Thursday, 18 September 2014

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK


PENYIDIKAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI LOKALISASI PELACURAN DOLLY SURABAYA OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLWILTABES SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Sejarah perlindungan anak di dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional tentang hak asasi manusia dan anak. Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut karena kenyataan di lapangan anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. Sebagian anak-anak di sekitar kita tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mengerti harus mengadu kepada siapa untuk mendengar isi hati mereka. Mereka akhirnya pasrah dengan kerasnya roda kehidupan di lingkungan mereka.
Pihak-pihak tertentu melihat anak adalah sebagai komoditi yang memiliki nilai kompetitif jika dieksploitasi secara ilegal. Pihak tersebut adalah jaringan pelacuran anak. Meski tak ada data yang pasti dan up to date, di Indonesia diperkirakan sekitar 30 persen dari 550 ribu lebih pekerja seks komersial (PSK) atau sekitar 40-70 ribu PSK adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun (Suara Pembaruan, Selasa 23 Juli 2009). Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta, Bandung 2.511 anak, Yogyakarta 520 anak, Surabaya 4.990 anak, dan Semarang 1.623 anak (Sumber :tempointeraktif.com). Hal ini juga diungkapkan dalam Suara Karya 01-12-2004 hal. 06, yang menyatakan bahwa sebanyak 30 persen pelacuran di Indonesia dilakukan oleh anak-anak dan pelancong/turis merupakan salah satu pengguna bisnis tersebut yang cukup potensial. Keuntungan menggiurkan bisa didapatkan dari bisnis pelacuran ini. Anak-anak melayani hasrat biologis para lelaki hidung belang dengan berbagai resiko yang harus mereka hadapi seperti kondisi kematangan seksual yang belum dewasa, ancaman penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah. Anak-anak pun mau tidak mau harus menghadapi konsumen yang kadang kala gila libido, liar dan tanpa belas kasihan. Anak-anak susah melepaskan diri dari belenggu eksploitasi karena ketatnya penjagaan dari preman-preman germo, sehingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri (Fokus, 9-15 Desember 1998 seperti yang diungkap Ahmad Sofian: Fenomena Anak-anak yang dilacurkan di Sumatera Utara, 1 September 2009 17:49:18). Bertubi-tubi beban yang mereka harus pikul. Belum lagi adanya stigma masyarakat yang sebagian besar kontra terhadap profesinya. Sebagian besar masyarakat tersebut menganggap pelacuran anak adalah penyakit masyarakat yang bertentangan dengan agama dan aturan hukum sehingga harus diberantas.
Namun di sisi lain, banyak pihak yang mengambil manfaat dari bisnis pelacuran anak. Selain germo dan jaringannya, masyarakat sekitar lokalisasi diuntungkan dengan adanya bisnis ini. Mulai dari pedagang asongan makanan, koran, rokok, tukang parkir, ponten umum, penjual perhiasan imitasi, warung makan, restoran, bar, tukang jahit sampai sopir taksi (Reno Bachtiar dan Edy Purnomo,2007:31). Bisa dibayangkan dinamisnya roda perputaran bisnis yang dihasilkan dalam satu malam di suatu lokalisasi. Aparat pemerintah daerah menerima keuntungan dari bisnis tersebut melalui pajak pariwisata. Oknum aparat kepolisian dan TNI pun tak luput dari jatah setoran yang biasa mereka dapatkan. Kehadiran pelacur seolah sebagai raja yang memberi sumber penghidupan, memberikan nafkah bagi sebagian masyarakat sekitarnya.
Pelacuran anak melanggar hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 65 UU RI no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya.”
Ada dua Konvensi Internasional dari PBB yang mengatur tentang anak. Konvensi tersebut antara lain : ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment atau Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour atau Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan “Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak” . Kedua konvensi tersebut menyatakan bahwa pelacuran anak merusak psikologis/kejiwaan, masa depan dan hak dasar anak. Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI No 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 dan UU RI No 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak yang terjun dalam dunia pelacuran ini pada dasarnya memikul tekanan psikologis yang berat. Tekanan muncul akibat anak-anak yang masih berusia belia harus menghadapi dunia luar yang penuh dengan fenomena kerasnya kehidupan. Anak-anak yang seharusnya pada usia tersebut mendapatkan bimbingan, sentuhan kasih sayang, perhatian dari orang tua, keluarga dan lingkungan, pada kenyataannya harus menghadapi kerasnya kehidupan agar bisa survive. Konflik batin berkecamuk di dalam lubuk hati mereka. Konflik antara hati nurani dengan fakta keras dan kejamnya kehidupan di dunia nyata yang harus mereka hadapi. Ini bukan cita-cita hidupnya tapi mau tidak mau pilihan tersebut tetap dijalaninya agar tetap hidup. Tentu dalam lubuk hatinya yang paling dalam anak-anak rindu akan belaian kasih sayang, perhatian dan bimbingan. Hanya doa yang terpanjat kepada Tuhan berharap nasibnya esok lebih baik dari hari ini.
Walaupun fenomena pelacuran anak ini melanggar Konvensi ILO No 138 dan 182, namun pemerintah menganggap kecil masalah ini karena tidak mengganggu stabilitas dan atmosfer politik secara langsung di Indonesia (Ahmad Sofian, 2009:01). Di sisi lain, hukum masih bersifat regulatif dan kuratif, yang hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran tanpa ada upaya untuk menyentuh dan memberi terapi yang tepat terhadap akar permasalahan tersebut.
Implementasi tugas pokok Polri dalam menegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU RI No 2 tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum maksimal. Sudah berulang kali dilaksanakan tindakan represif terhadap para germo beserta sindikatnya yang mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur, namun kenyataannya praktik pelacur anak-anak yang dieksploitasi seksualnya untuk tujuan komersial tersebut masih saja ada dengan modus yang lebih rapi, rahasia dan terselubung.
Seperti halnya di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya, praktek eksploitasi seksual terhadap pelacur anak masih saja terjadi walaupun penegakkan hukum sudah dilaksanakan dari pihak Kepolisian. Di Surabaya terdapat berbagai lokalisasi pelacuran seperti Kremil, Dupak Bangunrejo, Moro Seneng, Dolly dan Jarak. Selama ini memang hanya nama Dolly yang paling tersohor. Mungkin karena Dolly kerap kali menjadi bahan eksploitasi media massa atau menjadi objek penelitian, karena tempatnya sangat eksotis dan menarik bagi pandangan mata khususnya kaum adam ( Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007:78).
Setelah melihat fenomena seperti yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas pelacur anak-anak secara spesifik. Pelacur anak-anak yang akan dibahas dalam pembahasan ini terletak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya. Hal ini dilatarbelakangi dengan riwayat tugas penulis yang mulai tahun 2001 sampai 2006 bertugas di fungsi Reserse Polresta Surabaya Selatan Polwiltabes Surabaya. Penulis mengharapkan dengan telah dilakukannya penelitian terhadap pelacur anak-anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya dapat memberikan masukan terhadap Polwiltabes Surabaya pada khususnya dan Polri pada umumnya agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyidikan tindak pidana ekploitasi seksual anak sehingga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai. Adapun judul pembahasan saya adalah “ Penyidikan Tindak Pidana Ekploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya oleh Penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya”.
1.2 Perumusan Permasalahan
Fokus masalah yang ingin dibahas oleh penulis dalam pembahasan ini adalah tentang sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya pelacur anak-anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya dan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak oleh penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.
Selanjutnya penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana praktik tindak pidana eksploitasi seksual anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya selama ini oleh Penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya oleh Penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya ?
BAB II
PEMBAHASAN
1. Praktik Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya
Di Indonesia daerah-daerah yang dikenal sebagai pemasok anak-anak untuk kegitan pelacuran meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sementara daerah-daerah penerima sebagian besar adalah kota-kota besar, terutama Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau, Batam, Ambon, Manado, Makassar dan Jayapura. Beberapa bahkan diperdagangkan ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan Jepang. Sumber: Marijke JB, STT Jakarta – suarapembaruan.com
Untuk Surabaya diperkirakan setiap minggu dipasok sebanyak 15 anak. Mereka dilacurkan secara paksa di beberapa lokalisasi yang ada. Surabaya juga dikenal sebagai kawasan transit sebelum anak-anak itu dikirim ke beberapa daerah lain seperti Bali, Batam atau bahkan Singapura. Surabaya menjadi semacam daerah tempat pertama kali anak-anak itu dididik sebelum naik ke kelas berikutnya. Jika dianggap berpotensi dan memenuhi syarat, anak-anak itu dinaikkan jabatannya dan dikirim ke Bali. Setelah Bali ada kemungkinan mereka juga dipindahkan ke Batam dan setelah itu ke Singapura.
