di 'postmortem'. Setelah teridentifikasi, pasti disampaikan," tutur jenderal polisi dua bintang tersebut.

Read More