Setidaknya ada 18 kabupaten di Jawa Timur, beberapa di antaranya terkenal sebagai kantung-kantung kemiskinan, yang sering dijadikan lahan subur perburuan anak-anak calon korban eksploitasi seksual oleh para calo dan mucikari. Beberapa daerah itu antara lain Bojonegoro, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Malang. Walaupun terkadang praktik itu dilakukan secara terang-terangan, hingga saat ini fenomena eksploitasi seksual anak tetap menjadi suatu yang tersembunyi dan sulit dungkap. Penyebabnya praktik eksploitasi itu sudah melibatkan suatu jaringan sindikat besar yang rapi dan terorganisasi. Ekploitasi manusia atas manusia itu sudah menjadi lahan bisnis tersendiri.
Walaupun masyarakat luar mencoba berulang kali untuk menutup lokalisasi pelacuran dan aparat penegak hukum melakukan tindakan pro justitia berulang-ulang tetapi sepertinya semua itu sia-sia. Mekanisme perekrutan, tawaran pelayanan, dan jaringan operasi bisnis pelacuran semakin rapi. Dan di tengah iklim persaingan yang ketat tak sedikit germo yang berusaha menempuh jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang besar yaitu dengan cara mencari sebanyak mungkin anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelacur bahkan kalau perlu dengan cara paksa mulai dari penipuan, ancaman, penganiayaan, penyekapan, dan berbagai bentuk intimidasi lain.
Para calo dan mucikari bahkan tidak segan-segan memburu calon-calon korbannya hingga ke pelosok desa. Baik keluarga maupun anak-anak biasanya diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar mulai dari menjadi buruh pabrik, pelayan restoran, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan lain di luar negeri. Setelah berhasil, mereka dibawa ke Surabaya, disekap selama beberapa lama, dan kemudian dijual kepada lelaki hidung belang.
Untuk menentukan berapa harga anak perempuan yang menjadi korban penipuan dan tindak kekerasan dari para germo atau calo, selain melalui sarana foto, tak jarang terjadi para calo juga secara langsung memeriksa bagian-bagian tubuh si anak calon korban untuk menentukan harga jual yang diajukan. Dalam beberapa kasus, terkadang anak-anak yang menjadi korban eksplotasi seksual komersial malah diantar orang tuanya sendiri. Rata-rata anak-anak itu diperdagangkan dalam kisaran harga Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Setelah dibeli, para calo menyerahkan mereka kepada para mucikari yang lantas memasukkan anak-anak itu ke beberapa lokalisasi.
Kondisi psikologis yang masih rapuh, tiba-iba seorang anak harus berhadapan dengan dunia pelacuran yang sangat kejam, maka bisa dibayangkan seberapa parah anak-anak itu mengalami trauma baik fisik maupun psikologis. Tidak mustahil terjadi, anak-anak korban pelacuran akan mengalami penyimpangan paska tekanan traumatis (post traumatic stress disorder) yang terus menerus dan menumpuk setiap kali anak-anak itu berhadapan dengan pekerjaan mereka. Seorang anak yang tumbuh kembang secara wajar, mereka seharusnya mulai mengenal konsep tentang seks dan lawan jenis secara bertahap, tetapi apa jadinya jika mereka tiba-tiba saja dipaksa berhadapan dengan konsep hubungan seksual tanpa tahu berbagai macam resiko yang menyertainya. Banyak bukti menunjukkan bahwa tekanan serta trauma yang terus menerus dialami itu selanjutnya memaksa para pelacur anak sebagai korban eskploitasi seksual mencari pelarian. Keadaan seperti inilah yang menjelaskan mengapa sebagian besar anak-anak itu kemudian mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sering mereka menggunakan obat sebelum transaksi dan saat berhubungan seksual. Selain itu banyak diantara mereka memiliki kecenderungan melakukan upaya bunuh diri.
Salah satu modus yang dikembangkan mafia pelacuran untuk mencari mangsa-mangsa baru adalah dengan menebar perangkap ke tempat-tempat publik seperti stasiun kereta api, terminal. Di malam hari ketika ada anak perempuan tampak kebingungan dan polos di tengah lalu lalang orang, maka biasanya mereka akan menjadi sasaran empuk para calo.
Daerah asal PSK anak di Surabaya relatif terpencar, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi, bahkan luar Jawa Timur. Yang berasal dari Surabaya sendiri hanya 10,9 persen sisanya yang lain berasal dari Malang, Mojokerto, Blitar, Tuban, Bojonegoro, Klaten, Jakarta, dll. Terlepas dari mana asal daerah anak-anak yang dilacurkan, yang jelas jarang ditemui PSK anak yang berasal dari daerah yang sama dengan kompleks lokalisasi di mana mereka dipaksa bekerja. Seperti juga PSK dewasa, yang namanya PSK anak-anak pun umumnya apa yang mereka lakukan sekarang enggan untuk diketahui orang-orang di daerah asalnya, apalagi keluarganya. Semua anak-anak yang dilacurkan cenderung menyembunyikan pekerjaan yang dilakukan sekarang, karena mereka sendiri sebetulnya sadar bahwa ada yang keliru atas apa yang mereka kerjakan saat ini di lokalisasi.
Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Hal itu disebabkan selain karena stigma masyarakat asal daerah yang kebanyakan tidak bersahabat dan tekanan kemiskinan, para PSK anak juga harus siap mengeluaran sejumlah uang dalam jumlah besar sebagai tebusan kepada germo yang telah merawatnya dan menghidupinya.
Anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pelacur tersebut diikat dengan menumpuknya hutang yang sengaja disodorkan germo guna membelit para pelacur anak tersebut agar tak bisa menghilang dari wismanya. Jeratan hutang ini kemudian mengarah pada suatu situasi yang berujung pada paksaan, pengaruh, atau kekuasaan. Mereka yang terjerat hutang menjadikan diri mereka sendiri sebagai jaminan hutang sehingga mau tidak mau harus terus bekerja. Selain itu ruang gerak mereka dibatasi sampai hutang mereka benar-benar lunas. Sumber: Marijke JB, STT Jakarta – suarapembaruan.comSebab kalau menghilang berarti hal itu adalah kerugian besar bagi sang germo, lebih-lebih apabila pelacur tersebut termasuk primadona yang laris dan banyak digemari para pelanggan.
Yang menjerumuskan anak-anak perempuan menjadi PSK adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperantarai oleh orang-orang dekat dengan korban, atau bahkan sudah kenal baik dengan korban seperti pacar, teman, saudara, bahkan orang tua korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagi pihak, diantaranya dari pihak makelar, pelanggan, germo atau mucikari. Bentuk eksploitasi yang dialami PSK anak dari pihak makelar adalah keharusan memberikan pelayanan gratis kepada calo yang telah merasa berjasa mencarikan mereka pelanggan. Karena bagaimanapun juga penghasilan para pelacur anak tersebut sedikit banyak tergantung dari peran makelar.
Dari pihak pelanggan atau tamu, bentuk eksploitasi yang dialami PSK anak adalah kemungkinan tidak dibayar sesuai tarif atau diperlakukan kasar oleh tamu. Disamping itu, sebagian besar mereka juga harus melayani permintaan tamu yang aneh-aneh tanpa kuasa menolak sedikit pun. Penampilan mereka yang lugu dan tidak berdaya sering membuat pelanggan menjadi lebih bernafsu atau paling tidak merasa lebih aman. Padahal di lapangan terbukti bahwa PSK anak inilah sebetulnya yang lebih beresiko tertular HIV/AIDS karena kondisi anatomi dan fisik alat genitalianya belum sempurna, sehingga mudah timbul luka yang menjadi pintu masuk penularan HIV/AIDS tatkala mereka berhubungan intim dengan pelanggan. PSK anak juga terkadang harus melayani pelanggan aneh yang alat kelaminnya ditindik, diberi akik atau diikat bulu tertentu.
Kemungkinan para PSK anak tersebut mengalami luka terbuka pada alat kelaminnya niscaya jauh lebih besar. Salah satu layanan yang populer diminta pelanggan adalah oral seks, juga sering pelanggan meminta berhubungan seks dengan berbagai macam posisi seperti layaknya blue film tripple X. Mereka tidak bisa menolak permintaan pelanggan yang aneh-aneh karena si pelanggan sendiri merasa sudah mengeluarkan uang banyak, dan karena itu berhak berbuat apapun. Pelanggan juga ada yang meminta layanan sodomi. Si pelanggan tertentu, entah memiliki kelainan seksual apa, terkadang tidak puas hanya dengan melakukan hubungan intim secara normal, tetapi mereka sepertinya mencoba berlaku seperti kaum pedofilia yaitu melakukan sodomi atau hubungan seks lewat anus yang jelas-jelas akan menimbulkan penderitan yang luar biasa bagi PSK anak.
Dari segi medis, jelas kondisi anus yang lebih rentan permukaannya, niscaya akan mengalami luka terbuka yang parah jika dipaksa melakukan penetrasi dengan penis, dan bahkan tidak mustahil menyebabkan anus PSK anak rusak atau cacat. Selain sodomi yang menakutkan bagi PSK anak adalah berhadapan dengan pelanggan yang menderita sadomakistik, yakni orang yang merasa lebih puas berhubungan seks jika disertai dengan tindakan kekerasan yang menyakiti pasangannya. Seseorang yang menderita kelainan tersebut hanya puas berhubungan seks dengan kekerasan, kadang mereka memakai alat bantu tertentu untuk menyakiti korban, makin korban merintih kesakitan, mereka justru makin merasa puas.
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya selama ini oleh penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya
Penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak perempuan yang dijadikan pelacur penting untuk dilakukan dengan pertimbangan dua alasan pokok. Pertama, karena dengan jelas diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak bahwa anak-anak (perempuan) ”dilarang” dilibatkan dalam bisnis pelacuran, dan juga karena memanfaatkan anak perempuan dalam dunia pelacuran sesungguhnya adalah salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap hak anak yang paling keji dan karena itu harus dihilangkan. Kedua, karena upaya untuk menyelamatkan anak-anak perempuan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual sudah tidak bisa ditunda lagi terutama untuk mencegah agar tidak terus bermunculan korban-korban baru yang menghancurkan masa depan anak.
Unit VI PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya selama tahun 2006 telah menyidik perkara terkait tindak pidana eksploitasi seksual anak sebanyak 10 kasus, sedangkan tahun 2007 sebanyak 4 kasus. Tentu data tersebut hanya merupakan puncak gunung es dari sekian banyak kasus di bawah permukaan yang tidak dilaporkan masyarakat.
Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.
Pengertian penyidikan menurut Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 huruf b, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Sementara macam-macam alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.
Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi, melalui beberapa tahap yaitu laporan polisi, proses penyidikan “(pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan)” , proses pemeriksaan (tersangka, saksi), penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.
1) Laporan Polisi
Proses penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi pada awalnya didahului dengan “laporan polisi” . Laporan Polisi ada dua jenis yaitu Laporan Polisi model A dan Laporan Polisi model B. Laporan polisi model A dibuat oleh petugas kepolisian. Laporan polisi ini dibuat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari intelijen mengenai adanya tindak pidana, atau karena kasus dan kejadian diketahui langsung serta pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat, sedang, setelah beberapa saat melakukan kejahatannya. Sedangkan Laporan Polisi model B dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat.
Sesuai dengan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP. Pelaporan dan pengaduan disampaikan kepada penyelidik atau, penyidik atau, penyidik pembantu. Laporan dapat diajukan secara lisan atau tulisan. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan.
Pada dasarnya laporan polisi memuat tentang identitas pelapor menerangkan masalah, nama, jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, kewarganegaraan dan alamat dari pelapor, kemudian masalah yang dilaporkan atau yang diuraikan sebagai berikut :
(a) Yang melaporkan : Nama pelapor
(b) Waktu kejadian : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Jam.
(c) Tempat kejadian : Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten
(d) Apa yang terjadi : Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak
dan memperniagakan perempuan dan
menyediakan tempat untuk mempermudah
dilakukannya pencabulan dan mencari
keuntungan dari pelacuran perempuan.
(e) Siapa : a. Pelaku
b. Korban
(f) Bagaimana terjadinya : Pelaku mempekerjakan anak sebagai
pelacur dan mengambil keuntungan dari
usaha tersebut
(g) Dilaporkan pada : Tanggal, Bulan, Tahun, Jam.
Laporan polisi juga memuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi lengkap dengan pasal dari delik pidana yang dilakukan oleh tersangka, nama, dan alamat dari saksi-saksi, ciri-ciri khusus dari barang bukti, uraian singkat tentang kejadian serta laporan tersebut harus ditanda tangani oleh pelapor serta petugas yang menerima laporan.
Setelah menerima Laporan Polisi, segera dilakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti guna melakukan tindakan upaya paksa.
Dalam penulisan ini penulis mengambil satu contoh berkas perkara yang ditangani Unit VI PPA Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya dalam berkas perkara No. Pol : BP/571/IX/2007/Reskrim tanggal 24 September 2007. Laporan Polisi tersebut adalah model A dibuat oleh AKP Radiant,Sik menerangkan bahwa hari Jumat, tanggal 20 April 2007, jam 16.00 WIB di Wisma Panorama Jalan Jarak No 34 Surabaya telah terjadi tindak pidana mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dan memperniagakan perempuan dan menyediakan tempat untuk mempermudah dilakukannya pencabulan dan mencari keuntungan dari pelacuran perempuan yang dilakukan oleh tersangka bernama Endang Sunariah, umur 53 tahun, Islam, pemilik Wisma Panorama, Alamat Jalan Jarak No 34 Surabaya atau Jl Kupang Panjaan II/1 Surabaya dengan korban Nuraenih, dkk, umur 17 tahun, pekerjaan PSK anak, Islam, alamat Jl Anjatan Gang Patrol Indramayu. Tindak pidana tersebut melanggar pasal 88 UU RI No 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan pasal 297 dan 296 dan 506 KUHP.
2) Dasar hukum penyidikan
Dalam proses penyidikan, yang menjadikan dasar hukum seorang penyidik Polri untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus pidana dalam hal ini kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Penyidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik Polri. Hal ini dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang No.2 tahun 2009, yang menyebutkan, “Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Rumusan pasal 14 ayat (1) huruf g UU RI No 2 tahun 2009, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, KUHAP meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Penyidik ini harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP dan BAB II PP No 27 tahun 1983, syarat tersebut antara lain :
– sekurang-kurangnya berpangkat Aipda.
– atau berpangkat bintara di bawah Aipda apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yan berpangkat Aipda.
– ditunjuk dan diangkat oleh Kapolri.
Sedangkan penyidik pembantu syaratnya :
– sekurang-kurangnya berpangkat Bripda.
– Atau PNS dalam lingkungan Polri dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda (Golongan IIA).
– Diangkat oleh Kapolri atas usul kasatker masing-masing.
Dalam berkas perkara No. Pol : BP/571/IX/2007/Reskrim tanggal 24 September 2007, dasar hukum tindakan upaya paksa antara lain sebagai berikut :
a. Penugasan
Dengan Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin Gas/797/IV/2007/Reskrim tanggal 20 April 2007 untuk melaksanakan tindakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan, dan penggeledahan.
b. Penyidikan
Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP.Dik/739/IV/2007/Reskrim tanggal 20 April 2007.
c. Penangkapan
Surat Perintah Penangkapan No Pol : Sprin Kap/351/IV/2007/Reskrim tanggal 20 April 2007 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
d. Penggeledahan rumah/badan
Dengan Surat Perintah Penggeledahan rumah/badan No Pol : Sprin –Dah/356/IV/2007/Reskrim tanggal 20 April 2007 dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 719/V/2007/PN tanggal 09 April 2007 tentang persetujuan atas penggeledahan di Wisma Panorama Jl Jarak No 34 Surabaya.
e. Penahanan
Tidak dilakukan penahanan.
f. Penyitaan
Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sprin-Ta/639/IV/2007/Reskrim tanggal 20 April 2007 dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 2198/V/Pen.Pis/2007/PN SBY tanggal 09 Mei 2007 tentang persetujuan penyitaan berupa 1 buah buku tamu Wisma Panorama dan 1 buah kartu domisili an. Lionis Wanda.
Prosedur dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut :
a. Pemanggilan
Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Pemanggilan harus menggunakan Surat Panggilan yang memuat alasan pemanggilan sebagai tersangka, saksi, atau ”saksi ahli” sehubungan dengan perkara apa. Surat panggilan harus ditandatangani pejabat penyidik dan tanda cap jabatan penyidik. Pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak yaitu surat panggilan harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. Tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut :
(1) panggilan langsung dilakukan di tempat tinggal orang yang dipanggil
(2) jika tidak tahu, maka panggilan disampaikan di tempat kediaman mereka terakhir
(3) Harus bertemu secara in person dengan orang yang dipanggil.
(4) petugas mencatat bahwa panggilan diterima langsung oleh orang yang bersangkutan
(5) Petugas dan orang yang dipanggil membubuhkan tanda tangan dan tanggalnya.
(6) panggilan dapat disampaikan kepada keluarga atau penasihat hukum.
(7) penolakan memenuhi pemanggilan merupakan pelanggaran pasal 216 KUHP dan dapat dikenai pasal 112 KUHP yaitu memerintahkan membawa yang bersangkutan kepada penyidik dengan pengawalan
(8) jika yang dipanggil tidak ada di tempat maupun tempat tinggalnya terakhir maka panggilan dsampaikan ke kepala desa atau jika di luar negeri ke pejabat perwakilan RI tempat orang yang dipanggil biasa berdiam.
(9) Apabila panggilan ke-2 tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan penyidik yang memanggilnya.
(10) Tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik maka menurut pasal 113 KUHAP, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di tempat kediamaan tersangka atas dasar alasan ynag patut dan wajar
b. Penangkapan
Alasan penangkapan adalah :
– seorang diduga keras melakukan tindak pidana
– dugaan kuat itu didasarkan bukti permulaan yang cukup. Yaitu memenuhi batas minimal pembuktian terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti. Menurut SA Soehardi Kamus Populer Kepolisian (2005:34) bukti permulaan adalah keterangan-keterangan dan atau fakta yang tercakup di dalam Laporan polisi, Berita acara pemeriksaan TKP, saksi dan saksi ahli dan barang bukti yang menjadikan cukup bukti bagi polisi untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
Petugas yang melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dan harus segera diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu terdekat. Surat perintah penangkapan berisi penjelasan tentang:
– identitas tersangka, nama, umur, tempat tinggal
– uraian singkat alasan penangkapan
– uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepada tersangka
– menyebut tempat dimana pemeriksaan dilakukan
Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka. Jika tidak maka keluarga tersangka dapat mengajukan pemeriksaan tidak sahnya penangkapan ke Pra Peradilan.
Batas waktu penangkapan adalah satu hari. Jika ada kendala geografis :
– penangkapan supaya dilaksanakan atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat terdekat
– apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyelidik untuk ”membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik”
– surat perintah penangkapan baru dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik.
c. Penahanan
Harus berdasarkan bukti yang cukup atau cukup bukti yaitu harus mencapai batas minimal pembuktian :
– sekurang-kurangya 2 alat bukti yang sah
– memenuhi syarat formil dan materiil
– saling bersesuaian
– bertujuan mencegah tersangka mengulangi tindak pidana, menghilangkan Barang Bukti, melarikan diri
– ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan pasal khusus KUHP seperti pasal 282 ayat 3, 296, 335 ayat 1, 353 ayat 1, 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, dan pasal 506 pasal 21 ayat 4 KUHAP kelompok kedua dari UU TP Khusus : pasal 25 dan 26 RO, pasal 1, 2, 4 UU TP Imigrasi (UU 8 Drt TH 1855 ln 1855 NO 8), pasal 36 ayat 7, 41, 42, 43, 47, 48 UU 9 tahun 76 tentang narkotika
Pasal 22 KUHAP ada 3 jenis penahanan :(1) penahanan rumah tahanan negara, (2) penahanan rumah, dan (3) penahanan kota.
Tersangka, keluarga, penasihat hukum tersangka dapat mengajukan keberatan kepada penyidik atas : penahanan yang dilakukan, dan jenis penahanan yang dikenakan. Tersangka, keluarga dan penasihat hukum dapat mengajukan pemeriksaan sah tidaknya penahanan kepada pra peradilan sesuai pasal 124 KUHAP. Penyidik dapat mengabulkan permintaan atau keberatan yang diajukan tersangka :
– dengan bersyarat, misalnya dengan jaminan keluarga maupun dengan jaminan uang, sebgaimana dimaksud dalam pasl 31 KUHAP
– pengabulan penangguhan tahanan atau peralihan jenis penahanan tanpa syarat
Batas kewenangan penahanan yang dilakukan penyidik :
– penyidik hanya berwenang menahan selama 20 hari
– demi kepentingan penyidikan yang belum selesai dapat minta perpanjangan kepada penuntut umum paling lama 40 hari
– pengecualian pasal 29 KUHAP, demi kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang dengan alasan patut dan wajar dan tidak bisa dihindarkan seperti : 1) tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 2) perkara yang sedang diperikasa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih; 3) jika penyidikan belum selesai maka dapat minta perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri selama 2 kali 30 hari maksimal.
d. Penggeledahan
Dalam penggeledahan penyidik memperlihakan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan. Dalam penggeledahan rumah harus ada pendamping yaitu dua orang saksi jika tersangka atau penghuni rumah menyetujui. Jika tersangka atau penghuni rumah tidak menyetujui atau tidak menghadiri maka penyidik harus menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan (ketua RT atau Ketua RW) sebagai saksi ditamabh 2 orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan. Dalam waktu 2 hari sesudah memasuki rumah dan menggeledah maka segera dibuat berita acara penggeledahan dan tembusannya diberikan kepada orang yang rumahnya digeledah. Dalam penggeledahan perlu Surat ijin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak, setelah itu segera dimintakan penetapan penggeledahan ke Ketua PN.
Penyidik dilarang melakukan penggeledahan di ruangan pada saat : 1) ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD; 2) tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan; 3) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan; 4) kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
e. Penyitaan
Penyitaan dilakukan penyidik harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak, hanya terbatas pada benda bergerak saja, setelah itu segera melapor ke Ketua PN untuk dapat penetapan. Dalam melakukan penyitaan penyidikan memperlihatkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (saksi pasal 129 ayat 1 KUHAP).
Penyidik membuat BA Penyitaan setelah melaksanakan tindakan penyitaan. Penyidik memberikan surat tanda penerimaan barang bukti yang disita kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya
”Penghentian Penyidikan” , alasannya :
– tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Penghentian penyidikan tidak termauk kategori nebis in idem, sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan.
– Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana
– Penghentian penyidikan demi hukum karena : 1) nebis in idem artinya seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; b) Tersangka meninggal dunia; c) Karena kedaluwarsa, pasal 78 KUHP, tenggang waktu kedaluwarsa antara lain: (1) lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; (2) lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; (3) Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun; (4) Lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; (5) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada point 1 sampai 4, dikurangi hingga sepertiganya; (6) Cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah tindak pidana dilakukan, kecuali cara perhitungan yang ditentukan pasl 79 KUHP.
Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, dan tersangka atau keluarganya, penasihat hukum, saksi pelapor atau korban. Keberatan atas penghentian penyidikan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan ke pra peradilan.
3) Pasal-pasal yang dipersangkakan
Dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi, undang-undang yang dipakai adalah pasal 88 UU RI No 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”, pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun“, pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain dihukum selama-lamanya satu tahun empat bulan “, pasal 506 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.“
4) Proses Pemeriksaan dan Pemberkasan
Setelah proses pembuatan laporan polisi model A selesai maka penyidik segera memeriksa barang bukti yang sudah diamankan dan kemudian diterbitkan surat perintah penyitaan yang ditindak lanjuti dengan berita acara penyitaan yang berisi tentang: a) Identitas Penyidik yang melakukan penyitaan; b) Dasar pembuatan Berita Acara Penyitaan adalah Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan yang ditandangani oleh penyidik pembantu dan laporan polisi; c) Identitas tersangka; d) Identitas saksi-saksi pada saat penyidik melakukan penyitaan; e) Semua pihak yang tercantum dalam berita acara penyitaan wajib menandatangani berita acara penyitaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberadaan dari barang-barang yang disita.
Setelah pembuatan Berita Acara Penyitaan ini selesai maka langkah selanjutnya adalah mengajukan surat permintaan persetujuan dan penetapan ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan Berita Acara Penyitaan tersebut dan Laporan Polisi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
Dalam berkas perkara No. Pol : BP/571/IX/2007/Reskrim tanggal 24 September 2007 barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) buah buku tamu Wisma Panorama dan 1 (satu) buah kartu domisili atas nama Leonis Wanda Ani alias Ani No. 140/029/2015/II/2005 yang dikeluarkan oleh kepala desa Karang Mangu Banyumas.
Sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk mendapat petunjuk atau pengawasan serta guna keperluan penuntutan lebih lanjut dalam sidang perkara pidana di pengadilan, maka penyidik wajib secepatnya mengirim surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan Negeri dengan melampirkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pemeriksaan tersngka, penyidik wajib memberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum.
Pemeriksaan terhadap tersangka : a) tersangka berhak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan; b) hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; c) Sistem pemeriksaan akuisatuir, dimana si tersangka diperlakukan sebagai subjek hukum dan objek pemeriksaannya adalah kesalahannya; d) Jawaban diberikan tanpa tekanan; e) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka; f) Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge).
Sedangkan saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya dan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.
Pemeriksaan terhadap saksi : a) bebas dari segala macam bentuk tekanan; b) Penyidik dapat datang ke kediaman saksi dengan alasan patut dan wajar; c) Saksi dapat disumpah jika diperkirakan tidak dapat hadir di sidang pengadilan; d) Keterangan dari saksi dicatat teliti oleh penyidik dalam BAP; e) BA berisi keterangan saksi ditandatangani saksi dan peyidik, jika saksi tidak mau, penyidik catat alasan tidak mau tanda tangan dalam berita acara; f) Untuk kepentingan yustisial penyidik harus mempersiapkan saksi minimal 2 orang saksi karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).
Saksi korban dalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual adalah anak yang wajib diberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ”pasal 18 UU RI No 23 tahun 2009”. Identitas korban wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam ”pasal 17 ayat 2 UU RI No 23 tahun 2009”.
Pemeriksaan terhadap ahli :
a. keterangan langsung di hadapan penyidik : 1) sifat keterangan ynag diberikan menurut pengetahuan ahli; 2) Sebelum diperiksa wajib disumpah atau mengucapkan janji
b. keterangan tertulis : 1) Visum et repertum; 2) keterangan yang diberikan ahli kedokteran kehakiman disebut sebagai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti sah di persidangan.
Proses penyidikan harus mengedepankan adanya alat bukti yang terdiri dari barang bukti dan saksi-saksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa harus didasarkan pada setidaknya dua syarat, yaitu : (1) minimum dua alat bukti; (2) dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jadi, meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan. Macam-macam alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.
Dari empat hal di atas (Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penjatuhan pidana oleh Hakim dan alat bukti) bila dirangkaikan mempunyai arti bahwa pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang dilakukan oleh Polri, adalah merupakan rangkaian kegiatan penanganan perkara tindak pidana yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan Hakim sebagai alat bukti untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.
Pemeriksaan terhadap tersangka, harus segera dilakukan sejak tersangka tersebut ditangkap agar segera didapatkan data yang benar tentang kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi. Dalam berita acara pemeriksaan terhadap tersangka harus memenuhi unsur suatu tindak pidana dan pasal-pasal yang dipersangkakan. Mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadarminta, menyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya”.
Teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan dalam rangka memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang dipersangkakan adalah dengan cara pertanyaan 7 (tujuh) kah meliputi: Siapakah, apakah, dimanakah, dengan apakah, mengapakah, bagaimanakah dan bilamanakah.
Dalam hasil pemeriksaan tersangka dan saksi sangat memungkinkan kasus tersebut dapat berkembang baik cara, hasil dan pelaku lainnya, jika menemukan hal demikian maka pemeriksaan harus dilakukan secara tuntas baik terhadap semua saksi maupun terhadap semua tersangka yang mengalami pengembangan, sehingga benar-benar lengkap dan valid data yang diperoleh.
Terhadap para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak selama proses penyidikan dilakukan penahanan di tahanan Polwiltabes Surabaya dengan pertimbangan subyektif agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau agar tersangka tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi dan pertimbangan obyektif (KUHAP) dimana perbuatan tersangka diancam hukuman yang bisa dilakukan penahanan. Sebelum melakukan penahanan penyidik membuat Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan serta ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan.
Pelaksanaan penahanan terhadap semua tersangka dilakukan selama 20 hari, apabila dalam waktu tersebut penyidik belum selesai melakukan penyidikan dan pemberkasan maka penahanan dapat diperpanjang selama 40 hari dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Jika selama 60 hari penahanan penyidik belum juga selesai melakukan penyidikan maka berdasarkan pasal 29 KUHAP penahanan dapat diperpanjang selama 30 hari dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri, dan apabila dalam 90 hari penyidikan belum selesai maka penahanan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu jika waktu penahanan sudah habis dan penyidikan belum selesai maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Langkah terakhir dari proses penyidikan adalah pemberkasan berkas perkara yaitu proses menjadikan satu terhadap semua hasil pemeriksaan dan surat-surat penyidikan lainnya serta kelengkapan berkas perkara lainnya yang disusun dalam satu bendel dengan susunan yang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan resume. Resume tersebut berisikan : a) Nama penyidik.; b) Dasar penyidikan yaitu Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
Jenis perkara yang disidik yaitu tindak pidana eksploitasi seksual anak. Undang-undang yang dipakai adalah Pasal 88 UU RI No 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, pasal 297 KUHP, pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP.
Dari isi resume tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisa yuridis disertai penerapan pasal yang dilanggar oleh seseorang yang dianggap tersangka, patut diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana yang dapat dicontohkan terhadap pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, pasal 297 KUHP, pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP dan untuk itu perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Langkah selanjutnya seluruh berkas perkara tindak pidana tersebut dijahit dengan benang dan pada sampul berkas perkara diberikan label dengan ujung benang jahitan ditarik kencang ke arah kanan dan ditempel menggunakan lak sebagai tanda bahwa berkas tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan penyidik.
Adapun teknik pengetikan berkas perkara agar tidak mengganggu pada saat dilakukan penjahitan berkas yaitu semua surat perintah, laporan polisi dan berita acara surat-surat lainnya diketik dengan jarak 15 ketukan dari batas margin paling kiri kertas.
Setelah semua proses penyidikan dan pemberkasan selesai maka, berkas perkara yang sudah jadi kemudian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
6) “Penyerahan Berkas Perkara” .
Berkas perkara yang sudah jadi kemudian diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan lebih lanjut, apabila berkas tersebut dalam 14 hari dinilai oleh Jaksa belum lengkap maka Jaksa akan memberikan surat P-19 kepada penyidik dan berisikan tentang petunjuk (P-18) yang harus dilengkapi, maka penyidik berkewajiban melengkapinya.
Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, selama ini berkas perkara tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Jaksa. Berkas perkara yang dianggap sudah lengkap kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dikeluarkan surat P-21 yang berisikan perintah kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum maka proses penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak, menurut hasil penelitian peneliti sudah selesai.
Dari kasus yang telah diulas di atas penulis berpendapat bahwa untuk melakukan penyidikan harus mengetahui unsur-unsur pidana yang dilanggar agar penyidik dapat mengetahui penyelewengan terhadap hukum yang terjadi, dari pengamatan penulis, penyidik Satuan Reskrim Polwiltabes Surabaya sudah cukup memahami.
Dalam penyidikan, penyidik harus berperspektif pada anak/korban, peduli pada nasib anak, peka terhadap kebutuhan anak, simpati terhadap anak. Hal itu dilakukan supaya tidak semakin menyengsarakan korban. Misalnya dengan membuat proses di LSM dan kepolisian bersama-sama mulai dari pengaduan sampai penyidikan selesai.
Pada saat pemeriksaan korban oleh penyidik anak, penyidik mengajukan pertanyaan pada korban dengan sikap rileks. Yang pada intinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bersifat judgement, tetapi pertanyaannya mengenai fakta sebenarnya. Sejauh yang kita tanyakan adalah fakta, hal itu tidak masalah. Karena masalah hukum hanya fakta, bukan opini.
Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, tidak formal. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan korban. Caranya adalah sebagai berikut :
1. Membangun kontak mata
Dalam banyak kasus anak mengalami tekanan psikologis , indikasinya adalah anak menghindari kontak mata.
2. Bangun hubungan sosial dengan jarak, dengan cara berbicara akrab
3. Gunakan sentuhan fisik.
Untuk Sat reskrim Polwiltabes Surabaya membuat ”Standar layanan untuk korban kejahatan seksual”. Standart tersebut selanjutnya digunakan baik oleh Kepolisian maupun LSM terbagi atas kewajiban di masing-masing tahapnya.
Dapat dilihat dalam Protap penanganan anak korban eksploitasi seksual:
Pra Pengaduan:
1. LSM melakukan penguatan pada korban dan keluarga untuk melakukan pendampingan
2. LSM memberikan gambaran atau informasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban dan keluarga berikut konsekuensi dan resiko yang dihadapi.
3. LSM memberitahukan kepada pihak kepolisian apabila ada korban yang datang ke kantor LSM dalam jangka waktu 1 kali 24 jam
4. LSM membuat kronologis kasus
5. LSM tidak boleh memungut biaya apapun atas layanan yang diberikan
Pengaduan :
1. Polisi menerima laporan
2. Polisi segera mendatangi TKP
3. Polisi dan LSM merahasiakan identitas korban
4. Polisi dan LSM harus memberikan rasa aman selama proses penyidikan
5. LSM melakukan pendampingan hukum dan psiko sosial kepada korban
Penyidikan dan Penyidikan lanjutan :
1. Polisi menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan korban dan penyidik khusus anak.
2. Polisi tidak mengajukan pertanyaan yang menyebabkan korban menjadi semakin trauma
3. LSM menyediakan kuasa hukum (Lawyer) bagi korban
4. Polisi melengkapi proses penyidikan secara keseluruhan ke Jaksa Penuntut Umum (Tersangka dan barang bukti)
5. Polisi dan LSM tidak boleh menyarankan pada korban untuk mencabut perkara.
Pasca Penyidikan
1. LSM melakukan upaya Psico Social Recovery pada korban :
– pemulihan fisik
– pemulihan mental
Pada proses pemulihan mental, bukan hanya anak yang dikonseling tapi juga lingkungan, guru, tetangga, orang tua juga dikonseling. Dilakukan agar anak bisa menjalankan fungsi sosial secara baik, normal, dengan dukungan semua pihak baik lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar korban tidak mengucilkan.
2. LSM melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus sampai proses peradilan.
Persetujuan dari anak untuk tujuan kegiatan eksploitasi tidak relevan walaupun tidak digunakan cara kekuatan, pemaksaan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena usia anak adalah saat yang bersangkutan dalam keadaan rentan atau berada dalam kekuasaan orang lain dan tidak dalam kapasitas memberikan persetujuan. Karenanya semua anak yang berada di lokalisasi dan menjadi PSK adalah merupakan korban eksplotasi seksual.
Peraturan-peraturan terkait Larangan eksplotasi seksual terhadap anak :
a. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang ini menetapkan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan, tanpa memandang status perkawinan anak. Pasal 88 dari Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
b. Undang-undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Undang undang ini juga mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 74 menyatakan :
1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud ayat (1) meliputi :
a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya; dan/atau
d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 183 :
1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) yahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya bertujuan agar pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dapat menjalani proses hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Untuk itu Sat Reskrim melaksanakan tugasnya dalam rangka penyidikan sebagai salah satu proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak menuju pengadilan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya oleh penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya
Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya menurut Soerjono Soekanto akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
Pertama, faktor hukumnya. Bagaimana Undang-undang RI No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak, pasal 297 KUHP, pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP, KUHAP, Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana, berlaku serta bagaimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut, serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidanakan menjadi dasar utama bagi penyidikan terhadap suatu kejahatan. Sehingga penyidikan terhadap suatu kejahatan akan sangat bergantung kepada substansi dari undang-undang tersebut. UU RI No 23 tahun 2009 lebih memberikan sanksi yang berat daripada sanksi dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP dinilai terlalu ringan.
Selain itu kasus perdagangan anak-anak tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia. Pasal 297 KUHP yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Begitu pula dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur, pasal 287 KUHP hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (diluar hubungan perkawinan), sementara pasal 288 memberi ancaman hukuman maksimal empat tahun (di dalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. (KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK DI INDONESIA: oleh He-Man, Penulis adalah mantan Sekretaris Wilayah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah, Jawa Barat)
Adanya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, mengurangi dan mencegah tindak pidana ekploitasi seksual anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan ancaman hukuman yang diberlakukan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak pasal 88 menyatakan : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Maka dengan penerapan undang-undang tersebut sangat tepat, mengingat dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual terhadap anak yang dilacurkan sangatlah besar dan tidak seimbang dengan berapapun tingginya penghasilan yang mereka peroleh. Eksploitasi seksual terhadap anak sangat merugikan bagi perkembangan fisik, psikologis dan masa depan si anak sendiri.
Di sisi lain ada kelemahan secara administratif. Para germo atau mucikari dengan mudah berdalih bahwa mereka tidak mempekerjakan anak untuk kepentingan prostitusi dengan cara memperlihatkan surat keterangan dari kepala desa asal PSK yang rata-rata selalu menulis usia mereka di atas 18 tahun. Tapi dari segi fisik dan jika aparat bersedia melacak dengan seksama, dapat dipastikan ada puluhan PSK yang bekerja di Lokalisasi sebetulnya masih kanak-kanak. Di Surabaya sendiri kendati telah memilik perda yang jelas-jelas melarang pelacuran, dan telah dikembangkan berbagai program intervensi untuk mengeliminasi praktik pelacuran, tetapi karena program-program yang dilakukan cenderung bersifat segmenter, temporer, dan kurang kontekstual, maka jangan heran jika di lapangan yang terjadi justru peningkatan jumlah pekerja seks.
Kedua, faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak aparat hukum yang membentuk dan menerapkan hukum.
Kasus-kasus perdagangan anak-anak untuk dijadikan sebagai pekerja sex di Indonesia jarang terungkap karena licinnya sindikat perdagangan perempuan masih lemah dan korupnya lembaga penegakan hukum di negeri ini serta masih lemah dan korupnya lembaga penegakan hukum di negri ini. (KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK DI INDONESIA * oleh He-Man, Penulis adalah mantan Sekretaris Wilayah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah, Jawa Barat).
Proses penegakkan hukum sangat bergantung kepada penyidik itu sendiri dalam hal kemampuan untuk mengungkap tindak pidana, kemampuan untuk menuntut secara hukum, dan kemampuan untuk mengadili tindak pidana tersebut. Sehingga proses penegakkan hukum sangat bergantung kepada tiga komponen Sistem Peradilan Pidana yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Proses penegakkan hukum akan maksimal apabila pihak-pihak pelaksana penegakan hukum punya kemampuan untuk melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana yang terjadi sebagaimana hasil penelitian adanya kemampuan para penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya yang telah mampu menyidik kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak.
Kemampuan penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan sangat diperlukan. Kemampuan ini antara lain yaitu keterampilan dan pengetahuan teknik kriminalistik khususnya kemampuan dalam “pengolahan TKP” , penanganan bukti-bukti dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, sehingga dapat mengembangkan kasus dengan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang diharapkan.
“Seringkali pelaku eksploitasi dan konsumen anak tidak dihukum. Sebaliknya anak yang dieksploitasi secara seksual sering diperlakukan secara kriminal dan ditempatkan dalam tahanan.” (Penegakkan Hukum Lemah Melawan Eksploitasi Anak :Kompas tanggal 11 Desember 2006).
Pembaharuan hukum dengan pembinaan aparat penegak hukum harus berjalan simultan agar tidak terjadi jurang di dalam pembaruan dan sikap mental aparatnya. Jika jurang tersebut semakin jauh maka yang muncul ke permukaan adalah hukum yang didasarkan atas kehendak dan kesewenang-wenangan.(M. Yahya Harahap, 2004 :61)
Selain keterampilan teknik, mental petugas juga mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana. Jika aparat mau dan tidak enggan untuk mengembangkan kasus bukan tidak mungkin akan dapat menelusuri jejak-jejak jaringan pelaku tindak pidana eksplotasi seksual anak sehingga ke depan bisa mengurangi bahkan mencegah adanya pelacur anak yang dipekerjakan di lokalisasi Dolly Surabaya, dan bukan hanya menunggu adanya informasi dari masyarakat.
Mental yang korup dari para aparat tentunya menghambat dalam optimalnya penindakan. Kinerja aparat di Indramayu tentunya juga berpengaruh terhadap optimalnya penyidikan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya karena jika aparat di Indramayu bekerja dengan optimal maka jumlah PSK anak asal Indramayu yang terjun di Lokalisasi Dolly jumlahnya dapat diminamilisir bahkan dicegah. Seperti yang terjadi di Indramayu :
Masyarakat di sekitar desa Jambak dan Amis bisa jadi sudah mengetahui siap yang menjadi ‘penyalur’ di sekitar wilayah mereka. Toh, dua orang berinisial W yang disinyalir menjadi ‘penyalur’ tetap bisa melenggang bebas. Kedua orang itu memang sempat didatangi aparat keamanan setempat. Namun mereka didatangi bukan untuk dimintai pertanggungjawaban atau ditangkap atas perbuatannya, melainkan dimintai upeti untuk ‘uang tutup mulut’ (Menyoroti Sisi gelap Child Trafficking di Indramayu, Lutfi Mubarak Al Fatih, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Sumatera Selatan, 3 Agustus 2004).
Hal lain yang menentukan keberhasilan penyidikan adalah kecepatan Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya dalam pengolahan TKP, penanganan barang bukti, kecepatan dalam bidang proses penyidikan antara lain : pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka, pemberkasan dan pengiriman berkas ke JPU (P. 21). Pelayanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme penyidikan Polri dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Polwiltabes Surabaya. Disini Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya mengoptimalkan tugas-tugas pokoknya dengan dukungan personel yang ada, dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Di mana dengan dukungan tersebut organisasi Polri, khususnya Sat Reskrim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Keterbatasan kemampuan unsur Criminal Justice System yang lain seperti Jaksa juga turut mempengaruhi dalam optimalnya penyidikan. Hal itu seperti yang diungkap dalam tulisan di Harian Kompas tanggal 11 Desember 2006 sebagai berikut :
“Kemampuan jaksa juga terbatas, bukti-bukti yang disampaikan ke pengadilan kurang meyakinkan hakim. Dari ancaman hukuman maksimal enam tahun, terdakwa hanya terkena satu tahun enam bulan” (Penegakkan Hukum Lemah Melawan Eksploitasi Anak :Kompas tanggal 11 Desember 2006).
Tidak ada efek jera. Mengenai penjatuhan sanksi pidananya, tatkala kasus tersebut sudah pada tahap penuntutan, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku masih tergolong ringan. Berdasarkan hasil pengamatan dokumen penulis menemukan bahwa hukuman yang diberikan terhadap Sukateno melakukan perdagangan anak wanita di bawah umur hanya divonis penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun, terhadap Soeparno alias Sinyo melakukan kejahatan kesusilaan dan perbuatan cabul divonis penjara 10 bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum sebelum lewat masa percobaan 1 tahun, terhadap Saka Samsudin melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan atau sebagai mucikari mengambil untung dari usaha pelacuran dihukum penjara 10 bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum sebelum lewat masa percobaan 1 tahun, terhadap Budi Wijono melakukan menghubungkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dihukum penjara 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dimana kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang berhasil ditangkap. Hal inilah yang menimbulkan frustasi seorang penyidik dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus seperti tersebut di atas banyak tidak dilanjutkan pada tahap penuntutan dan peradilan.
Menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sulit karena belum ditemukan pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Tugas penyuluhan hukum bertujuan memasyarakatkan hukum. Karena penyuluhan hukum adalah upaya untuk memasyarakatkan hukum lapisan masyarakat bawah yang masih rendah kecerdasannnya. Akan tetapi belum dijumpai suatu pola yang mantap dalam usaha ini, baik yang mengenai materi, biaya, serta koordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.
Banyak konflik kepentingan dalam penegakkan hukum. Banyak intervensi, intimidasi, ancaman, teror yang dialami oleh aparat penegak hukum dan keluarganya sehingga hal itu mempengaruhi keberanian dan ketegasan petugas dalam melakukan penindakan. Misalnya di Pemkot Surabaya sebenarnya sudah ada Perda yang melarang kegiatan yang berbau asusila dan perdagangan minuman keras tanpa ijin, namun pada pelaksanaannya tidak optimal karena si penegak hukum sulit menegakkan karena kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat dan penegak hukum sendiri tidak berani menegakkan karena trauma masa lalunya ketika berusaha menegakkan keamanan dirinya terancam. Hal ini dialami oleh Kasie Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Surabaya Ida Bagus Komang Mertukumala saat menjabat sebagai Kabag Hukum Kota Surabaya.
Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penyidikan. Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Faktor sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam proses penyidikan. Untuk menciptakan aparat yang benar-benar profesional dalam penyidikan maka diperlukan aparat yang memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi. Sehingga tidak akan terjadi mafia peradilan serta praktik-praktik penyelewengan hukum oleh penyidik itu sendiri. Hasil temuan penulis, ruang kantor yang ditempat Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya sejumlah 3 (tiga) ruangan yang terdiri dari 1 (satu) ruangan kepala satuan, 1 (satu) ruangan untuk wakasat, 6 ruangan kepala unit, 8 ruangan penyidikan, 1 (satu) ruangan untuk Urbinops, 15 ruang tahanan, lengkap dengan sarana komputer yang memadai beserta akses ruangan yang menggunakan kartu magnetik. Kecepatan dan ketepatan melaksanakan tugas penyidikan antara lain dalam melakukan pemberkasan, mendokumentasikan keterangan saksi-saksi ataupun tersangka sangat ditentukan oleh kelengkapan sarana-sarana yang digunakan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang menentukan optimalnya penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak.
Anggaran yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah menggunakan anggaran operasional Polri yang diatur secara bertahap setiap tahunnya. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional sehari-hari Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya. Penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak selama ini belum mempunyai anggaran atau dana operasional yang diatur secara khusus dan memadai. Artinya bahwa dalam proses penyidikan kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak tersebut sama atau tidak jauh berbeda alokasi dana yang dianggarkan seperti tindak pidana umum lainnya, sementara proses penyidikan atau penegakkan hukum terhadap tindak pidana tersebut memerlukan biaya yang lebih besar dibanding tindak pidana umum lainnya. Sebagai contoh, pengungkapan jaringan pelaku sindikat pelacuran anak sampai ke luar kota. Terbatasnya anggaran dalam rangka proses penyidikan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak, sebagai penyebab kurang maksimalnya kinerja penyidik untuk mengungkap dan memproses kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak. Hasil penelitian bahwa terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya untuk melakukan upaya pengungkapan tindak pidana eksploitasi seksual anak, sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses penyidikan tersebut. Tindak pidana eksploitasi seksual anak termasuk dalam kategori kasus berat karena dilihat dari aktivitas dan kesulitannya dalam pengungkapan kasus tersebut cukup tinggi. Kasus tersebut anggaran penyidikannya sebesar Rp. 2.500.000,- per kasus. Untuk anggaran penyidikan kategori kasus sedang Rp 1.250.000,-. Anggaran penyidikan kasus ringan Rp. 650.000,-, dan pelanggaran Rp. 250.000,-. Anggaran penyidikan yang dialokasikan dari Mabes Polri hanya untuk 17 kasus per bulan padahal kenyataannya Polwiltabes Surabaya melakukan penyidikan 250 kasus per bulan. Untuk sarana prasarana yang dimiliki Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas.
Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kelemahan dalam penyidikan melawan eksploitasi seksual anak (Penegakkan Hukum Lemah Melawan Eksploitasi Anak :Kompas tanggal 11 Desember 2006). Sehingga apabila sarana dan fasilitas kurang mendukung proses penyidikan, maka niscaya hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal.
Keempat, faktor masyarakat. Lingkungan masyarakat akan memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, karena peran masyarakat sangat dominan sebagai obyek dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak akan sangat tergantung kepada ketaatan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Semakin masyarakat mematuhi peraturan suatu undang-undang, maka proses penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
Masyarakat di sekitar lokalisasi tidak mau lokalisasi ditutup karena berkaitan dengan mata pencaharian mereka yang bertumpu pada aktivitas pelacuran di lokalisasi tersebut.
Sesungguhnya yang turut melestarikan pelacuran bukan semata kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki, masyarakat, penguasa, bahkan pemimpin agama sendiri. (Nilai-nilai Islam dan Modernitas: Moch Mustoffa Ihsan, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta). Hal itu juga senada dengan tulisan berikut ini :
Pelacuran sulit ditindak. Agama tidak bisa langsung bertindak sebagai ’lembaga inkuisi’ dengan menjatuhkan sanksi (’uqubat) terhadap pelacuran. Dalam fikih Islam sendiri terdapat ragam beda pedapat, misalnya dalam kasus pelacuran. Menurut Abu Hanifah, perbuatan seks dengan wanita bayaran tidak bisa dikenai dengan hukum Hadd karena hukum transaksinya (al-Ijarah) masih samar (syubhat), sedangkan pelaksanaan hukum Hadd, seperti disabdakan nabi, harus bebas dari segala kesamaran (Sirajuddin Abu Hafsh, AL-Ghurrah al-Munifah, Maktabah Imam Abu hanifah, Beirut, 1988, hal 169-170, cet II)
Hambatan penyidikan juga disebabkan oleh masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Masyarakat masih kurang atensi terhadap proses penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya, dikarenakan ada pandangan di masyarakat bahwa masalah anak adalah masalah keluarga dan masalah keluarga adalah urusan internal mereka sendiri. Dan dari pihak keluarga menganggap masalah itu sebagai aibnya sehingga cenderung menutup-nutupi fakta sebenarnya dan tidak mau melibatkan pihak lain. Kendala lain yaitu identitas korban yang dipalsu/tidak jelas, korban (pelacur anak-anak) dalam memberikan keterangan cenderung tidak jujur karena rata-rata dari mereka mendapatkan fasilitas berlebih dari germo, selama penyidikan pelacur anak sering mendapat interfensi dari germonya, korban sering merasa tidak menjadi korban kejahatan sehingga korban kurang maksimal dalam memberikan keterangan, keluarga korban kurang bekerjasama dengan penyidik serta LSM.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih menemui kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Faktor kecerdasan masyarakat pada umumnya masih rendah.
Kecerdasan itu masih menumpuk di kalangan masyarakat perkotaan, belum merata ke seluruh pelosok tanah air. Akibatnya kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Pada masyarakat pedalaman memang terdapat penghayatan kesadaran hak dan kewajiban hukum, tetapi masih didasarkan pada nilai-nilai statis yang bersumber dari kaidah setempat yang ruang lingkupnya terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penghayatan mereka belum dimasuki nilai-nilai hak dan kewajiban yang berwawasan luas. Itulah sebabnya kadang-kadang nilai-nilai kaidah hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki, bersifat antagonistik dan berlawanan dengan hak dan kewajiban yang digariskan dengan Undang-undang.
2. faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan dan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikiran dengan perjuangan mencari kebutuhan nafkah. Kepadatan perjuangan ini menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal yang bersifat filosofis dan yuridis. Kita percaya, semakin tinggi taraf hidup masyarakat maka dengan sendirinya akan tersentuh untuk memikirkan hak dan kedudukan mereka di tengah lalu lintas pergaulan masyarakat.
Kelima, faktor kebudayaan. ”Adanya budaya yang mengakar di suatu daerah sehingga tidak melaporkan tindakan eksploitasi seksual anak itu secara resmi ke polisi” (Eksploitasi Seksual Anak: Dalam rangka hari anak nasional, Lutfi Mubarak Al fatih Sekretaris Umum dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Sumatera Selatan, Desember 2004). Itulah salah satu contoh budaya di daerah Indramayu dimana penduduknya melihat fenomena eksploitasi seksual anak bukan sebagai sesuatu yang melanggar karena sudah merupakan budaya bagi mereka sehingga mereka enggan melaporkan ke Polisi tentang praktik illegal tersebut.
Menumbuhkan sikap sadar hukum pada masyarakat juga susah karena latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Masyarakat selalu pasrah pada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasan hukum. Bagi mereka hukum identik dengan pejabat yang memegang kekuasaan. Akibatnya mereka tidak merasa perlu dan tidak mau tahu akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya.
Mengeliminasi pelacuran anak bukan hal yang mudah. Akibat cara pandang pemerintah dan masyarakat yang lebih banyak bersifat patologis, dan menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari penyakit masyarakat, yang terjadi kemudian bukannya berusaha menyusun rencana aksi yang konkret dan didukung rasa empati yang tinggi terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Yang terjadi justru bentuk-bentuk penghakiman massa dan penstigmaan sosial yang makin menyudutkan mereka.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Praktik Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya
Modus yang dikembangkan mafia pelacuran untuk mencari mangsa-mangsa baru adalah dengan menebar perangkap ke tempat-tempat publik seperti stasiun kereta api, terminal, hingga ke pelosok desa. Baik keluarga maupun anak-anak biasanya diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar mulai dari menjadi buruh pabrik, pelayan restoran, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan lain di luar negeri. Mereka melakukannya dengan cara paksa mulai dari penipuan, ancaman, penganiayaan, penyekapan, dan berbagai bentuk intimidasi lain. Setelah berhasil, mereka dibawa ke Surabaya, disekap selama beberapa lama, dan kemudian dijual kepada lelaki hidung belang sebagai pelacur. Anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pelacur tersebut diikat dengan menumpuknya hutang yang sengaja disodorkan germo guna membelit para pelacur anak tersebut agar tak bisa menghilang dari wismanya. Yang menjerumuskan anak-anak perempuan menjadi PSK adalah orang dekat korban sendiri seperti pacar, teman, saudara, bahkan orang tua korban. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagi pihak, diantaranya dari pihak makelar, pelanggan, germo atau mucikari.
2) Proses Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya selama ini oleh penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya
Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi, melalui beberapa tahap yaitu laporan polisi, proses penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan), proses pemeriksaan (tersangka, saksi), penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.
Dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi, undang-undang yang dipakai adalah pasal 88 UU RI No 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”, pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun“, pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain dihukum selama-lamanya satu tahun empat bulan “, pasal 506 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.“
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Lokalisasi Pelacuran Dolly Surabaya oleh penyidik Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya
Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
Pertama, faktor hukumnya. UU RI No 23 tahun 2009 lebih memberikan sanksi yang berat daripada sanksi dalam KUHP. Di sisi lain ada kelemahan secara administratif, yaitu identitas KTP yang dipalsukan. Juga program-program dari instansi terkait yang dilakukan cenderung bersifat segmenter, temporer, dan kurang kontekstual.
Kedua, faktor aparat penegak hukum. Proses penegakkan hukum sangat bergantung kepada penegak hukum itu sendiri dalam hal kemampuan untuk mengungkap tindak pidana, menuntut secara hukum, dan mengadili tindak pidana tersebut. Pembaharuan hukum dengan pembinaan aparat penegak hukum harus berjalan simultan agar tidak terjadi jurang di dalam pembaruan dan sikap mental aparatnya. Tidak ada efek jera karena vonis yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku masih tergolong ringan. Menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sulit karena belum ditemukan pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Banyak konflik kepentingan dalam penegakkan hukum. Petugas memerlukan keterampilan teknis dan mental yang kuat dalam pelaksanaan tugas.
Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penyidikan. Penyidikan. Penyidikan oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya sangat didukung oleh kondisi sarana prasarana yang cukup mendukung, namun kendala anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional.
Keempat, faktor masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih menemui kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a) Faktor kecerdasan masyarakat pada umumnya masih rendah.
b) Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan dan penghayatan hak dan kewajiban hukum.
Kelima, faktor kebudayaan. Mengeliminasi pelacuran anak bukan hal yang mudah. Menumbuhkan sikap sadar hukum pada masyarakat juga susah karena latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Cara pandang pemerintah dan masyarakat yang lebih banyak bersifat patologis, dan menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari penyakit masyarakat, yang terjadi adalah justru bentuk-bentuk penghakiman massa dan penstigmaan sosial yang makin menyudutkan pelacur anak.
2. Saran
1) Melaksanakan sosialisasi UU Perlindungan Anak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga terhadap hukum dengan penyuluhan melalui Bina Mitra, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa dan Dep Dik Nas.
2) Mengadakan koordinasi dan pengawasan secara berkala dengan instansi terkait yang memiliki PPNS (Sat Pol PP) dan Polsus (Polsus Kereta Api) serta pam swakarsa dalam menangani masalah anak yang berpotensi dilacurkan.
3) Dalam menangani masalah pelacuran anak perlu komitmen bersama dari setiap unsur Criminal Justice System agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak melalui penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis yang maksimal.
4) Buat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam satu atap, melibatkan Polisi, LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di Polwiltabes Surabaya karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun 2009 Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
(dibuat oleh Agung Yudha A.N.)
DAFTAR PUSTAKA
KELOMPOK BUKU
Bagong Suyanto, 2004. Anak-anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya, Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press.
Bagong Suyanto dan Karnaji, 2004. Penanganan Pelacuran di Kota Surabaya, Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press
FX Rufy Gunawan, 2004. Hitam Putih Prostitusi Dolly, Jakarta: Gagas Media.
Handari Nawawi, 1991, hlm.209. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
H.B Siswanto, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara.
M Yahya Harahap, 2004. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Jakarta: Sinar grafika
Reno Bachtiar & Edy Purnomo, 2007. Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan, Yogyakarta : Pinus Book Publisher.
R Soesilo, 1976. Kriminologi, Bogor : Polithea.
Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Bandung: Armico
—–,1977. Pelacuran ditinjau dari segi Hukum dan kenyataan dalam masyarakat, Bandung: PT Karya Nusantara
—–,1969. Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung : Alumni
S.A Soehardi, 2005. Kamus Populer Kepolisian, Semarang : Unit Penerbitan Koperasi “Wira Raharja” PP Polri Jateng
Sirajuddin Abu Hafsh, 1988, hal 169-170, cet II. AL-Ghurrah al-Munifah, Maktabah Imam Abu hanifah, Beirut.
Sunarto, Kamanto, 2004. Pengantar Sosiologi, Jakarta: LPFEUI
Tham Dam Truong, 1992. Sex, Money and Morality, terjemahan Ade Armando, Jakarta: LP3ES
Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985. Dolly, Jakarta: Graffiti Press
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
KELOMPOK UNDANG-UNDANG
Republik Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Republik Indonesia, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Republik Indonesia, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia, Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Republik Indonesia, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Undang-undang No 2 tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-undang No 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak
Republik Indonesia, Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

0 comments:

Post a Comment